Alasan penolakan warga sederhana, mereka menilai program berobat gratis selama ini sudah dilakukan selaras dengan program pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui BPJS.
Selain itu, warga juga menolak program berobat gratis dengan KTP karena khawatir hanya digunakan di Kabupaten Belu, sementara diluar Belu tidak dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
Hal itu disampaikan warga Desa Fatuba'a, Frans Fahik Berek (58) dan Liboria Abuk kepada media ini usai kampanye pertemuan terbatasan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Paket Sahabat yang dihadiri calon Wakil Bupati, JT Ose Luan di wilayah tersebut, Rabu (07/10/2020).
"Kami mau yang BPJS itu saja, karena kalau kami keluar dari Belu ke Jawa atau ke mana, kami pakai itu, itu berlaku, kalau KTP itu berlaku disini saja (Kabupaten Belu), kalau kami keluar dari Belu tidak berlaku lagi, maka kami tidak mau itu, pakai KTP itu," ungkap Frans.
Menurut Frans, dirinya menolak program berobat dengan KTP karena hanya berlaku di Belu, sementara BPJS berlaku di seluruh Indonesia dan akan dilayani.
"Kalau sakit apalagi anak-anak kami yang sekolah di luar belu kalau sakit KTP tidak berlaku. Kalau BPJS bisa berlaku di mana-mana," katanya.
Senada, Liboria Abuk menambahkan program berobat gratis dengan KTP dikhawatirkan akan mempersulit masyarakat kecil ketika sakit.
"Pakai KTP nanti sulit karena kalau sakit di luar Belu tidak bisa berobat atau dilayani. Lebih baik biar tidak dipersulit pakai KIS-BPJS saja. Kami sudah punya KIS-BPJS, menggunakan KTP itu melawan UU di atas, kami berharap Jamkesda bisa mengakomodir masyarakat yang belum ada KIS-BPJS," pungkasnya.
[No/G-Ntt]
