Top News


Malaka, GerbangNTT. Com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra bakal kembali "bernostalgia" alias menjalin kebersamaan di Pilkada Malaka 2020.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek mengatakan PKB dan Gerindra pernah bersama dalam hajatan Pilkada Malaka 2015 ketika mengusung Paket TABE, tagline pasangan calon Bupati, Taolin Ludovikus dan Wakil Bupati, Benny Chandradinata.
Dikatakan, kebersamaan masih tetap ada dan tidak menutup kemungkinan untuk bersama lagi dalam Pilkada Malaka 2020 nanti.
"Namun, semua itu tergantung pimpinan partai dan kita PKB, partai yang terbuka untuk membangun komunikasi lintas partai politik," kata Hendrik kepada wartawan di Kupang, Selasa (07/07/2020).
Namun, kata Hendrik sebaiknya Gerindra dan PKB tetap bersatu untuk membangun Kabupaten Malaka agar ke depan lebih maju dan sejahtera.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malaka, Benny Chandradinata mengatakan Gerindra juga partai yang terbuka dan siap membangun komunikasi lintas partai politik ketika menghadapi setiap iven politik.
Dikatakan, beberapa figur sudah mendaftar di Partai Gerindra.
"Itu pasangan Simon Nahak dan Kim Taolin (SN-KT). Dan pasangan lain, Bupati SBS dan Wandelinus Taolin (WT). Jadi, Gerindra itu untuk SN-KT atau SBS-WT," kata Benny kepada wartawan di Kupang, Selasa (07/07/2020).
Informasi yang dihimpun, PKB dan Gerindra yang mengusung Paket TABE menjadi oposisi melawan Paket SBS-Daniel Asa (DA) di Pilkada Malaka 2015.
Saat ini, massa Paket TABE cenderung mendukung dan menjatuhkan pilihan pada pasangan SN-KT yang santer dikenal Paket SAKTI dalam Pilkada Malaka 2020. Itulah sebabnya, ditemukan stiker bertuliskan TABE For SAKTI yang beredar luas saat ini.
[G-Ntt/Tim]
Malaka, GerbangNTT. Com - Pasangan bakal calon Bupati (bacabup), Simon Nahak dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin yang dikenal dengan Paket SAKTI siap menggandeng beberapa partai politik (parpol).

Parpol-parpol itu di antaranya Gerindra, PDIP dan Hanura dalam tarung politik Pilkada Malaka 2020 pasca diserahkannya surat keputusan dan kesepakatan bersama beberapa parpol di antaranya PKB, PSI dan Perindo untuk menghadapi Pilkada Malaka.

Bacabup, Simon Nahak ketika dihubungi wartawan, Selasa (07/07/2020) pagi mengatakan Paket SAKTI selalu terbuka untuk membangun komunikasi politik lintas parpol jelang Pilkada Malaka 2020.

Adapun alasannya, Simon mengemukakan bahwa tarung politik Pilkada Malaka, khususnya pembangunan Kabupaten Malaka ke depan sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk parpol.

"Kita tetap bangun komunikasi lintas parpol jelang Pilkada terutama pembangunan Malaka ke depan. Karena apa, parpol itu arsitek pembangunan, sehingga harus dilibatkan," tandas Simon via telpon selulernya menjawab pertanyaan kesiapan Paket SAKTI dalam menghadapi Pilkada Malaka nanti.

Disebutkan, beberapa parpol yang siap dibangun komunikasi bersama untuk digandeng di antaranya Gerindra, PDIP dan Hanura dan partai-partai lain.

"Kita tetap membangun komunikasi dengan semua partai. Karena, kita terbuka," ujar Simon.

Simon juga mengapresiasi parpol-parpol yang sudah memberi dukungan kepada Paket SAKTI. Ke depan, Paket SAKTI terus membangun komunikasi dan kerja sama untuk Kabupaten Malaka yang bebas KKN dan berbudaya.

Informasi yang dihimpun, beberapa parpol punya kemungkinan untuk menerima komunikasi politik Paket SAKTI. Adapun alasannya, Paket SAKTI sudah mengantongi sejumlah surat keputusan parpol.

Kondisi ini mempermudah Paket SAKTI mampu mengandeng parpol lain. Terlebih Paket SAKTI adalah pasangan kontestan politik Pilkada yang memiliki tekad membangun Malaka lebih baik, bebas dari KKN dan berbudaya.

[G-Ntt/Tim]
Malaka, GerbangNTT. Com - Tiga partai politik (parpol) masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengusung pasangan bakal calon Bupati (bacabup), Simon Nahak dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin yang akrab disapa Kim Taolin di tarung politik Pilkada Malaka 2020.

Sikap partai itu ditunjukkan lewat penyerahan surat keputusan dan pertemuan internal pimpinan parpol yang membahas dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan termasuk pasangan bacabup dan bacawabup, Simon Nahak-Kim Taolin atau yang disebut Paket SAKTI.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kabupaten Malaka, Marianus Fatin kepada wartawan, Senin (06/07/2020) malam mengatakan pengurus pusat PSI sudah mengeluarkan surat keputusan dan menyerahkannya kepada Paket SAKTI untuk bertarung di Pilkada Malaka 2020.

Dikatakan, SK DPP PSI itu diberikan dalam acara serah terima yang berlangsung di Kantor Pusat DPP PSI yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.194 Tanah Abang Jakarta Pusat.

"SK itu langsung diserahkan Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni dan disaksikan pula Ketua DPW PSI Provinsi NTT, Kris Widodo pada 11 Maret 2020 lalu," beber Marianus.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Perindo Kabupaten Malaka, Yulius Klau kepada wartawan, beberapa waktu lalu, mengatakan DPP Partai Perindo sudah menerbitkan SK untuk mengusung Paket SAKTI dalam Pilkada Malaka nanti.

Disebutkan, SK itu  bernomor : 041-SR/DPP-PARTAI PERINDO/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq selaku Sekjen DPP Partai Perindo.

Sedangkan PKB telah menempuh satu langkah lebih maju dengan membangun komunikasi politik dengan berbagai parpol terkait beberapa agenda nasional termasuk Pilkada 2020.

Dua pimpinan parpol masing-masing Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB dan Grace Natalie selaku Ketua Umum PSI telah menggelar pertemuan di Kantor DPP PKB Jakarta Pusat, Senin (06/07/2020) sore.

Pertemuan itu dilaksanakan guna membahas beberapa agenda nasional termasuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada yang berlangsung di beberapa kabupaten/kota.

PSI dan PKB telah menyepakati untuk berkoalisi di beberapa daerah di antaranya Kabupaten Malaka, Halmahera Selatan dan Nabire.

"Halmahera Selatan, Cabup Usman Sidik (Wabendum PKB Halsel). Malaka, Dr. Simon Nahak dan Louise Lucky Laolin (kader PKB). Nabire, Yusfina Mote (isteri Bupati Nabire Isaias Douw-Ketua Dewan Syuro PKB Nabire)," sebut Sekjen DPP PSI," Raja Juli Antoni sebagaimana dilansir Kompas.com, Senin (06/07/2020) sore.

[G-Ntt/Tim]
Atambua, GerbangNTT. Com - Di tengah kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, Ikatan Keluarga Besar Suku Kemak (IKBSK) kembali menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada warga Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Perbatasan RI-Timor Leste.

Perhatian dan kepedulian IKBSK itu dilakukan dengan menyantuni warga terdampak Covid-19 khususnya para janda, duda dan warga yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Aksi kemanusiaan IKBSK yang terlaksana atas bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daratan Timor dan didukung para sesepuh tersebut dilakukan dengan membagikan paket sembako kepada warga masyarakat Desa Sadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Sabtu (04/07/2020).
Ketua IKBSK, Vinsensius Mau mengungkapkan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap sesama di tengah pandemi Covid-19 dengan memberikan paket sembako khususnya kepada para lansia di Desa Sadi.

“Sasaran penerima pada hari ini adalah lansia yang ada di Wilayah Sadi terutama janda dan duda kurang lebih 85 penerima yang tersebar di 5 dusun. Sembako yang di berikan ini dimaksudkan untuk meringankan kebutuhan rumah tangga terdampak Virus Corona. Aksi ini merupakan yang kedua kalinya, sejak di bentuk pada 9 Desember 2019 yang lalu,” ungkap Vinsen yang juga menjabat Camat Kota Atambua.

Sesepuh IKBSK yang juga Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan dalam sambutannya mengatakan, berbuat baik itu sebenarnya merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Tuhan.

Namun sering kali kata Wabup Ose Luan kadang kita lupa. Berbuat baik itu tidak dilihat dari besar atau kecil. Berbuat baik itu artinya, peduli terhadap orang lain karena hidup menjadi lebih bermakna disaat kehidupan itu di gunakan untuk orang lain merasa kebaikan.

“IKBSK ini dibentuk sendiri yang merupakan animo dari seluruh IKBSK. Pada prinsipnya kita tidak bisa berbuat baik untuk semua, tapi disaat kita berbuat baik untuk sekian orang, maka disitu kebaikan Tuhan diwartakan. Berbicara tentang cinta kasih berarti berbicara tentang perbuatan baik. Sekali berbuat baik, maknanya sedikit. Berbuat baik berulang kali memiliki makna yang besar,” tandas Wabup.
Senada, Ny. Lidwina Viviawati Ng Lay mengatakan bahwa keterlibatan dirinya adalah sebagai bagian dari keluarga besar IKBSK.

"Untuk ibu-ibu di Sadi kami tidak asing lagi, kami selalu bersama untuk kepentingan tenun tais, hari ini saya hadir sebagai salah satu anak mantu Kemak, pada dasarnya kegiatan seperti ini akan kita suport semampu kita," Kata Vivi yang juga Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Belu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para sesepuh lainnya yakni Marsel Mau Meta yang saat ini menjabat Pj. Sekda Belu, Kepala BKKBN NTT, Marianus Maukuru, Plt. Administrator BNPP PLBN Mota’ain Engelberthus Klau, Kepala BPMD Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, Kades Kenebibi, Petrus Kapir dan undangan lainnya.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019.

Raihan opini WTP diumumkan Ketua BPK Perwakilan NTT, Adi Sudibyo melalui Video Conference bersama Pemerintah Kabupaten Belu yang di Ruang Kerja Bupati Belu, Selasa (30/06/2020).

Bupati Belu, Willybrodus Lay kepada wartawan menyampaikan terimakasih untuk semua elemen yang telah berkontribusi dengan caranya masing-masing sehingga laporan atas hasil pemeriksaan keuangan di Kabupaten Belu meraih Opini WTP.

“Terimakasih untuk semua yang dengan caranya masing-masing sehingga laporan atas hasil pemeriksaan keuangan di Kabupaten Belu berdasarkan penilaian BPK perwakilan Provinsi NTT menyatakan Kabupaten Belu meraih opini WTP,” ungkap Bupati Lay.
WTP ini kata politisi Partai Demokrat itu telah diraih Pemerintah Kabupaten Belu dua tahun berturut-turut yakni tahun anggaran 2018 yang diumumkan pada 2019, dan di tahun anggaran 2019 yang diumumkan pada tahun 2020.

“Ini tahun ke-2 kita raih WTP, dan tahun ke-3 sudah pasti oke karena tahun pertama dan tahun kedua sudah oke,” kata Bupati Lay penuh optimis.

Sebagai Kabupaten Sahabat yang berada di beranda terdepan NKRI, Bupati Lay berharap dukungan semua elemen masyarakat untuk bersama membangun Kabupaten Belu yang tercinta ini.

“Mohon dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Belu. Mari kita bersama-bersama membangun Belu yang kita cintai ini dengan satu persahabatan yang abadi,” pintanya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan menyampaikan bahwa Opini WTP yang diraih Pemkab Belu adalah bentuk dari pengabdian dan kerja dalam diam dengan terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang terhormat dan membanggakan dengan BPK perwakilan NTT, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tentunya seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Belu.
Wabup Ose Luan menyampaikan optimisme dan komitmen untuk terus mempertahankan prestasi ini ditahun-tahun yang akan datang demi terwujudnya Belu yang Berkualitas, Mandiri, Maju, Demokratis dan Berbudaya.

“Terimakasih untuk Inspektur Inspektorat beserta jajarannya, Kepala BPKAD berserta jajarannya dan juga Pimpinan DPRD dan seluruh anggota, ini hasil kerja yang merupakan bagian dari kebersamaan yang solid  dan semua melaksanakan dengan hati yang bersih dan tulus. Kita akan terus mempertahankan ini di tahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Opini WTP Pemkab Belu itu diraih berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan oleh BPK dimana pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Turut hadir, Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, Wakil, Pj. Sekda Belu, Marsel Mau Meta dan Inspektur Inspektorat, Romualdus Th. Josetyawan Manek.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan mengambil sumpah jabatan dan melantik Marsel Mau Meta menjadi Penjabat Sekretaris Daerah dengan saksi rohaniwan Frater Yosef Freinademetz Natael De’e dan saksi ASN Inspektur Inspektorat, R. Th. Jossetyawan Manek dan Kepala BKPSDMD, Anton Suri, di Lantai I Kantor Bupati Belu, Senin (29/06/2020).

Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan dalam sambutannya mengatakan proses pelantikan Penjabat Sekda memang sedikit molor. Namun demikian, itulah proses yang ada dalam birokrasi.

Wabup Ose Luan menyampaikan selamat menjakankan tugas sebagai Penjabat Sekda untuk tiga bulan kedepan.

“Hari ini pelantikan. Penjabat melaksanakan tugas Sekda kemudian menyangkut batasan waktu yakni selama 3 bulan. Selamat menjalankan tugas sebagai Penjabat Sekda,” ujar Wabup.

Terkait proses pelelangan Sekda, Wabup mengharapkan agar BKPSDMD segera memulai prosesnya setelah adanya pelantikan Penjabat Sekda sehingga tidak terjadi kekosongan yang berkepanjangan.

Lebih lanjut Wabup Ose Laun menegaskan, menjadi seorang aparatur itu harus berdedikasi tinggi dan loyal terhadap pimpinan, harus menjaga diri dan jujur.

“Jujur itu ada pada orang baik, maka saya sering mengatakan jadilah orang baik saja, jangan jadi orang penting. Orang penting belum tentu jujur tetapi kalau orang baik itu pasti jujur,” tandas Wabup.
Wakil Bupati Ose Luan memgemukakan, jabatan penjabat ataupun Sekda itu jabatan staf yang tugasnya melaksanakan. Otorisator itu Bupati, Sekretaris dan lain itu organ tubuh. Ini penting dalam pelaksanaan tugas yakni menciptakan loyalitas.

"Disaat otorisator memberikan perintah Penjabat Sekda harus mengkaji dari berbagai aturan dan diberi masukan/pertimbangan dan saat otorisator menyatakan itu harus dilaksanakan, maka harus dilaksanakan. Inilah yang namanya kepemimpinan berstruktur. Ini yang harus diperhatikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Belu, Marsel Mau Meta usai pelantikan menghimbau terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan, ASN harus bersikap netral.

“Kita harus pastikan bahwa ASN itu netral,” katanya.

Terkait Covid-19 di Kabupaten Belu, Penjabat Sekda Belu yang juga menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas menghimbau agar semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat harus bahu membahu menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar Belu ini tetap berada pada zona hijau.

“Saat kita tetap pada zona hijau, maka aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi bisa dilakukan sebagaimana mestinya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di masa kenormalan baru/new normal,” katanya.

Hadir dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu dan Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Belu.

Untuk diketahui, pengambilan sumpah dan pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor BKPSDMD.820/182/KEP/VI/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Anggota DPRD Belu, Irmina Dwi Puspita Sari Bere kembali turun ke lapangan menemui langsung warga di daerah pemilihannya (Dapil), Sabtu (27/06/2020).

Menariknya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Belu itu turun ke lapangan untuk menemui warga yang mayoritas ibu-ibu di Desa Lookeu dan Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

Aksi kemanusiaan itu dilakukan Anggota DPRD Belu, Sari Bere begitu akrab dikenal bertepatan dengan peringatan Bulan Bung Karno, Juni 2020.

Disaksikan media ini, kesempatan itu, Anggota DPRD Belu, Sari Bere nampak membagikan paket sembago kepada para warga yang ditemuinya.
Anggota DPRD Belu, Sari Bere kepada media ini mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Bulan Bung Karno dengan berbagi bersama warga di tengah pandemi Covid-19.

Sembako yang dibagikan kata Sari Bere merupakan bantuan dari dirinya dan Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery asal Fraksi PDI Perjuangan.

"Paket sembako ini merupakan bantuan dari Pak Herman Hery dan saya sebanyak 50 paket. Dibagi kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu dengan mengutamakan kalangan ibu-ibu," ungkap Sari Bere.

Selain paket sembako, Sari Bere menuturkan, pihaknya juga membagikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker ke warga untuk digunakan dalam beraktivitas di masa new normal ini.

Meskipun bantuan yang diberikan nilainya sedikit dan sederhana tambah Sari Bere mengaku sangat senang karena masih berkesempatan untuk berbagi dengan sesama terutama mereka yang sangat membutuhkan.
"Saya sangat senang sekali hari ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk saya bisa berbagi dengan masyarakat di dapil. Sesungguhnya ini merupakan moment untuk saya belajar agar saya tetap punya kemampuan untuk berbagi dan peka terhadap sekeliling saya," pinta politisi muda ini.

Sementara itu, salah satu warga Bakustulama sebagai warga penerima mengaku sangat senang dengan bantuan paket sembako dan masker yang diberikan Anggota DPRD Belu, Sari Bere.

"Kami bangga karena ibu Sari yang adalah seorang anggota DPRD Belu, politisi muda dari Partai PDI Perjuangan ini sangat perhatian dengan keadaan kami," ungkapnya diamini warga lainnya.

[No/G-Ntt]
Kapolri Jenderal Idham Azis (foto-net)
Jakarta, GerbangNTT. Com - Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut Maklumat terkait larangan dan upaya pembubaran terhadap kerumunan terkait pencegahan penularan Covid-19.

Ketentuan itu sebelumnya tercantum dalam Maklumat Nomor: MAK/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

"Polri mengeluarkan surat telegram no STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Perintah Kepada Jajaran Mengenai pencabutan Maklumat Kapolri dan Upaya Mendukung Kebijakan Adaptasi Baru/New Normal," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono melalui keterangan resmi, Jumat (26/06/2020).

Lebih lanjut, Argo menuturkan bahwa dalam telegram itu, setiap anggota kepolisian tetap diminta untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat," ujarnya.

Meski demikian, selama pandemi ini, aparat kepolisian tetap diminta untuk menjalin kerja sama lintas sektoral dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kemudian, tetap melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus bersama para pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat selama pandemi.

"Bagi daerah-daerah yang masih menerapkan PSBB/daerah yang masih dalam kategori orange dan merah tetap lakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Argo.

Sebagai informasi, dalam Maklumat terdahulu, Kapolri memerintahkan jajarannya agar menindak tegas pihak yang masih membuat acara dan melibatkan banyak orang di tengah wabah Virus Corona (Covid-19).

Kala itu, Idham menyatakan bahwa langkah tersebut akan dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Terlebih, pemerintah pusat dan daerah pun telah mengeluarkan kebijakan penanganan virus corona, sehingga Polri akan turut mengambil peran.

"Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan Covid-19," tutur Idham dalam maklumat terdahulu tersebut.

Dalam maklumat itu tercantum bahwa Kapolri meminta agar tidak diadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya,
sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
2) kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, Pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
3) kegiatan olahraga, Kesenian, dan Jasa hiburan;
4) unjuk rasa, Pawai, dan karnaval; serta
5) kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

[No/G-Ntt/CNNIndonesia]
Atambua, GerbangNTT. Com - Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, JT Ose Luan terus berupaya untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat Kabupaten Belu akibat Covid-19.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan kepada Keluarga yang tidak tercover dalam BLT DD, BST dan Perluasan Sembako melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Sementara dampak ekonomi, Pemda Belu juga menyiapkan dan akan menyalurkan bantuan kepada para pelaku UMKM termasuk usaha mobil pickup-kijang ojek dan motor ojek yang ada di Kabupaten Belu.

Bantuan tersebut, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD (Dana Alokasi Umum-DAU) Kabupaten Belu.

Hal itu disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam sambutannya saat melaunching realisasi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Aula Kantor Camat Atambua Barat, Jumat (26/06/2020).

Bupati Lay mengatakan, Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan dua jenis bantuan yang bersumber dari DAU yakni JPS dan Dampak Ekonomi yang khusus diberikan kepada UMKM yang terdampak secara ekonomi.

Namun demikian kata Bupati, pemerintah melalui dinas terkait akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga ketika realisasi bantuan ini nanti tepat sasaran.

Bantuan ini juga tegas Bupati Lay akan diberikan kepada UMKM termasuk usaha mobil pickup-kijang ojek dan motor ojek yang sudah ada di Kabupaten Belu sebelum pandemi Covid-19.

“Untuk bantuan Dampak Ekonomi akan dilakukan verifikasi faktual oleh OPD terkait. Contoh kelompok tenun verifikasinya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan proposalnya juga disampaikan per kelompok kepada OPD terkait. Kijang ojek juga berhak mendapat tetapi dengan syarat harus terdaftar di Dinas Perhubungan sebelum pandemi Covid-19. Jadi jangan setelah dengar informasi ini terus semua mulai bentuk kelompok-kelompok," tegas Bupati Lay.

Bupati Lay menambahkan, untuk bantuan dampak Ekonomi akan lebih ketat verifikasinya.

"Petugas akan langsung cek di lapangan apakah benar atau tidak dan prosesnya harus dari Lurah dan Camat baru disampaikan kepada OPD terkait,” pungkasnya.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, JT Ose Luan merealisasikan dana bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Belu, NTT, Perbatasan RI-Timor Leste.

Tercatat, untuk keseluruhan data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial di Kabupaten Belu sebanyak 6.895 KK.

Bantuan JPS menggunakan APBD (Dana Alokasi Umum-DAU) Kabupaten Belu untuk mengcover Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tercover dalam BLT DD, BST dan Perluasan Sembako akibat dampak sosial Covid-19 itu dilaunching Bupati Belu, Willybrodus Lay di Aula Kantor Camat Atambua Barat, Jumat (26/06/2020).

Setelah dilaunching yang ditandai dengan penyerahan buku rekening tabungan Bank NTT oleh Bupati Lay, bantuan JPS langsung disalurkan kepada KPM sebanyak 1.331 KK di tiga Kelurahan yakni Kelurahan Umanen, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan.

Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat yang mengalami langsung dampak baik sosial dan ekonomi akibat Covid-19.

“Jadi mereka yang terkena dampak Covid-19 pasti dibantu. Semua Kepala Keluarga yang berhak pasti dibantu. Ada BLT, BST, PKH, Perluasan Sembako, JPS dan ada beberapa bantuan lainnya,” kata Bupati Lay.

Presiden Jokowi kata Bupati, telah memerintahkan kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati  untuk bagaimana semua program pembangunan yang tahun ini harusnya dilaksanakan ditunda dulu karena anggaran digunakan untuk fokus di bidang kesehatan.

Kesempatan itu, Bupati Lay juga menyampaikan permohonan maaf karena penyaluran Bantuan JPS ini agak terlambat dan menimbulkan banyak pertanyaan.
“Saya atas nama pemerintah memohon maaf karena bantuan ini agak terlambat. Bukan kami tidak mau menyalurkan tetapi ada berbagai administrasi yang harus dilengkapi sehingga prosesnya agak terlambat dan harus diverifikasi sehingga tidak ada pendobelan penerima,” ungkap Bupati Lay.

Bupati Lay menginstruksikan Kepada Camat, Lurah dan Relawan Covid-19 Kelurahan untuk mendata masyarakat yang belum menerima bantuan seperti disabilitas, lansia dan pasangan yang sudah sah secara adat tetapi belum menikah dan belum memiliki Kartu Keluarga.

“Masyarakat yang namanya belum ada jangan marah. Tolong bantu didata dan diurus karena mereka juga berhak mendapat bantuan ini. Mereka akan masuk di tahap berikutnya dengan jumlah yang sama,” tandasnya.

Bupati Lay berharap bantuan JPS ini dapat dimanfaatkan secara baik untuk membantu kebutuhan keluarga.

“Uang ini untuk menyangga ekonomi keluarga. Jangan sampai disalahgunakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bank NTT Cabang Atambua, Fridolina M. M. Faturene mengatakan bantuan JPS ini dananya sudah masuk di rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp. 1.800.000 untuk 3 bulan.

“Hari ini yang boleh diambil hanya 2 bulan saja sebanyak Rp. 1.200.000 untuk 2 bulan. Bulan berikutnya nanti disesuaikan dengan jadwal. Dananya bisa ditarik di Bank NTT dimana saja lokasinya dan mendapat prioritas pelayanan dari Bank NTT,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah Keluarga yang menerima JPS di Kelurahan Umanen sebanyak 699 KK, Kelurahan Bardao 397 KK dan Kelurahan Manuaman sebanyak 235 KK.

Untuk besok Sabtu (27/06/2020) penyaluran JPS akan dilakukan di Kelurahan Beirafu sebanyak 414 KK dan Kelurahan Rinbesi sebanyak 67 KK.

Selanjutnya untuk tujuh kelurahan lainnya masih dalam tahap verifikasi data penerima dan segera disalurkan.

[No/G-Ntt]