Top News

Atambua, GerbangNTT. Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu kesulitan melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belu Tahun 2020.

Kesulitan KPU Belu untuk melaksanakan hajatan demokrasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste itu lantaran belum adanya anggaran.

Pasalnya, hingga hari ini, anggaran yang dihibahkan dari Pemda Belu senilai 18 milyar belum diserahkan pasca pendatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2019 lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Belu, Mickhael Nahak dalam Rapat Kerja Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Belu yang digelar Kesbangpol Provinsi NTT di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Rabu (22/01/2020).

Menurutnya, secara umum persiapan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Belu 2020 ada tiga hal yang harus disiapkan yakni kesiapan anggaran, SDM dan logistik.

"Di kabupaten Belu kesulitan untuk pencairan anggaran, karena tahapan Januari kami sudah lakukan yaitu persiapan perekrutan panitia ad hoc (PPK, PPS dan KPPS). Ini kesulitan kita bersama," ungkap Ketua KPU Belu.

Anggaran kata Mickhael sudah tersedia sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani pihaknya bersama Pemda Belu senilai 18 M. Namun demikian, belum dicairkan untuk digunakan dalam tahapan Pilkada Belu 2020.

"Untuk tahap pertama telah dicairkan 21 juta yang telah kami gunakan sampai dengan periode Desember 2019. Sisanya itu 17 M lebih sudah harus kami gunakan di awal tahun ini sampai dengan tahapan berakhir," imbuhnya.

Selain kesulitan anggaran, KPU Belu juga kesulitan dalam menyiapkan SDM dalam hal ini terkait perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Selain anggaran, kesiapan SDM (Panitia Ad Hoc) seperti perekrutan PPK sangat sulit, sampai hari ini dari 12 Kecamatan baru 94 orang yang melamar, kami akan tutup pada 24 Januari," katanya.

"Mereka tidak tertarik, karena banyak yang beralih status menjadi anggota partai, banyak yang tidak ada ditempat dan banyak juga yang tidak mau," sambung Mickhael.

Terkait kesiapan logistik harap Michkael tidak terjadi keterlambatan dan rusak saat pendistribusian ke TPS yang ada. Sehingga tidak menggangu pada saat pelaksanaan pencoblosan.

Mickhael menambahkan, kendati mengalami kesulitan kesiapan anggaran dan SDM,  KPU Belu sudah siap baik secara fisik maupun finansial untuk melaksanakan Pilkada Belu 2020.

"Ini kalau pun anggaran tidak ada kami harus jalan, karena tahapan tidak berhenti," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Propinsi NTT, Johanna E. Lisapaly, Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan, Dandim 1605/Belu, Letkol Inf Ari Dwi Nugroho, Kapolres Belu, Cliffry S. Lapian, Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera, Pimpinan Forkopimda Belu, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Belu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan undangan lainnya.

[G-NTT/Tim]
Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek Saat Menerima Pengaduan Warga Rafae
Atambua, GerbangNTT. Com - Utusan Warga Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu mendatangi kantor DPRD Belu, Senin (20/01/2020).

Pantauan media ini, utusan warga yang datang diantaranya Blasius, Pankrasius Luan, Aloysius Louk dan Yuliana F. Luan. Mereka datang untuk mengadukan nasib Kades terpilih, Hironimus Parera yang hingga saat ini belum dilantik.

Mereka langsung diterima Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek di lobi kantor DPRD Belu.

Yuliana F. Luan kepada Ketua Komisi I menyampaikan maksud kedatangan pihaknya untuk mengadukan hasil Pilkades dan Kades Rafae terpilih beberapa waktu lalu.

Menurut Yuliana, Kades terpilih Hironimus Parera yang sudah meraih suara terbanyak 276 dari empat calon Kades lainnya hingga hari ini belum dilantik.

Padahal, Kades terpilih di Desa lain se Kabupaten Belu hasil Pilkades serentak sudah dilantik pasca pleno penetapan.

Pihaknya juga jelas Yuliana sudah mengadu ke Pemerintah Daerah (Pemda) Belu melalui Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan.

Saat ini, Desa Rafae dipimpin Simon Petrus Un sebagai penjabat yang dilantik Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan sejak dua pekan lalu.

"Senin lalu kami ke Pemda, kami minta penjelasan kenapa Kades Rafae terpilih tidak lantik?, padahal Kades terpilih yang lain sudah dilantik. Kades Rafae sekarang hanya penjabat," ungkap Yuliana.

Menanggapi aduan warga Rafae itu, Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek mengatakan akan meminta penjelasan dari Pemda Belu.

Penjelasan pemerintah dan pihak terkait lainnya jelas Benny Manek akan dijadwalkan pada Rabu (22/01/2020) nanti.

Menurut Benny, penjelasan pemerintah itu dikakukan agar semua menjadi terang benderang dan warga tidak lagi mempertanyakan proses dan hasil Pilkades Rafae.

"Terima kasih untuk pengaduan Bapak Mama semua, hari Rabu kita akan bertemu lagi. Kami akan undang pemerintah dan pihak terkait lainnya sehingga bisa memberi klarifikasi dan penjelasan kenapa Kades Rafae terpilih tidak dilantik," imbuhnya.

[G-Ntt/Tim]
Atambua, GerbangNTT. Com - Vinsensia Clotilde Kali, salah satu karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia pada Kantor Cabang Pintu Air Melus Timur, Kabupaten Belu, mendatangi dan mengadukan nasibnya ke DPRD Belu, Senin (20/01/2020).

Vinsensia yang adalah warga Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat itu mengadu ke DPRD Belu lantaran dipecat secara sepihak oleh pimpinan perusahaan ia bekerja oleh pimpinannya melalui surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani Ketua KSP Kopdit Pintu Air Rotat-Maumere, Yacobus Jano.

Saat mendatangi dan mengadukan nasibnya di DPRD Belu, Vinsensia didampingi suaminya Marcelinus Angel Belak Asa dan langsung diterima Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa.

Kepada Ketua Komisi II, Vinsensia mengaku tak terima dengan keputusan perusahaan yang telah memberhentikan dirinya secara sepihak dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan.

Pasalnya, dirinya diberhentikan perusahaan hanya gara-gara alasan bahwa dirinya menjadi penyanyi dan penari latar untuk sebuah video klip.

“Pertama saya ditelepon oleh Ketua Yakobus Jano, meminta saya untuk klarifikasi terkait dengan video klip yang beredar di youtube," ungkap Vinsensia.

Dalam youtube yang beredar jelas Vinsensia, dirinya diminta untuk menyanyikan lagu mars KSP Kopdit Cendana Timor.
Surat PHK
"Video klip yang beredar di youtube itu adalah mars KSP Kopdit Cendana. Saya diminta oleh pengarang lagu mars KSP kopdit Cendana Timor yang juga sebagai suami saya sebagai ketua KSP Kopdit Cendana Timor untuk menjadi salah satu penyanyi dan penari latarnya dengan menggunakan seragam Kopdit Cendana Timor oleh karena di KSP Cendana Timor pengurusnya laki-laki semua. Saya hanya menemani anak saya yang berkebutuhan khusus untuk bersama bernyanyi,” jelas Vunsensia.

Namun lanjut Vinsensia, Ketua KSP Pintu Air Rotat, Yakobus Jano langsung memberhentikan dirinya dengan surat PHK yang ia terima pada Jumat (17/01/2020).

Menanggapi pengaduan Vinsensia, Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan karyawannya itu.

Selain itu, Komisi II DPRD Belu juga akan mengundang Pemda Belu dalam hal ini Dinas Nakertrans dan Dinas Koperasi untuk turut hadir mendengar klarifikasi dari pihak perusahaan terkait pemberhentian terhadap salah satu karyawan tersebut.

"Komisi dua akan melakukan klarifikasi hari Jumat (24/01/2020) nanti dengan menghadirkan Ketua KSP Pintu Air terkait pemberhentian karyawan dengan menghadirkan Dinas terkait yaitu Dinas Nakertrans dan Dinas Koperasi," pungkasnya.

Untuk diketahui, Vinsensia Clotilde Kali bersama suaminya adalah relawan perdana (Perintis) KSP Kopdit Pintu Air di Kabupaten Belu sejak tahun 2012 dan diangkat sebagai karyawan tetap pada tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan diterbitkannya surat PHK dari KSP Kopdit Pintu Air tanggal 16 Januari 2020.

[G-Ntt/Tim]
Bernadinus Mali
Oleh

Bernadinus Mali

Perbincangan seputar Belu tiada habisnya. Kota kecil di beranda depan NKRI kini menjadi daerah yang terus dilirik banyak orang. Berbagai potensi local dan keberadaannya tepat di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Timor Leste, serta kemegahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota’ain menjadi daya tarik dan daya pikat pengunjung baik lokal maupun pengunjung mancanegara. 

Tak hanya itu, geliat pemerintah Kabupaten Belu di bawah nahkoda Wilibrodus Lay dan J.T. Ose Luan mempromosikan kabupaten Belu dengan berbagai festival tentu memberi andil untuk itu.

Hal ini tentu berdampak positif di berbagai aspek, yang mana dari hal-hal itulah Belu kian dikenal baik secara nasional maupun di kancah internasional.

Belu, secara kasat mata memberi kesan baik bagi kebanyakan orang. Eksistensinya terlihat dengan adanya berbagai festival seperti festival cross border, Festival Fulan Fehan, Festival Foho Rai, serta upaya nyata pemerintah dan stakeholder-nya mempromosikan potensi wisata, kain tenun khas Belu dan lain sebagainya.

Hal ini tentu dapat dipahami sebagai suatu usaha dan prestasi Pemerintah Kabupaten Belu. Bahkan akhir-akhir ini Belu kian dikenal dengan berdiri megahnya sebuah patung besar (Patung Bunda Maria) di teluk gurita. Kehadiran patung bunda maria terlihat indah dan diterima baik oleh kalangan masyarakat Belu, bahkan oleh orang-orang di luar daerah Belu.

Kehadirannya lantas memunculkan pertanyaan sederhana dalam benak Penulis, apakah kehadiran Patung Bunda Maria merupakan suatu resolusi tahun baru 2020 yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Belu, pasalnya kehadiran ini bertepatan dengan moment tahun baru 2020.

Pembangunan Patung Bunda Maria sebuah Resolusi tahun baru 2020?

Pada hakekatnya, upaya Pemerintah memajukan Belu tentu sangat diapresiasi dan didukung oleh Penulis. Salah satunya adalah dengan berdiri megahnya Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Gurita tersebut.

Kehadiran Patung Bunda Maria di lokasi ini dengan sendirinya membuktikan kepada dunia bahwa Belu mempunyai pemandangan laut yang tak kalah indah yakni teluk gurita.

Teluk Gurita yang konon dengan cerita cerita mistis kini disulap pemerintah Belu menjadi pemandangan yang indah dengan berdiri megahnya sebuah Patung Bunda Maria.

Kehadiran Patung Bunda Maria menjadi dambaan banyak orang hal ini mungkin dikeranakan mayoritas orang Belu dan sekitarnya menganut keyakinan Katolik.

Di awal tahun 2020, kehadiran patung bunda Maria laksana resolusi iman umat keusukupan Atambua, Pasalnya Pengunjung yang cenderung mengunjungi daerah tidak hanya berasal dari Kabupaten Belu, melainkan terdapat juga dari daerah tetangga seperti Masyarakat Kabupaten Malaka, dan TTU yang keduanya tergabung dalam satu kesatuan komunitas gereja katolik yakni Keusukupan Atambua.

Pada kondisi demikian, jika dilihat dari perspektif iman katolik, baik adanya. Wajar dan beralasan jika pembangunan patung yang belum lama ini dikunjungi banyak orang yang pengunjungnya kian membludak dari hari ke hari. 

Kendati demikian, Kehadiran patung bunda Maria tidak bisa dilihat dari perspektif iman katolik semata, melainkan perlu dilihat dari berbagai perspektif salah satunya aspek sosial kemasyarakatan dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan dampak ekonomi masyarakat, Pasalnya pembagunan Patung Bunda Maria bukan bersumber dari kolekte (sumbangan suka rela) umat keusukupan Atambua, atau bersumber dari gereja melainkan dari biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang nilainya cukup besar.

Pada titik ini Penulis hendak mengatakan bahwa Pembangunan Patung Bunda Maria dapat mennghapus dahaga iman ratusan dan ribuan masyarakat Kabupaten Belu, namun tidak bisa serta merta menghapus dahaga dan “rasa lapar” jasmani masyarakat Belu di pelosok-pelosok desa yang hidupnya serba kekurangan.

Kehadiran Patung Bunda Maria memberi kebahagiaan sesaat.

Muncul pemikiran konyol dalam benak bahwa pembanguan patung Bunda Maria di tengah berbagai persoalan daerah Belu bukan merupakan solusi yang terbaik di penghujung masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belu.

Pasalnya Pemerintah terlihat seakan menutup Mata dan telinga untuk mendengar dan melihat isak tangis warga, atau dengan kata lain Pemerintah berada dan mengambil peran gereja untuk memberikan makan dan minuman rohani kepada mereka yang haus dan lapar secara jasmani.

Padahal kenyataanya kebutuhan rohani merupakan kebutuhan tambahan manusia dan itu bukan merupakan sesuatu yang wajib. Semoga Pemerintah mempunyai target dan tujuan lain dengan pembangunan ini.

Pembangunan Patung Bunda Maria merupakan bukti kegagalan pemerintah Belu mewujudkan Belu yang sejahtera secara jasmaniah namun di lain sisi sebagai bentuk perwujudan Belu yang sukses dan sejahtera secara batiniah.

Pertanyaannya apakah dengan didirikannya patung Bunda Maria berbagai persoalan masyarakat di Belu dapat teratasi?, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk berdiri megahnya sebuah patung bunda Maria?.

Pada titik ini secara sadar Penulis hendak  mengatakan bahwa Penulis tidak menolak kehadiran patung bunda Maria di teluk gurita namun Penulis menyayangkannya dengan satu pertanyaan sederhana lagi apakah pembangunan patung bunda Maria merupakan  skala prioritas Pembangunan di penghujung tahun kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Belu saat ini atau sekedar mendulang simpati warga?. Semoga tidak! Semoga Pemerintah mempunyai target dan tujuan lain dengan pembangunan ini.

Kehadiran Patung Bunda Maria hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Mengapa demikian, karena pada hakekatnya masyarakat bangga dengan kehadiran patung bunda maria, namun tak dapat menutup isak tangis warga di pelosok-pelosok dengan berbagai persoalan serius lainnya di daerah Belu.

Sejatinya bukankah Pemerintah era ini lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan kesejehtreaan iman yang toh pada akhirnya berkaitan dengan surga, antara ada dan tiada. Apakah Pemerintah saat ini lebih mengutamakan suatu mujizat dibandingkan dengan membangun ekonomi masyarakat kabupaten Belu. Semoga tidak. Semoga Pemerintah mempunyai target dan tujuan lain dengan pembangunan ini.

Eksistensi Patung Bunda Maria yang tak nampak

Kehadiran Patung bunda Maria memberikan kebahagiaan bagi banyak orang, namun Penulis yang jauh di daerah Belu saat melihat keindahan patung bunda Maria dengan isak tangis dalam dada. Isak tangis Penulis bukan karena Penulis mempunyai kerinduan untuk berada di lokasi dan berfoto ria tepat di kaki patung itu seperti kebanyakan orang saat ini, melainkan adanya kondisi di mana Penulis merasakan adanya isak tangis di pelosok-pelosok oleh Janda, yatim piatu, dan kebanyakan masyarakat yang memilki rumah yang tak layak huni apalagi di musim hujan seperti saat ini, tangisan warga yang kesulitan air bersih di pelosok dan lain sebagainya.

Tak hanya pada tahap itu, kehadiran Patung bunda Maria terkesan dipaksakan. Pasalnya adanya kenyataan bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam proses dan pengelolaanya. Mengapa demikian, karena kehadiran Patung Bunda Maria seakan dipaksakan dibuka sehingga nampak ketidakjelasan menjadikannya sebagai obyek wisata Bahari atau Obyek Wisata Rohani.

Di mana eksistensi Patung Bunda Maria? Eksistensi patung bunda Maria perlu dipikirkan saat ini pasalnya kehadiran patung bunda Maria di teluk gurita belum seberapa lama.

Jika  ingin dijadikan wisata Rohani perlu dan penting untuk penataan yang serius dan rutin dengan diberikan kepercayaan kepada Misionaris atau Birawan/Biarawati dari komunitas tertentu atau ke pihak Keuskupan Atambua untuk mengelola dengan tujuan agar dapat memugar kembali dan menyulap menjadi wisata rohani yang kaya akan makna religious dan menjadi tempat ziarah terbaik di Pulau Timor selain Gua Maria Bitauni di TTU dengan tetap memperhatikan besaran pemasukan sebagai bagian tak terpisahkan dari PAD kabupaten Belu ke depan.

Namun sebaliknya jika Pemerintah Belu ingin menjadikan ini sebagai wisata Bahari, tentu Patung Bunda Maria tetap berdiri megah hanya untuk berswafoto ria (Selfie) semata seperti terlihat saat ini. Semoga Pemerintah mempunyai target dan tujuan lain dengan pembangunan ini.

Langkah menjadikan Obyek wisata Rohani yang dikelola oleh kaum Biarawan/i diyakini Penulis merupakan langkah yang baik agar menunjukan kekhasan wisata rohani di Belu sehingga Pengunjung dapat merasakan aura dan jiwa wisata rohani layaknya seperti taman doa/taman Ziarah Oebelo Kupang, Taman doa Nilo di Maumere (Sikka), Taman doa Bunda Maria Ratu Semesta Alam di Bajawa (Ngada), taman doa Bunda Maria dari Assumpta Ambarawa, dan lain-lain.

Namun demikian Penulis berharap agar kehadiran Patung bunda Maria di teluk gurita menjadi bahan refleksi agar kedepan pembangunan apapun di Belu dan di daerah manapun di seluruh NTT tetap mengedepankan asas kemanfaatan bagi masyaakat pada umunya, bukan mengedepankan aspek mayoritas dan lain sebagainya.

Semoga dengan hadirnya patung bunda maria di Teluk Gurita, masyarakat Belu dapat diberkati dan diberikan kehidupan yang layak dan berguna.

Salam dari Penulis, tetaplah menjadi sahabat bagi semua orang (*) 
Bakal Calon Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens
Atambua, GerbangNTT. Com – Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati Belu, dr. Agus Taolin dan Balon Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens (Paket AT-AHS) dipastikan mengantongi rekomendasi dari Partai Politik (Parpol) sebagai syarat untuk mengusung Paket AT-AHS maju bertarung pada Pilkada Belu 2020.

Sejauh ini, setelah melalui berbagai proses dan terutama komunikasi politik yang intens dilakukan, sudah ada lima Parpol yang memberi sinyal akan mengusung Paket AT-AHS.

Hal ini diungkapkan Balon Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens kepada wartawan usai memaparkan Visi dan Misi sekaligus mengikuti fit and proper test dalam Musyawarah Kerja Cabang Khusus (Muskercabsus) yang digelar DPC PPP di Ball Romm Hotel Matahari Atambua, Sabtu (11/01/2020).

“Indikasi sementara ini parpol yang memberi dukungan lima parpol. Komunikasi politik masih terus secara intens kita lakukan dengan Parpol lain,” ungkap Alo begitu akrab

Menurutnya, pihaknya saat ini terus membangun komunikasi politik secara intens dengan Parpol lain.

Sementara lima Parpol yang memberi sinyal mengusung Paket AT-AHS kata Alo, sudah memenuhi bahkan melebihi syarat dukungan minimal 6 kursi di DPRD Kabupaten Belu untuk bisa mengusung Paket AT-AHS.

“Ada beberapa partai politik antara lain NasDem, PKB, PPP, PKPI, PKS dan sementara berlangsung komunikasi dengan Gerindra dan PAN,” sebut staf ahli Bupati Belu itu.

Sepanjang ini memang tambah Alo, Paket AT-AHS sudah siap berbagai infrastruktur politik dalam rangka pencalonan dan maju bertarung dalam Pilkada Belu 2020.

(Tim)
Puluhan Warga Desa Silawan Saat Mengadu ke DPRD Belu
Atambua, GerbangNTT. Com - Puluhan warga Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu mendatangi dan mengadukan Kepala Desa (Kades) Silawan, Fernandes Kali ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu, Senin (13/01/2020).

Warga mengadu karena 53 orang perangkat Desa Silawan baik Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan Kaur Desa diberhentikan secara sepihak oleh Kades Fernandes setelah Kades Fernandes terpilih, dilantik dan menjabat Kades Silawan beberapa waktu lalu.

Pantauan media, puluhan perwakilan warga bersama mantan aparat desa mendatangi gedung DPRD diterima Anggota DPRD Belu, Aprianus Hale, Dewi Ballo, Bene Halle dan Yosef Haleserens.

Di hadapan Anggota DPRD Belu, mereka mengaku tidak puas dengan keputusan sepihak Kades yang memberhentikan 53 perangkat Desa tersebut.

Menurut warga, pemberhentian sejumlah perangkat desa itu dilakukan sepihak tanpa satu alasan yang pasti, selain itu tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017.

Tidak saja itu, warga juga mengadukan Kades karena merekayasa kewenangan BPD, melayani masyarakat tebang pilih atau utamakan tim sukses dan 53 orang mantan perangkat digantikan dengan tim sukses.

Menanggapi pengaduan warga, Anggota DPRD Belu  Aprianus Hale menegaskan bahwa aspirasi warga ini akan disampaikan ke pimpinan Komisi I untuk melakukan klarifikasi bersama pihak Kades, Kecamatan dan Dinas terkait.

"Kita sampaikan ke Komisi I dan dalam satu dua hari kedepan akan undang pihak-pihak terkait untuk klarifikasi bersama masalahnya," pungkas Apri.

Terpisah, Kepala Desa Silawan, Fernandes Kali belum berhasil dihubungi.

Adapun 53 aparat perangkat Desa Silawan yang diganti berdasarkan SK Kades No 1/SK/I/2020 tertanggal 3 Januari 2020 diantaranya, 27 Ketua RT, 10 Ketua RW, 10 Kepala Dusun, 6 orang Kaur dan Kasi dalam struktur Pemerintah Desa Silawan.
MALAKA, GerbangNTT. Com - Giat program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) yang dilaksanakan di desa-desa kurang diketahui masyarakat. Karena, kegiatan-kegiatan teknis program prioritas kepemimpinan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran terkadang tidak disampaikan kepada pemerintah desa.

Demikian simpulan yang mengemuka saat kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu ke Desa Lakekun dan Desa Lakekun Barat di Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka, Jumat (14/06/2019).

Henry mengatakan masyarakat kurang tahu adanya program RPM yang masuk ke desa.

"Tadi, saya kunjungan ke dua desa. Saya tanya, program RPM, apa yang masuk ke desa. Sebelum jawab, mereka (warga) baku toleh. Mereka jawab, tapi kira-kira saja, karena tidak ada laporan ke pemerintah desa," urai Henry kepada wartawan, Jumat (14/06/2019).

Menurutnya, informasi dan kondisi yang ditemui di lapangan saat kunker akan dibawa ke dalam rapat Dewan nanti. Diharapkan, perlu saling tukar informasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Orang desa lebih tahu. Jadi, kalau ada aspirasi yang dibawa dan itu positif, Dinas perlu respons," pinta Henry.

Terpisah anggota Dewan asal Fraksi Gerindra, Yulius Krisantus Seran menyoroti pengadaan itik.

Dinilai, pengadaan itik dengan alokasi anggaran yang bersumber APBD Tahun 2018 tidak melalui mekanisme penganggaran.

Dewan menolak pengadaan itik sesuai pengalaman yang terjadi pada sebelumnya. Karena, pengadaan itik tidak membuahkan hasil.

Demikian pengadaan itik harus dilakukan perusahaan yang memiliki izin usaha resmi pengadaan unggas. Karena, itik yang didatangkan harus dikawal bukan saja perusahaan dan pemerintah daerah tujuan, akan tetapi Dinas teknis provinsi.

Pengalaman di Kabupaten Malaka, kata Yulius demikian akrab disapa banyak itik yang mati, karena tidak dikawal dan divaksin. Selain itu, ketersediaan pakan yang sangat terbatas.

Data dan informasi yang diperoleh, proyek pengadaan itik tahun 2018 dilakukan CV Putri Tunggal.

Perusahaan itu beralamat di Jalan Kirab Remaja Kota Kefamenanu Kabupaten TTU.

Pagu anggaran dalam kontrak pelaksanaan kegiatan senilai Rp 550 juta tertanggal 28 Agustus 2018.

Dana berjumlah itu dipakai untuk pengadaan itik dewasa sesuai spesifikasi itik petelur jenis Mojosari atau Alabio sebanyak 5.000 ekor itik jantan yang berumur tiga sampai lima bulan. Dan itik betina sebanyak 4.500 ekor dengan umur dua setengah bulan sampai empat bulan.

Namun, pengadaannya diduga tidak sesuai spesifikasi dan terjadi mark up harga. Itik yang disediakan bukanlah itik dewasa, tetapi anak itik. Selain itik, juga dilakukan pengadaan pakan yang dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 2018.

Pengadaan tahap pertama dengan total anggaran sebesar Rp 510 juta yang dikerjakan CV Yustina Tuto beralamat di RT 023 RW 009 Jalan Uyelewun Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Pengadaan pakan tahap dua sama total anggarannya yakni Rp 510 juta oleh dilakukan CV Restu Boemial yang beralamat di Perumahan Pitoby Blok B III No. 27 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang.

[g-ntt/mn]
Diskusi bersama Kades Lakekun Barat, Luan Martinus dan anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Golkar, Henry Melki Simu
MALAKA, GerbangNTT. Com - Revolusi Pertanian Malaka (RPM) sebagai salah satu program prioritas kepemimpinan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dinilai baik.

Namun, ada beberapa catatan yang mengemuka saat diskusi bersama Kades Lakekun Barat, Luan Martinus dan anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Golkar, Henry Melki Simu saat kunjungan kerja yang berlangsung di Kantor Kepala Desa Lakekun, Jumat (14/06/2019).

Kades Martinus mengawali percakapannya dengan mengapresiasi sosok dan kehadiran Henry sebagai wakil rakyat yang begitu dekat dengan masyarakat.

Dikatakan Henry, sosok wakil rakyat yang dekat dengan semua orang baik masyarakat biasa maupun para pejabat.

Menurutnya, kehadiran anggota Dewan di tengah masyarakat dan menemui pemerintah desa dapat memberi nilai tambah tersendiri.

"Kami dapatkan banyak informasi, termasuk masukan, baik itu saran dan kritikan. Kami juga butuh dikontrol, sehingga apa yang kami kerjakan baik dan menjawab kebutuhan masyarakat," kata Kades Martinus penuh rasa antusias.

Selanjutnya, Kades Martinus menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dikerjakan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari dana desa.

Disebutkan, sedikitnya lima kegiatan yang dikerjakan dengan pemanfaatan dana desa yakni tambak ikan, MCK, jalan setapak, drainase dan sumur.

Selain itu, Kades Martinus juga memberi catatan soal program prioritas RPM.

Dikatakan, RPM itu sangat baik. Namun, informasi dan pendampingan petugas teknis di lapangan masih minim. Sehingga, masyarakat dan pemerintah desa sangat membutuhkan informasi dan pendampingan, agar RPM bisa berhasil dan terus berguna bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu juga menegaskan RPM itu baik, hanya pelaksanaannya yang belum maksimal.

Dikatakan, program yang baik harus ditunjang dengan kerja yang baik pula. Karena alokasi anggaran cukup besar, sehingga hasilnya perlu dinikmati masyarakat.

"Jangan seperti pengadaan itik. Banyak itik yang mati, karena tidak divaksin. Ini tidak boleh terjadi, karena masyarakat akan rugi," kata Henry, anggota Dewan asal Fraksi Golkar.

[g-ntt/mn]
Anggota DPRD Belu, Johanes Atet (Foto/MP)
ATAMBUA, GerbangNTT. Com - Kabupaten Belu hanya dijadikan uji coba sebagian program rejim pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, J.T Ose Luan.

Pasalnya, sejumlah program unggulan semisal di bidang pertanian tidak ada dampak sama sekali yang dirasakan masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste itu.

Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Belu, Johanes Atet kepada wartawan di Kantor DPRD Belu, Timor Barat, Perbatasan RI-RDTL, Jumat (14/06/2019).

Mantan Ketua Tim Pemenangan Paket SAHABAT, Willybrodus Lay dan J.T. Ose Luan yang kini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu itu mengatakan, sejumlah program unggulan yang dijanjikan pada masa suksesi 2015 lalu hanya angin lalu dan sekedar coba-coba.

Sejumlah program unggulan yang dijanjikan paket SAHABAT terutama pada Dinas Pertanian masih jauh dari harapan.

"Saya lihat tidak ada yang prioritas. Semua program ini hanya sambil lalu saja dan hanya sekedar coba-coba saja," tandas Atet begitu akrab dikenal.

Menurut Atet, sejumlah program yang dikerjakan Dinas Pertanian tidak dilakukan dengan disertai kajian yang memadai sehingga pemerintah terkesan hanya sekedar coba-coba.

"Jangan bekin kabupaten uji coba, bekin satu tidak baik, bekin satu lagi semuanya tidak ada hasil. Ini barang datang komuditi baru coba dulu, jangan datang langsung bekin program. Padahal belum tentu cocok" ujarnya.

"Jadi maksud saya bukan Kabupaten uji coba, tapi semua barang yang kita masukan harus uji coba dulu sebelum jadikan program kabupaten," sambung Atet.

Atet yang adalah politisi Gerindra itu menilai saat ini pemerintah terkesan sekedar mencoba-coba saja setiap program yang dilakukan seperti program budidaya bawang tuk-tuk, program budidaya maek bako (porang), program pengembangan hortikultura serta program pengembangan tanaman umur panjang seperti, aldpukat, rambutan, mangga dan nangka tidak dilakukan dengan komprehensif.

Seharusnya, Atet menuturkan sebelum sebuah program dilaksanakan, Dinas teknis terkait perlu melakukan kajian dengan melibatkan tim ahli dan harus melakukan Demplot (Demonstration Plot) untuk memprediksi hasil yang akan diproduksi dalam mengembangkan suatu varietas.

Dirinya menilai, memasuki tahun keempat, banyak program yang disampaikan pada saat kampanye belum direalisasikan.

Kendati demikian, Ia tidak ingin berspekulasi soal capaian program.

Ditanya mengenai hasil, Atet mengatakan untuk mengetahui persis harus berbasis pada data yang dimiliki dinas terkait.

[g-ntt/mp]
Jalan Lapen di Barada-Kecamatan Malaka Tengah
MALAKA, GerbangNTT. Com - Proyek peningkatan jalan lapen di Desa Barada Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Timor Barat, Perbatasan RI-Timor Leste baru saja dikerjakan. Namun, kondisinya rusak parah.

Kades Barada, Yosef Bria Seran begitu kesal karena kondisi jalan yang rusak.

Dikatakan, kondisi jalan kurang lebih 5 km sudah rusak, padahal belum setahun dikerjakan.

Pihaknya berkeberatan ketika Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT hendak melakukan Profesional Hand Over (PHO).

Atas nama masyarakat, kata Kades Yosef bisa dilakukan PHO, jika jalan dalam kondisi baik. Untuk itu, kontraktor sebaiknya melakukan perbaikan karena masih dalam masa pemeliharaan.

Sesuai pantauan dan data yang diperoleh, ruas jalan kurang lebih sepanjang 9 km menghubungkan dua wilayah desa yakni Desa Barada di Kecamatan Malaka Tengah dan Desa Takarai Kecamatan Botin Leobele.

Proyek pekerjaan jalan itu merupakan program Kementerian PUPR dengan jenis pekerjaan Pengembangan Kawasan Pemukiman Perdesaan Kawasan Barada dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2018 kurang lebih senilai Rp 10 milyar.

Pekerjaan tahap satu dilakukan PT Roda Mandiri. Namun, terdapat 20 titik yang mengalami kerusakan.

Warga dan pemerintah setempat tidak mengetahui semua rangkaian kegiatan, karena informasi terkait pekerjaan sangat tertutup.

Sedangkan pada tahap dua, ruas jalan sudah dikerjakan CV Sarana Mitra Mandiri dengan anggaran kurang lebih senilai Rp 3 milyar.

Namun progres pekerjaannya belum mencapai 50 prosen. Warga mengeluh, karena tidak bisa melintasi ruas jalan akibat endapan lumpur yang memadati badan jalan.

[g-ntt/mn]