Top News

MALAKA, GerbangNTT. Com - Giat program Revolusi Pertanian Malaka (RPM) yang dilaksanakan di desa-desa kurang diketahui masyarakat. Karena, kegiatan-kegiatan teknis program prioritas kepemimpinan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran terkadang tidak disampaikan kepada pemerintah desa.

Demikian simpulan yang mengemuka saat kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu ke Desa Lakekun dan Desa Lakekun Barat di Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka, Jumat (14/06/2019).

Henry mengatakan masyarakat kurang tahu adanya program RPM yang masuk ke desa.

"Tadi, saya kunjungan ke dua desa. Saya tanya, program RPM, apa yang masuk ke desa. Sebelum jawab, mereka (warga) baku toleh. Mereka jawab, tapi kira-kira saja, karena tidak ada laporan ke pemerintah desa," urai Henry kepada wartawan, Jumat (14/06/2019).

Menurutnya, informasi dan kondisi yang ditemui di lapangan saat kunker akan dibawa ke dalam rapat Dewan nanti. Diharapkan, perlu saling tukar informasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Orang desa lebih tahu. Jadi, kalau ada aspirasi yang dibawa dan itu positif, Dinas perlu respons," pinta Henry.

Terpisah anggota Dewan asal Fraksi Gerindra, Yulius Krisantus Seran menyoroti pengadaan itik.

Dinilai, pengadaan itik dengan alokasi anggaran yang bersumber APBD Tahun 2018 tidak melalui mekanisme penganggaran.

Dewan menolak pengadaan itik sesuai pengalaman yang terjadi pada sebelumnya. Karena, pengadaan itik tidak membuahkan hasil.

Demikian pengadaan itik harus dilakukan perusahaan yang memiliki izin usaha resmi pengadaan unggas. Karena, itik yang didatangkan harus dikawal bukan saja perusahaan dan pemerintah daerah tujuan, akan tetapi Dinas teknis provinsi.

Pengalaman di Kabupaten Malaka, kata Yulius demikian akrab disapa banyak itik yang mati, karena tidak dikawal dan divaksin. Selain itu, ketersediaan pakan yang sangat terbatas.

Data dan informasi yang diperoleh, proyek pengadaan itik tahun 2018 dilakukan CV Putri Tunggal.

Perusahaan itu beralamat di Jalan Kirab Remaja Kota Kefamenanu Kabupaten TTU.

Pagu anggaran dalam kontrak pelaksanaan kegiatan senilai Rp 550 juta tertanggal 28 Agustus 2018.

Dana berjumlah itu dipakai untuk pengadaan itik dewasa sesuai spesifikasi itik petelur jenis Mojosari atau Alabio sebanyak 5.000 ekor itik jantan yang berumur tiga sampai lima bulan. Dan itik betina sebanyak 4.500 ekor dengan umur dua setengah bulan sampai empat bulan.

Namun, pengadaannya diduga tidak sesuai spesifikasi dan terjadi mark up harga. Itik yang disediakan bukanlah itik dewasa, tetapi anak itik. Selain itik, juga dilakukan pengadaan pakan yang dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 2018.

Pengadaan tahap pertama dengan total anggaran sebesar Rp 510 juta yang dikerjakan CV Yustina Tuto beralamat di RT 023 RW 009 Jalan Uyelewun Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Pengadaan pakan tahap dua sama total anggarannya yakni Rp 510 juta oleh dilakukan CV Restu Boemial yang beralamat di Perumahan Pitoby Blok B III No. 27 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang.

[g-ntt/mn]
Diskusi bersama Kades Lakekun Barat, Luan Martinus dan anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Golkar, Henry Melki Simu
MALAKA, GerbangNTT. Com - Revolusi Pertanian Malaka (RPM) sebagai salah satu program prioritas kepemimpinan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dinilai baik.

Namun, ada beberapa catatan yang mengemuka saat diskusi bersama Kades Lakekun Barat, Luan Martinus dan anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Golkar, Henry Melki Simu saat kunjungan kerja yang berlangsung di Kantor Kepala Desa Lakekun, Jumat (14/06/2019).

Kades Martinus mengawali percakapannya dengan mengapresiasi sosok dan kehadiran Henry sebagai wakil rakyat yang begitu dekat dengan masyarakat.

Dikatakan Henry, sosok wakil rakyat yang dekat dengan semua orang baik masyarakat biasa maupun para pejabat.

Menurutnya, kehadiran anggota Dewan di tengah masyarakat dan menemui pemerintah desa dapat memberi nilai tambah tersendiri.

"Kami dapatkan banyak informasi, termasuk masukan, baik itu saran dan kritikan. Kami juga butuh dikontrol, sehingga apa yang kami kerjakan baik dan menjawab kebutuhan masyarakat," kata Kades Martinus penuh rasa antusias.

Selanjutnya, Kades Martinus menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dikerjakan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari dana desa.

Disebutkan, sedikitnya lima kegiatan yang dikerjakan dengan pemanfaatan dana desa yakni tambak ikan, MCK, jalan setapak, drainase dan sumur.

Selain itu, Kades Martinus juga memberi catatan soal program prioritas RPM.

Dikatakan, RPM itu sangat baik. Namun, informasi dan pendampingan petugas teknis di lapangan masih minim. Sehingga, masyarakat dan pemerintah desa sangat membutuhkan informasi dan pendampingan, agar RPM bisa berhasil dan terus berguna bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu juga menegaskan RPM itu baik, hanya pelaksanaannya yang belum maksimal.

Dikatakan, program yang baik harus ditunjang dengan kerja yang baik pula. Karena alokasi anggaran cukup besar, sehingga hasilnya perlu dinikmati masyarakat.

"Jangan seperti pengadaan itik. Banyak itik yang mati, karena tidak divaksin. Ini tidak boleh terjadi, karena masyarakat akan rugi," kata Henry, anggota Dewan asal Fraksi Golkar.

[g-ntt/mn]
Anggota DPRD Belu, Johanes Atet (Foto/MP)
ATAMBUA, GerbangNTT. Com - Kabupaten Belu hanya dijadikan uji coba sebagian program rejim pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, J.T Ose Luan.

Pasalnya, sejumlah program unggulan semisal di bidang pertanian tidak ada dampak sama sekali yang dirasakan masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste itu.

Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Belu, Johanes Atet kepada wartawan di Kantor DPRD Belu, Timor Barat, Perbatasan RI-RDTL, Jumat (14/06/2019).

Mantan Ketua Tim Pemenangan Paket SAHABAT, Willybrodus Lay dan J.T. Ose Luan yang kini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu itu mengatakan, sejumlah program unggulan yang dijanjikan pada masa suksesi 2015 lalu hanya angin lalu dan sekedar coba-coba.

Sejumlah program unggulan yang dijanjikan paket SAHABAT terutama pada Dinas Pertanian masih jauh dari harapan.

"Saya lihat tidak ada yang prioritas. Semua program ini hanya sambil lalu saja dan hanya sekedar coba-coba saja," tandas Atet begitu akrab dikenal.

Menurut Atet, sejumlah program yang dikerjakan Dinas Pertanian tidak dilakukan dengan disertai kajian yang memadai sehingga pemerintah terkesan hanya sekedar coba-coba.

"Jangan bekin kabupaten uji coba, bekin satu tidak baik, bekin satu lagi semuanya tidak ada hasil. Ini barang datang komuditi baru coba dulu, jangan datang langsung bekin program. Padahal belum tentu cocok" ujarnya.

"Jadi maksud saya bukan Kabupaten uji coba, tapi semua barang yang kita masukan harus uji coba dulu sebelum jadikan program kabupaten," sambung Atet.

Atet yang adalah politisi Gerindra itu menilai saat ini pemerintah terkesan sekedar mencoba-coba saja setiap program yang dilakukan seperti program budidaya bawang tuk-tuk, program budidaya maek bako (porang), program pengembangan hortikultura serta program pengembangan tanaman umur panjang seperti, aldpukat, rambutan, mangga dan nangka tidak dilakukan dengan komprehensif.

Seharusnya, Atet menuturkan sebelum sebuah program dilaksanakan, Dinas teknis terkait perlu melakukan kajian dengan melibatkan tim ahli dan harus melakukan Demplot (Demonstration Plot) untuk memprediksi hasil yang akan diproduksi dalam mengembangkan suatu varietas.

Dirinya menilai, memasuki tahun keempat, banyak program yang disampaikan pada saat kampanye belum direalisasikan.

Kendati demikian, Ia tidak ingin berspekulasi soal capaian program.

Ditanya mengenai hasil, Atet mengatakan untuk mengetahui persis harus berbasis pada data yang dimiliki dinas terkait.

[g-ntt/mp]
Jalan Lapen di Barada-Kecamatan Malaka Tengah
MALAKA, GerbangNTT. Com - Proyek peningkatan jalan lapen di Desa Barada Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Timor Barat, Perbatasan RI-Timor Leste baru saja dikerjakan. Namun, kondisinya rusak parah.

Kades Barada, Yosef Bria Seran begitu kesal karena kondisi jalan yang rusak.

Dikatakan, kondisi jalan kurang lebih 5 km sudah rusak, padahal belum setahun dikerjakan.

Pihaknya berkeberatan ketika Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT hendak melakukan Profesional Hand Over (PHO).

Atas nama masyarakat, kata Kades Yosef bisa dilakukan PHO, jika jalan dalam kondisi baik. Untuk itu, kontraktor sebaiknya melakukan perbaikan karena masih dalam masa pemeliharaan.

Sesuai pantauan dan data yang diperoleh, ruas jalan kurang lebih sepanjang 9 km menghubungkan dua wilayah desa yakni Desa Barada di Kecamatan Malaka Tengah dan Desa Takarai Kecamatan Botin Leobele.

Proyek pekerjaan jalan itu merupakan program Kementerian PUPR dengan jenis pekerjaan Pengembangan Kawasan Pemukiman Perdesaan Kawasan Barada dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2018 kurang lebih senilai Rp 10 milyar.

Pekerjaan tahap satu dilakukan PT Roda Mandiri. Namun, terdapat 20 titik yang mengalami kerusakan.

Warga dan pemerintah setempat tidak mengetahui semua rangkaian kegiatan, karena informasi terkait pekerjaan sangat tertutup.

Sedangkan pada tahap dua, ruas jalan sudah dikerjakan CV Sarana Mitra Mandiri dengan anggaran kurang lebih senilai Rp 3 milyar.

Namun progres pekerjaannya belum mencapai 50 prosen. Warga mengeluh, karena tidak bisa melintasi ruas jalan akibat endapan lumpur yang memadati badan jalan.

[g-ntt/mn]
Bupati Belu, Willybrodus Lay
ATAMBUA, GerbangNTT. Com – Bupati Belu, Willybrodus Lay geram hingga no coment dengan adanya informasi adanya aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya bermedia social (main Facebook) saat jam kerja.

Apalagi dalam facebook mengupdate status atau postingan yang kemudian menciptakan polemik di masyarakat.

Hal ini ditegaskan Bupati Lay kepada awak Media ketika ditemui di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Rabu (12/06/2019) sore.

“ASN kerja sesuai tugas dan tanggungjawab sebagai ASN,” tandas Bupati Lay menanggapi pertanyaan wartawan terkait postingan salah seorang ASN di Medsos yang jadi polemik belakangan ini.

Terkait postingan ASN yang menyebut adanya “jual beli atau bagi-bagi” proyek di lingkup Pemkab Belu, Bupati Lay meminta wartawan untuk bertanya kepada yang bersangkutan (Pemilik Akun Facebook).

“Mereka yang posting, tanya di yang posting, saya tidak pernah baca ini barang juga (facebook-red), posting tentang apa, tulisannya seperti apa saya tidak tau, jadi tanya yang posting,” tukas Bupati.

“Orang lain yang tulis, suruh saya yang jawab. Mereka tulis ya mereka jawab,” sambung Bupati.

Ketika ditanya postingan ASN yang sempat menyita warga net lain termasuk Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan hingga menanggapinya dengan meminta pihak kepolisian untuk mengusut kebenaran postingan tersebut, Bupati Lay enggan berkomentar lantaran Ia tidak mengetahui isi postingan tersebut.

“Ya kalau Pak Wakil sudah sampaikan seperti itu ya silakan. Saya tidak komentar karena saya sendiri tidak baca, Saya tidak punya facebook,” kata Bupati.

Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas kepada ASN yang bermedia social (main facebook) saat jam kerja apalagi mengupdate status atau postingan yang tidak benar.

“Nanti saya akan ambil tindakan. Kalau tidak mengerti tidak usah tulis hanya untuk menciptakan polemik. ASN kerja sesuai tugas dan tanggungjawab sebagai ASN,” pungkasnya.

[g-ntt/mp]
Ilustrasi-Patung Bunda Maria di Ambarawa-Semarang-Jawa Tengah
ATAMBUA, GerbangNTT. Com – Proses penyerahan tanah milik suku Kaliduk kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Belu untuk pembangunan Patung Bunda Maria di Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Timor Barat, Perbatasan RI-Timor Leste belum final.

Pasalnya, belum ada kesepakatan antara Suku Kaliduk sebagai pemilik lahan dan Pemda Belu terkait luas lahan yang harus diserahkan untuk pembangun patung dimaksud.

Hal ini disampaikan Ketua Suku Kaliduk, Amandus Hale seperti dilansir VoxNTT. Com, Rabu (12/06/2019)

Amandus begitu akrab dikenal mengatakan bahwa keluarga besar suku Kaliduk berkeberatan jika harus menyerahkan tanah seluah 10 hektar.

“Belum ada kesepakatan akhir karena keluarga keberatan kalau harus memberikan 10 hektar. Kalau 5 sampai 6 hektar kami bersedia. Kami masih menunggu untuk klarifikasi soa luas tanah yang kami mau serahkan. Luas lahan Pemda minta 10, tapi itukan tidak mungkin karena kita juga ada kebutuhan. Kalau di atas enam, kami akan minta untuk tinjau kembali” jelas Amandus Hale.

Kendati demikian, walaupun status tanah masih bermasalah, namun proses tender pengerjaan patung rakasasa sudah dilakukan Pemda Belu dimana untuk membangun patung tersebut, pemda menggelontorkan dana 16 miliar yang bersumber dari APBD II.

PT. Enviture Mulia Persada sebagai pemenang tender pun sudah mulai bekerja membersihkan lahan.

Bupati Belu Klaim Urusan Tanah untuk Pembangunan Patung Sudah Final

Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay secara terpisah kepada wartawan mengklaim bahwa urusan penyerahan tanah milik suku Kaliduk kepada Pemerintah kabupaten Belu sudah tuntas dan sudah dilakukan sesuai prosedur.

Bupati Lay menyampaikan bahwa sejak awal Pemda Belu sudah melakukan negosiasi dengan pihak suku Kaliduk terkait penyerahan tanah yang akan digunakan untuk membangun patung raksasa tersebut.

Ditanyai mengenai pengakuan ketua suku Kaliduk bahwa dirinya menekan ketiga ketua suku Kaliduk, Bupati Lay membantahnya.
Menurut Bupati, apa yang terjadi hanya merupakan bagian dari dinamika saat proses negosiasi.

“Tidak ada saling tekan. Saya tidak paksa orang. Yang ada hanya dinamika. Barang biasa, yang namanya dinamika” akui Lay kepada wartawan ketika ditemui di rumah jabatan Bupati Belu, Rabu (12/06/2019) sore.

Bupati Lay meminta semua pihak untuk mendukung program pembangunan patung di Dualaus. Menurutnya, pembangunan patung ini adalah bagian dari pembangunan di bidang kerohanian.

Dikonfirmasi terkait keberatan suku Kaliduk mengenai belum disepakati luah tanah yang diserahkan, Ketua DPC Demokrat ini mengatakan bahwa Pemda telah meminta Pertanahan untuk melakukan pengukuran luas tanah yang akan digunakan untuk membangun patung tersebut.

[g-ntt/mp]
Ketua ARAKSI, Alfred Baun
MALAKA, GerbangNTT. Com - Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) tidak main-main dengan langkah pemberantasan korupsi yang dilakukannya melalui kontrol publik.
Jika ada pihak yang mengerdilkan kontrol publik, ARAKSI juga akan menyeret ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian Ketua ARAKSI, Alfred Baun dalam keterangannya kepada wartawan via pesan whatsApp yang diterima, Kamis (13/06/2019).

Dikatakan, ARAKSI sudah komit dalam sikapnya untuk melaporkan sejumlah kasus dugaa korupsi di Kabupaten Malaka ke KPK. 

ARAKSI melakukan kontrol publik sebagaimana yang dilansir media karena didasarkan pada bukti awal dengan tetap menjunjung azas praduga tak bersalah.

Terkait hal ini, kata Alfred tidak boleh ada pihak mana pun yang mengerdilkan peran dan fungsi kontrol publik.

Pernyataan yang dilansir sejumlah media usai jumpa pers di Betun, beberapa waktu bukan berita hoax.

Jika ada pihak yang ingin melakukan klarifikasi, sebaiknya dilengkapi dengan bukti-bukti yang otentik. Karena, hal itu berkaitan dengan persoalan hukum.

Ditegaskan, kasus dugaan korupsi merupakan persoalan hukum. Jika terbukti tindak pidana korupsi, maka pihak yang mengerdilkan kontrol publik juga perlu mempertanggungjawabkan secara hukum.

Tidak boleh, ada pihak yang berupaya dengan berani membela suatu kasus dugaan korupsi. Kontrol publik boleh ditanggapi dengan menyediakan data dan bukti yang cukup bukannya mengarang bahasa dengan sejumlah alasan sepihak.

ARAKSI akan menyeret siapa saja yang  mengerdilkan kontrol publik dengan cara sepihak tanpa sajian bukti-bukti hukum yang otentik.

Forum wartawan yang diwadahi dalam Persatuan Jurnalis Perbatasan (Pena Batas) RI-RDTL mencermati upaya klarifikasi beberapa media yang tidak melansir berita sebelumnya.

Sekretaris Pena Batas RI-RDTL, Yansen Bau mengatakan langkah benar terkait klarifikasi berita harus dilakukan media yang menurunkan berita yang menimbulkan tanggapan dan klarifikasi pihak yang berkepentingan.

Terkait tudingan berita hoax, kata Yansen harus dipertanggungjawabkan alasannya. Karena, berita pertama yang dilansir Timor Daily.com sudah memenuhi unsur 5W + 1 H.

"Itu standar normatif sebuah berita ketika dipublikasikan," kata Yansen kepada wartawan, Kamis (13/06/2019).

Diharapkan, pihak yang menyampaikan tanggapan dan klarifikasi berita hendaknya berurusan dengan media bersangkutan yang menurunkan sejak awal.

"Jangan satu media yang tulis, media lain yang klarifikasi," tambah Yansen.

[g-ntt/mn]
 
RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua
ATAMBUA, GerbangNTT. Com – PT Jagad Raya Sakti sebagai pihak ketiga dalam mengelola parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, Kabupaten Belu, Timor Barat, Perbatasan RI-RDTL mengakui ada kemungkinan pembayaran dobel tarif parkir oleh setiap pengunjung sebagaimana dikeluhkan netizen.

Pihaknya juga mengapresiasi keluhan netizen sebagai masukan dan bentuk kritikan agar pengelolaan parkir di Rumah Sakit plat merah itu kedepan lebih baik.
Hal ini disampaikan Direktur PT Jagad Raya, Ferdinand Bae setelah Media ini berhasil menghubungi, Kamis (13/06/2019) pagi.  
“Keluhan seputar pembayaran dobel itu (tarif parkir-red) bisa saja terjadi. Saya pribadi berterima kasih kepada semua yang telah turut terlibat dalam pro dan kontra terkait Parkir di RSUD. Sebagai pengelolah saya bersyukur karena setiap masukan serta kritikan yang ditujukan itu dapat membantu kami untuk lebih berhati hati dan membantu mengontrol petugas agar tidak macam-macam dan sebagainya dalam menjaga parkir,” kata Eddy Rangga Bae begitu akrab dikenal melalui pesan WhatsAppnya.
Kendati demikian Eddy menuturkan, kemungkinan ada pembayaran dobel tarif parkir oleh pengunjung karena tidak dilaporkan ke petugas parkir.
Pasalnya, sebagai pihak ketiga dalam mengelola parkiran itu sudah ada kebijakan yang meringankan pengunjung terutama bagi pengunjung yang keluarganya (pasien) rawat inap. 
“Mungkin pengunjung tidak sampaikan ke petugas bahwa dia (pengunjung) ada keluarga yang opname. Kebijakan yang kami buat dengan pihak RSUD adalah setiap pengunjung yang keluarganya opname daftar di petugas supaya 1 hari tarif parkir untuk motor Rp. 5.000 dan mobil Rp. 10.000,” tuturnya.
Bahkan menurut Eddy, khusus untuk pengunjung yang mohon maaf keluarganya (pasien) meninggal, pihaknya ada kebijakan karcis gratis tanpa dipungut biaya parkir.
“Khusus untuk keluarga pasien yang sedang terburu-buru sekali karena keluarga meninggal atau harus cepat-cepat tebus obat di apotik luar, kadang kebijakan perusahaan adalah gratis. Tetapi tetap menunjukan karcis agar terdeteksi otomatis oleh mesin atau bukan modus pencurian,” katanya.
Kedepan tambah Eddy, kalau ada pengunjung yang merasa dikerjain oleh petugas parkir terkait tarif tidak sesuai kesepakatan maka bisa langsung melapor ke pihaknya sebagai penanggungjawab dan petugas akan ditindak tegas.
Diberitakan sebelumnya, selama beberapa pekan terakhir, banyak para netizen atau warga net yang mengeluhkan tarif parkir yang selama ini diberlakukan di RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.
Salah satunya, netizen dengan akun Facebook, Belu Oan Raiklaran mengeluhkan tarif parkiran RSUD milik Pemerintah Kabupaten Belu di Timor Barat, Perbatasan RI-RDTL tersebut.
Postingan itu mendapat respon dari netizen lainnya dengan 43 like, 24 komentar dan 4 kali dibagikan.
Berikut isi pesan elektronik akun Belu Oan Raiklaran yang di posting di Facebook Group Belu Memilih 2015:
yth Ibu Direktur RSUD. Atambua
1. bisa ko ada kebijakan buat kami soal parkiran di RUmah sakit umum atambua, klo bisa ada pengecualian jg buat kami yg berharap dr hasil berkebun, seribu dan dua ribu nih bagi kami sangat berarti e. jika ada anggota kelu kami yg sakit kami keluar masuk harus bayar jika 5× keluar masuk di kumpul2 uang 100/200 itu bisa pake beli nasi ojek untuk makan bisa bertahan lapar buat jaga kelu yg sakit dong walau hanya makan nasi ojek untuk mengisi perut.
2. kami masyarakat yg berpenghasilan tdk menentu ini terkadang susah mau bayar BPJS. pd saat sakit kami kewalaan mengenai biayaya, apa lg mau beli obat kami harus putar otak untuk cari pinjaman itupun klo di percaya. bukanya tdk ada BPJS tp krna sd terlambat bayar maka untuk diaktifkan kembali harus menyetor sejumlah uang dr keterlambatan itu. apakah ada kebijakan2 tertentu buat kami masyarakat kecil yg hanya berharap penghasilan dr berkebun ini.
Tabe no trima kasih untuk Bapa no mama pemerintah sia.
Direktur RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, drg. Ansilla Eka Mutty ketika dikonfirmasi Media ini mengatakan, pengelolaan parkir RSUD Atambua dikelola oleh pihak ke tiga.
Pasalnya, pengaturan parkir di RSUD Atambua dimaksudkan untuk menertibkan parkiran dan menjaga keamanan kendaraan yang parkir di halaman sekitaran Rumah Sakit.
Dijelaskan dr. Ansilla begitu akrab dikenal, sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat antara RSUD dan pihak ke tiga, sudah disepakati tarif khususnya bagi keluarga pasien yang sementara menjalani rawat inap di RSUD Atambua.
“Bagi keluarga pasien yang dirawat yang harus bolak balik masuk keluar, hanya dikenakan biaya Rp. 5.000; untuk sepeda motor dan Rp. 10.000; untuk mobil terserah mau masuk keluar berapa kali. Jadi bukan setiap masuk keluar dipungut bayaran,” terang dr. Ansilla kepada gerbangntt.com melalui pesan WhatsAppnya, Rabu (12/06/2019) malam.
Pihak Rumah Sakit tegas dr. Ansilla akan segera memberi teguran kepada pihak ke tiga apabila tidak menjalankan hal ini.
"Pihak Rumah Sakit akan memberikan teguran kepada pihak ke tiga apabila tidak menjalankan kesepakatan sesuai PKS. Kepada masyarakat kami mengucapkan terima kasih atas saran serta kritik demi perbaikan kedepannya," katanya.
[g-ntt/mp]
Isi Pesan Elektronik Poin 1 Keluhan Netizen Terkait Tarif Parkir di RSUD Atambua
ATAMBUA, GerbangNTT. Com - Selama beberapa pekan terakhir, banyak para netizen atau warga net yang mengeluhkan tarif parkir yang selama ini diberlakukan di RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.

Salah satunya, netizen dengan akun Facebook, Belu Oan Raiklaran mengeluhkan tarif parkiran RSUD milik Pemerintah Kabupaten Belu di Timor Barat, Perbatasan RI-RDTL tersebut.

Keluhan pengguna akun Belu Oan Raiklaran itu disampaikan melalui pesan elektornik via Media Sosial (Facebook) Group Belu Memilih 2015, Senin (10/06/2019) sekira pukul 17.51 wita.

Postingan itu mendapat respon dari netizen lainnya dengan 43 like, 24 komentar dan 4 kali dibagikan.

Berikut isi pesan elektronik akun Belu Oan Raiklaran yang di posting di Facebook Group Belu Memilih 2015:

yth Ibu Direktur RSUD. Atambua
1. bisa ko ada kebijakan buat kami soal parkiran di RUmah sakit umum atambua, klo bisa ada pengecualian jg buat kami yg berharap dr hasil berkebun, seribu dan dua ribu nih bagi kami sangat berarti e. jika ada anggota kelu kami yg sakit kami keluar masuk harus bayar jika 5× keluar masuk di kumpul2 uang 100/200 itu bisa pake beli nasi ojek untuk makan bisa bertahan lapar buat jaga kelu yg sakit dong walau hanya makan nasi ojek untuk mengisi perut.

2. kami masyarakat yg berpenghasilan tdk menentu ini terkadang susah mau bayar BPJS. pd saat sakit kami kewalaan mengenai biayaya, apa lg mau beli obat kami harus putar otak untuk cari pinjaman itupun klo di percaya. bukanya tdk ada BPJS tp krna sd terlambat bayar maka untuk diaktifkan kembali harus menyetor sejumlah uang dr keterlambatan itu. apakah ada kebijakan2 tertentu buat kami masyarakat kecil yg hanya berharap penghasilan dr berkebun ini.
Tabe no trima kasih untuk Bapa no mama pemerintah sia.
Isi Pesan Elektronik Poin 2 Keluhan Netizen Terkait Tarif Parkir di RSUD Atambua
Direktur RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua, drg. Ansilla Eka Mutty ketika dikonfirmasi Media ini mengatakan, pengelolaan parkir RSUD Atambua dikelola oleh pihak ke tiga.

Pasalnya, pengaturan parkir di RSUD Atambua dimaksudkan untuk menertibkan parkiran dan menjaga keamanan kendaraan yang parkir di halaman sekitaran Rumah Sakit.

Dijelaskan dr. Ansilla begitu akrab dikenal, sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat antara RSUD dan pihak ke tiga, sudah disepakati tarif khususnya bagi keluarga pasien yang sementara menjalani rawat inap di RSUD Atambua.

“Bagi keluarga pasien yang dirawat yang harus bolak balik masuk keluar, hanya dikenakan biaya Rp. 5.000; untuk sepeda motor dan Rp. 10.000; untuk mobil terserah mau masuk keluar berapa kali. Jadi bukan setiap masuk keluar dipungut bayaran,” terang dr. Ansilla kepada gerbangntt.com melalui pesan WhatsAppnya, Rabu (12/06/2019) malam.

Pihak Rumah Sakit tegas dr. Ansilla akan segera memberi teguran kepada pihak ke tiga apabila tidak menjalankan hal ini.

"Pihak Rumah Sakit akan memberikan teguran kepada pihak ke tiga apabila tidak menjalankan kesepakatan sesuai PKS. Kepada masyarakat kami mengucapkan terima kasih atas saran serta kritik demi perbaikan kedepannya," katanya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak ketiga sebagai pengelola parkiran di RSUD Atambua, Ferdynand Bae belum berhasil dihubungi Media ini.

[g-ntt/mp]
Patung Bunda Maria Assumpta di Gua Maria Kerep-Ambarawa-Semarang-Jawa Tengah
ATAMBUA, GerbangNTT. Com - Pemerintah Kabupaten Belu akan membangun patung raksasa di Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Timor Barat, Perbatasan RI-Timor Leste.
 
Anggaran yang bersumber dari APBD itu sudah diketok DPRD Belu guna pembangunan patung dimaksud senilai Rp.16.000.000.000; (Enam belas miliar).
Hal ini disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay kepada awak Media ketika ditemui di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Rabu (12/06/2019) sore.
Menurut Bupati Lay, proyek pembangunan patung Bunda Maria ini telah ditenderkan dan telah sampai tahap penandatanganan kontrak.
Tender proyek itu diikuti 16 peserta dan dimenangkan oleh PT. Enviture Mulia Persada yang beralamat di Jawa Tengah dengan nilai penawaran Rp 15.880.000.000.
“Kita sudah tender dan PT. Enviture yang dulu mengerjakan Patung Maria Ambarawa di Semarang, Jawa Tengah yang akan mengerjakan,” ungkap Lay.
Dijelaskan Bupati Lay begitu akrab dikenal, proses pembangunan patung itu pengerjaannya sudah mulai dilakukan.
“Sudah mulai kerja, saat ini pembersihan lahan. by proses kan,” ujarnya.
Ketika disinggung terkait polemik lahan yang sesuai informasi belum diserahkan pemilik lahan yakni suku Kaliduk kepada pemerintah untuk tujuan pembangunan dimaksud, Bupati Lay membantahnya.
Lahan kata Bupati sudah diserahkan masyarakat 6-10 hektar dan tidak ada masalah.
“Sudah selesai, tidak ada masalah. Sudah ada persetujuan makanya sudah kita teken,” terang Bupati.
Ia mengajak pekerja Media, masyarakat Belu pada umumnya untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait pembangunan patung dimaksud.
“Mari kita sama kan hati, satu persepsi. Membangun itu spiritual (rohani) juga kita bangun, fisik juga kita bangun, budayanya kita bangun, ekonomi,  kita harus bangun seluruhnya, harus berimbang,” pintanya.
Informasi yang dihimpun Media ini, dana senilai Rp 16 M ini untuk membiayai dua item pekerjaan yakni, pembangunan patung dan pembangunan pelataran (landscape).
Patung Bunda Maria ini dibangun setinggi 25 meter dari bahan pasir silika dan perunggu. Berat patung 45 ton.
[g-ntt/mp]