Top News


Atambua, GerbangNTT. Com – Bupati Belu Willybrodus Lay dan Kapolres Belu AKBP Cliffry S. Lapian menandatangani (teken) Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belu tahun 2020.
Penandatanganan NPHD sebesar Rp 4,2 M itu berlangsung berlangsung di ruang kerja Bupati Belu dan disaksikan Plh Sekda Belu, Marsel Mau Meta, Senin (17/02/2020).
Kapolres Belu, AKBP Cliffry S. Lapian mengatakan pihaknya menyusun estimasi anggaran pengamanan Pilkada sesuai tahapan pilkada yang jadwalkan dari KPU.
Terkait situasi jelang pilkada, lanjut Cliffry, sejauh ini situasi di Kabupaten Belu cukup kondusif, meski ada beberapa kasus yang sifatnya konvensional masih terjadi. Polres Belu dengan kekuatan yang ada masih mampu mengendalikan sehingga situasi tetap kondusif.
"Situasi jelang pilkada sejauh ini sangat kondusif, walaupun ada beberapa kejadian yang sifatnya konvensional namun demikian situasi keseluruhan masih aman terkendali," ungkap Cliffry.
Kapolres mengharapkan semua pihak tetap bersinergi dan kerja sama agar bisa mengantisipasi potensi kerawanan pada setiap tahapan pilkada.
Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Belu, Marsel Mau Meta mengatakan,  Pemkab Belu menyetujui usulan dana pengamanan Pilkada Belu dari Polres Belu senilai Rp 4,2 M sehingga dilakukan penandatanganan NPHD.
"Kami menyetujui nilai dana pengamanan Pilkada sebesar Rp 4, 2 miliar setelah ada pengurangan beberapa item anggaran yang diajukan oleh Polres Belu, dan setelah melalui pembahasan bersama maka kami menyepakati nilai anggaran tersebut," ungkap M3 begitu akrab dikenal.
Menurut M3, dukungan dana pengamanan pilkada bagi Polres Belu sangat penting agar Polres Belu dapat melakukan pengamanan pilkada sesuai protap dan menjamin situasi Pilkada Belu berlangsung aman dan kondusif.
"Kami melihat pentingnya tugas pengamanan selama proses tahapan pilkada dan anggaran yang kami kucurkan bagi Polres Belu agar menunjang tugas dalam mengamankan situasi pilkada tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.
[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu telah mengalokasikan anggaran Milyaran (3,7 M) lebih kepada Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Belu untuk budidaya Maek Bako (Porang) sejak tahun 2017 dan 2018 lalu.

Berdasarkan siklus pertumbuhannya, maka saat ini sudah memasuki tahun ketiga dan sudah saatnya Pemerintah melalui Dinas teknis mempertanggungjawabkan secara fisik proses pertumbuhan dan produksi Maek Bako tersebut.

Demikian Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa kepada wartawan di kantor DPRD Belu, Senin (17/02/2020).

Menurut Theo Manek, dari evaluasi sebelumnya, dari dinas teknis dalam jawabannya bahwa proses pertumbuhan secara fisik itu lebih nampak ketika pas musim hujan, tapi kalau musim kemarau tidak bisa dibuktikan. Sementara masa pertumbuhan itu tiga tahun.

"Sekarang waktunya untuk dinas teknis mempertanggungjawabkan secara fisik proses pertumbuhan dan produksi karena kita sudah mengalokasikan anggaran sekian Milyar," jelas Theo Manek begitu akrab dikenal setelah melakukan evaluasi bersama Dinas TPHP Belu terkait Maek Bako dan Dinas lainnya yang merupakan mitra kerja Komisi II DPRD Belu beberapa waktu lalu.

Menurut Politisi Golkar itu, anggaran yang dialokasikan pihaknya untuk program budidaya Maek Bako cukup besar. Sehingga harus ada hasil yang diperoleh dari program tersebut.

"Dua-tiga tahun ini anggaran cukup banyak. Yang kita pertanyakan dengan jumlah anggaran yang sekian milyar, minimal kan output nya harus ada, tingkat keberhasilan, proses pertumbuhan dan produksinya berapa banyak?," tandas Theo Manek.

Dinas kata anggota DPRD Belu dua periode itu, belum bisa mempertanggungjawabkan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Theo Manek mengemukakan beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan evaluasi dengan mitra komisi termasuk di didalamnya Dinas Pertanian.

Dalam evaluasi itu pihaknya mempertanyakan tentang keberhasilan Maek Bako, yang mana jawaban dari OPD memang di fokuskan di tiga Kecamatan, (Lamaknen, Lamaknen Selatan dan Tastirto Barat).

"Lamaknen dan Lamaknen Selatan jawaban dari dinas teknis itu bahwa ada sedikit menunjukan keberhasilan, sedikit terjadi kegagalan itu di Tasifeto Barat yang ada di lokasi hutan jati," imbuhnya.

"Secara khusus untuk hutan jati, memang terjadi perselisihan pendapat karena sasaran dari program tidak fokus pada hutan jati, karena sasarannya kelompok masyarakat," sambung Theo Manek.

Dasar pertimbangan itu, tambah Theo Manek, pihaknya akan menjadwalkan untuk pantau langsung secara fisik di lapangan.

"Untuk memastikan proses pertumbuhan sampai pada produksi. Karena ini sudah waktunya," pungkasnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Belu, Gerardus Mbulu yang dikonfirmasi secara terpisah belum merespon.

[No/G-Ntt]

Atambua, GerbangNTT. Com -  Warga Dusun Fatukaduak, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL digegerkan dengan penemuan penemuan bom (terpedo) di duga atau diperkirakan masih aktif.
Bom di duga peninggalan perang dunia ke II itu pertama kali ditemukan oleh seorang ibu bernama Berta Sila (43) warga RT13 RW 05 Dusun Fatukaduak Desa Jenilu, sekira pukul 10.00 Wita, Jumat (14/02/2020).
Informasi yang diperoleh media ini, bom tersebut ditemukan Berta Sila saat dirinya sedang mencari kayu bakar di Kampung Kelapa Dua RT 14 RW 05, Dusun Fatukaduak, Desa Jenilu. Pada saat mencari kayu bakar tersebut, Ibu Berta Sila melihat sesuatu benda aneh yang terkubur dalam tanah seperti sirip ekor ikan nampak diatas.
Ia pun berusaha menggali untuk mengetahui apa benda tersebut. Karena tidak berhasil menggalinya, dirinya kembali kerumah dan memberitahukan kepada para tetangga kalau ia telah mememukan sesuatu benda aneh seperti besi tua.
Merasa penasaran dengan benda yang ia temukan tersebut akhirnya Ibu Berta Sila bersama sang anak dan beberapa warga berangkat ke lokasi penemuan bom tersebut kemudian menggalinya dan membawa kerumahnya.
Setibanya dirumah, Ibu Berta Sila hendak membongkarnya dengan menggunakan palu karena dikira besi tua, akan tetapi dari anak pertama dari Ibu Berta Sila yang bernama Matheus Sila (23) mengatakan bahwa jangan dibongkar karena itu bom.
Selanjutnya dilaporkanlah ke Babinsa Desa Jenilu, Serka Januar bahwa ada warga yang telah menemukan torpedo.
Babinsa Januar setelah menerima laporan tersebut langsung melaporkan ke Danramil dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengamanannya lebih lanjut.
Dilokasi Bom tersebut, kepada warga Babinsa Januar menghimbau agar jangan mendekat sampai menunggu tim Jihandak dari Brimob tiba.
Dandim 1605/Belu, Letkol Inf Ari Dwi Nugroho yang dikonfirmasi membenarkan penemuan Bom tersebut.
Dijelaskan Dandim Nugroho, bahwa untuk jenis merk, tahun pembuatan dan negara asal bom tersebut hingga saat ini belum diketahui karna kondisi bom tertutup penuh oleh karat.
“Diperkirakan berat bom tersebut sekitar 600 Kg karena membutuhkan 7 orang dewasa untuk mengangkatnya, panjang bom diperkirakan sekitar 1 meter lebih,” kata Dandim melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (15/02/2020) siang.
Saat ini tambah Letkol Nugroho, bom tersebut masih berada di halaman rumah ibu Berta sila dan sedang ditutupi daun-daun segar untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sambil menunggu tim jihandak dari Brimob Atambua tiba.
Kapolres Belu, AKBP Cliffry S. Lapian yang dikomfirmasi secara terpisah membenarkan penemuan benda berupa bom.
“Iya, di temukan oleh warga dan di laporkan ke aparat. Benda yang di duga bom,” kata Kapolres Cliffry melalui pesan WhatsAppnya.
Saat ini tambah Kapolres, lokasi sudah di lokalisir dan pihaknya sudah mengmabil langkah koordinasi dengan satuan Brimob untuk turunkan tim Jihandak guna penanganan lebih lanjut.
[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Fulan Fehan (FF) yang terletak di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mempunyai sejumlah keunikan yang membuatnya menarik untuk disambangi.

Selain keindahan alam yang tak kalah cantik dengan pegunungan Eropa, ada kekayaan sejarah dan budaya yang masih terus dilestarikan.

Padang FF yang berada persis di kaki gunung Lakaan ini serupa surga tersembunyi yang berpotensi besar sebagai sektor wisata unggulan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste itu.

Berjarak 42 KM dari Kota Atambua, melalui Desa Weluli, FF dapat ditempuh kurang lebih satu jam dan sekitar 30 KM menempuh jalan sabuk perbatasan hingga di ujung aspal Desa Dirun.

Gubernur NTT Kagum

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengakui bahwa Padang Sabana Fulan Fehan sangat indah dan memiliki nilai magis yang sangat mengagumkan.

Pujian itu dilontarkan orang nomor satu di bumi flobamora itu saat bersama rombongan meninjau langsung lokasi yang sudah tiga kali digelar Festival Seni Budaya dalam kunjungan kerjanya (Kunker) di Kabupaten Belu, Senin (11/02/2020).

Menurut VBL begitu akrab dikenal, Belu sebagai kabupaten perbatasan harus bertumbuh ekonomi dan kemasyarakatannya. Sektor pariwisata menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Belu, khususnya Fulan Fehan. Selain itu ada juga pantai utara yang menjadi andalan sektor pariwisata di wilayah perbatasan RI-RDTL itu.

“Fulan Fehan mempunyai nilai magis yang bila dikerjakan dengan benar maka dapat membuat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Belu," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur VBL berjanji akan mendatangkan desainer terbaik di Indonesia untuk mengelola kawasan Padang Sabana Fulan Fehan.

"Nanti kita cari desainer yang baik untuk mengelola kawasan Padang Fulan Fehan, sehingga Festival Fulan Fehan dapat memberikan dampak kepada ekonomi yang baik kepada rakyat Belu," katanya.

Lebih lanjut, mantan Anggota DPR RI itu mengemukakan bahwa, jika ekonomi rakyat bergerak, orang harus datang dan tidur dikawasan itu.

"Di tempat ini orang bisa menari, menyanyi, minum kopi Lakmaras asli Belu, makan cokelat kelor, sup kelor dan sopia. Semua jenis produk lokal khas NTT dan Kabupaten Belu harus tersedia di tempat ini," ujarnya.
Penyumbang PAD 10 M

Fulan Fehan menurut Gubernur adalah tempat hebat, jadi harus ditata secara terpadu. Bukan hanya Dinas Pariwisata saja, tetapi semua Dinas yang berkaitan seperti Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu harus tersedia cottage.

“Tempat ini terlalu indah. Satu tahun bisa menyumbang minimal 10-20 miliar per tahun," tandasnya.

Gubernur NTT juga meminta agar akses jalan menuju Fulan Fehan diterapi kembali.

“Kita duduk sama kabupaten, mereka tangani yang perbaikan ringan dan kita tangani yang rusak parah dengan cara dihibahkan. Banyak tikungan jalan yang sangat tajam sehingga perlu dirubah," ucapnya.

Gubernur NTT juga menyampaikan, agar pelaksanaan Festival Fulan Fehan dapat digelar selama satu minggu, sehingga ekonomi rakyat terus bergerak.

"Saya minta kepada Camat, Kepala Desa Dirun dan Maudemu agar akses transportasi ke Fulan Fehan hanya menggunakan kuda, jangan ada kendaraan lain masuk kedalam padang,” pintanya.
Design Formula A5

Setelah mengunjungi dan meninjau FF, Pada Selasa, (12/02/2020) dalam rapat kerja bersama Wakil Bupati Belu, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, para Camat, Kepala Desa, Lurah, tenaga kesehatan dan guru di gedung Graha Kirani Atambua, Gubernur VBL meminta Pemkab Belu dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Belu agar merubah cara kerja dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Belu khususnya obyek wisata Fulan Fehan.

Cara kerja yang dimaksud Gubernur VBL adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Belu harus membuat grand design pengembangan obyek wisata Fulan Fehan dengan menggunakan formula 5a (amenity, accessibility, accommodation, attraction dan activity).

Amenity/fasilitas. Maksudnya, Pemkab Belu perlu menyiapkan restoran atau warung tempat menjual makanan dan minuman khas Belu agar pengunjung bisa membeli. Selain itu, fasilitas kamar mandi, toilet juga merupakan hal yang mutlak untuk disiapkan.

Attraction/atraksi. Gubernur menginginkan, agar di atas padang Fulan Fehan ada atraksi unik yang dilakukan secara rutin, misalnya atraksi tunggang kuda, fashion show tenun kas Belu yang dilakukan secara rutin, dan kegiatan atraksi lainnya yang dapat memikat wisatawan untuk mengunjungi Fulah Fehan.

Activity/aktivitas. Agar Fulan Fehan menjadi obyek wisata yang menghasilkan uang, harus ada aktivitas yang didesign agar pengunjung tidak hanya menghabiskan waktu untuk memandang kabut saat berada di atas padang Fulan Fehan.

Accsessibility/aksesibilitas. Gubernur VBL meminta Dinas terkait agar bekerja kolaboratif untuk menciptakan kemudahan akses ke Fulan Fehan. Kemudahan akses yang dimaksud tidak hanya sebatas pada jalan, tetapi perlu disiapan alat transportasi seperti bus yang memadai sehingga ketika tamu mendarat di Bandara Haliwen, sudah ada armada yang siap mengangkut turis menuju Fulan Fehan.

Accomodation/Akomodasi. Di sekitar padang Fulan Fehan harus disiapkan tempat penginapan seperti pondok/cotage atau bangunan vila-vila kecil khas Belu sehingga apabila ada wisatawan yang mau menginap, wisatawan tidak harus kembali ke Atambua yang jaraknya jauh dan melelahkan. Sebab apabila tidak disiapkan maka pengunjung hanya kesana untuk sekedar foto-foto dan tidak berdampak pada pengembangan pariwisata termasuk ekonomi masyarakat sekitar Fulan Fehan.

“Pariwisata mesti menjadi prime mover. Karena itu, 5A utama harus benar-benar diterapkan,” tegas Gubernur.
Kadis Pariwisata Optimis

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Eddy Bere Mau menyatakan sikap optimis jika Fulan Fehan dikelola secara komprehensif dan maksimal sesuai dengan grand design yang disampaikan Gubernur, maka tidak mustahil, Fulan Fehan bisa meberikan pemasukan PAD 10M kepada Pemkab Belu.

Eddy mengatakan bahwa saat ini Dinas Pariwisata kabupaten Belu tengah melakukan pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana di Fulan Fehan.

“Konsep pengelolaannya sudah klop seperti yang Pak Gub sampaikan itu dimana dalam waktu dekat, bersama dinas terkait kami lakukan identifikasi dan pemetaan potensi pertanian, peternakan dan industri (SDA dan SDMnya) serta obyek-obyek wisata lain pada desa-desa sekitar kawasan fulan fehan, termasuk ketersediaan daya dukung air dan listrik,” jelas Eddy.

Apabila data sudah lengkap, maka akan dilakukan kajian komprehensif guna menentukan konsep penataan kawasan (Grand Design) menurut zonasi peruntukannya seperti zona wisata utama, zona akomodasi, zona pendukung (pertanian, peternakan, industri dsb) dan zona lindung.

Namun konsep yang tengah dikembangkan Dinas Pariwisata Belu ini masih akan dikoordinasikan dengan Pemprov NTT sehingga pemahaman konsep pengembangan kawasan ini selaras.

Apabila telah ada kesepakatan bersama antara Pemprov dan Pemkab terhadap konsep penataan tersebut maka tahap selanjutnya perlu ada kesepakatan terkait intervensi program baik dari Pemprov NTT maupun pemkab Belu.

Guna mendukung tercapainya pengembangan wisata Fulan Fehan seperti sarana akomodasi dan sarana pendukung lainnya, pada tahun 2020 ini Pemkab Belu melalui Dispar mengalokasikan dana senilai 1,3 M untuk membangun penginapan berupa cottage dan rest area.

Dengan jumlah dana terbatas, akui Eddy, tentu belum banyak yang bisa dibuat Pemkab Belu. Namun, paling tidak rest area sudah bisa disediakan, toilet dan lapak-lapak untuk masyarakat bisa berjualan serta cottage/penginapan dengan konsep ramah lingkungan.

“Memang harus diakui bahwa utk mewujudkan sarana akomodasi serta fasilitas penunjang selayaknya tempat wisata yang ideal kita masih terkendala pada sumber daya air dan listrik,” jelas Eddy.

Eddy berharap, Pemprov NTT bisa segera ikut mengintervensi pengadaan sumber air dan listrik pada kawasan Fulan Fehan sehingga mimpi besar Gubernur NTT terkait Fulan Fehan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi Belu dapat terwujud di waktu yang akan datang.

Meski diakui bahwa penataan Fulan Fehan menjadi sumber pendapatan daerah bukan merupakan hal yang mudah, namun Eddy optimis bahwa apabila semua elemen bersinergi dalam mengembangkan pariwisata Fulan Fehan maka dalam jangka menengah hal tersebut dapat terwujud.

“Kalau semuanya terwujud sesuai idealnya konsep tersebut, saya optimis bisa tercapai. Waktunya apakah dalam jangka menengah atau jangka panjang kembali lagi soal bagaimana kemampuan keuangan daerah dan dukungan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat” tutup Eddy.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Belu hingga September 2020 mendatang diharapkan berjalan lancar, aman dan damai menjadi komitmen dan impian semua masyarakat di Kabupaten Belu.

Salah satu komitmen agar Pilkada Belu berjalan lancar, aman dan damai itu datang dari organisasi bela diri Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Belu.

Komitmen PSHT Cabang Belu dibawah kepemimpinan Ruben Tavares itu ditunjukan melalui deklarasi dengan berikrar bersama untuk membantu pihak aparat keamanan baik TNI maupun Polri dalam menjaga Kamtibmas demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada Belu yang berlangsung di Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kamis, (13/02/2020).

Ketua PSHT Cabang Belu, Ruben Tavares kepada wartawan menegaskan, pihaknya menggelar deklarasi untuk berikrar bersama agar mewujudkan Pilkada Belu berjalan aman dan damai.

Upaya itu kata Ruben, dilakukan dengan bersedia membantu pihak keamanan baik TNI maupun Polri dalam mewujudkan situasi Kamtibmas selama proses pelaksaan hajatan pesta Demokrasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste itu.

"Kita siap dan berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi di kabupaten Belu," tandas Ruben.

Pihaknya jelas Ruben, melalui Pamter PSHT akan terus membantu TNI dan Polri menjaga situasi Kamtibmas agar terlaksana Pilkada Belu berjalan aman dan damai.

Komitmen ini tambah Ruben berharap, seluruh masyarakat Belu pun demikian sehingga bersama-sama menjaga pesta demokrasi yang digelar lima tahunan ini dapat sukses.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Maek Bako (Porang) merupakan program unggulan Pemda Belu dibawah nahkoda Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, JT Ose Luan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang pertanian.

Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Belu telah mengucurkan anggaran untuk pengadaan bibit (benih) porang (Maek Bako) senilai hampir 4 milyar rupiah untuk dapat dibudidaya masyarakat.

Penelusuran media ini di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Belu, Jumat (14/02/2020) diketahui, total anggaran untuk pengadaan barang bernilai ekonomis tinggi itu sebesar Rp. 3.775.000.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) atau hampir 4 Milyar.

Dalam laman LPSE Belu tertera, anggaran Rp. 3.775.000.000 dikucurkan untuk pengadaan Maek Bako pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Dimana pada tahun 2017 pengadaan Maek Bako dengan nama tender Belanja Maek Bako yang bersumber dari APBDP 2017 dilakukan dua kali pada bulan November dengan nilai pagu paket masing-masing Rp. 987.500.000 dan Rp. 312.500.000.

Pengadaan Maek Bako itu dilakukan oleh pihak ketiga yakni oleh Cv. Tunas Flamboyan yang beralamat di Tanah Merah Atambua, Kabupaten Belu.

Sementara pada Agustus 2018, belanja Maek Bako dengan sumber anggaran APBD 2018 dilakukan oleh Cv. De Chalvin yang juga beralamat di Tanah Merah Atambua, Kabupaten Belu dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 2.475.000.000

Terhadap realisasi dan pemanfaatan program Maek Bako dengan anggaran Milyaran itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Belu, Gerardus Mbulu yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.

Pasalnya, saat ini Kadis Gerardus sementara mengikuti pertemuan yang berlangsung di Kota Kupang, Propinsi NTT.

Informasi dan data yang dihimpun, dari tiga kali pengadaan, bibit Maek Bako disebar di beberapa Kecamatan di Belu, meski belum dipastikan bibit Maek Bako dibagi di daerah mana-mana saja karena memang Kadis Gerardus tidak berada di tempat.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Koramil 1605-01/Atambua dan Koramil 1605-06/Halilulik-Kodim 1605/Belu bekerjasama dengan organisasi bela diri PSHT Cabang Belu melakukan kerja bakti di sepanjang jalan Trans Lintas Timor Kawasan Hutan Motabuik dan Hutan Jati Nenuk, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Jumat (14/02/2020).

Kegiatan kerja bakti yang dilakukan untuk ketiga kali di wilayah Kodim Belu itu merupakan bentuk kepedulian pihak TNI dan PSHT Cabang Belu terhadap lingkungan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.

Danramil 1605-01/Atambua, Mayor Kav Yatman mengatakan, pihaknya bersama Koramil 1605-06/Halilulik berkoordinasi dengan PSHT dan sepakat bersama membersihkan sampah.

Sasaran yang dikerjakan kata Yatman adalah pembersihan sampah sepanjang jalan Trans Lintas Timor Kawasan Hutan Motabuik dan Hutan Jati Nenuk yang kondisinya sangat memprihatinkan lantaran banyak sampah yang dibuang oleh oknum warga tidak bertanggung jawab.

Mengingat lanjut Yatman, animo warga masyarakat Kota Atambua khususnya para anak anak muda yang melakukan olah raga lari /joging di kawasan itu cukup tinggi, sehingga kawasan tersebut harus bersih dan nyaman.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ini tambah Yatman, tentunya tidak hanya sampai disini saja, karena pihak PSHT yang disampaikan oleh Ketua Cabang Kabupaten Belu, Ruben Tavares telah berkomitmen untuk banyak melakukan kegiatan sosial dan kegiatan positif lainya kepada masyarakat.

“Kita akan selalu mensuport kegiatan positif yang yang dilakukan PSHT. Kami berharap organisasi bela diri lainya yang ada di Atambua dan sekitarnya juga melakukan kegiatan serupa sehingga memiliki citra positif dan memberi manfaat di tengah masyarakat,” kata Yatman.

Senada, Danramil 1605-06/Halilulik Kapten Inf Jemri Mamengko menambahkan kegiatan yang dilakukan oleh PSHT dan TNI jajaran Kodim 1605/Belu adalah kegiatan yang nyata dilakukan untuk memberikan azas manfaat bagi masyarakat banyak dan harus ditingkatkan.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Pihak penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Jaksa didesak untuk memberikan atensi terhadap program budidaya Maek Bako (Porang) milik Pemda Belu di Hutan Jati Nenuk, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

Desakan untuk penegak hukum memberikan atensi yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap budidaya Maek Bako oleh Pemda Belu di atas lahan 40 Ha yang menelan sebagian anggaran senilai 1,3 M itu perlu dilakukan karena dinilai gagal.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu ketika dikonfirmasi media ini, Rabu (12/02/2020).

"Kita minta pihak penegak hukum (Polisi dan Jaksa) untuk masuk tinjau dan cek," tandas Cypri Temu.

Politisi NasDem itu meminta Pemerintah harus jujur mengatakan bahwa ini (program Maek Bako) tidak berhasil.

"Harus jujur bahwa ini gagal. Sehingga kalau gagalnya itu dilakukan oleh oknum yang memproyekkan ini barang, dicari akar persoalannya. Periksa, kan seperti Itu," katanya.

Pihaknya tambah Cypri, akan segera menggelar rapat dengan menghadirkan pihak inspektorat Belu untuk membahas bersama terkait program porang (Maek Bako) yang menelan anggaran Milyaran tetapi gagal.

"Dalam waktu dekat, saya akan minta Komisi I untuk segera rapat dengan inspektorat untuk cek sejauh mana dia punya pengawasan," pungkasnya.

[No/G-Ntt]
Oleh Joseph Frangky L. Bere, SH.MH-Dosen Stisip Fajar Timur Atambua
Bangsa Indonesia adalah bagsa yang besar (Presiden Jokowi). Keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, serta sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan modal pembangunan kepariwisataan guna peningkatan kemakmuran, kesejahteraan rakyat.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemertaan kesempatan berusaha, memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kepariwisataan didefeniskan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 1 ayat (4).

Kepariwisataan diselenggarakan dengan mengacu pada beberapa prinsip dasar yakni: pertama, menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejewantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Ketiga, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Keempat, memelihara kelestariaan alam dan lingkungan hidup. Kelima, memberdayakan masyarakat setempat. Keenam, menjamin keterpaduan antar sektor, antara Daerah, antara Pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Ketujuh, mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan Internasional dalam bidang kepariwisataan, dan kedelapan, memperkukuh keutuhan negara Republik Indonesia.

Komitmen Pemerintahan Jokowi dalam membangun kepariwisataan Indonesia diwujudnyatakan dalam  lima (5) Visi untuk Indonesia pada Tahun 2019 - 2024. Salah satunya adalah, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur antara lain; interkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

Artikel ini mencoba mengelaborasi defenisi kepariwisataan berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan kondisi faktual masyarakat.

Pertanyaan kemudian muncul, kegiatan pariwisata seperti apa yang direncanakan oleh Pemerintah? Apa - apa saja dukungan fasilitas penunjang kegiatan? Layanan seperti apa yang oleh disediakan Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah? Bagaimana pola interaksi yang dibangun antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah dan Pengusaha? pertanyaan - pertanyaan tersebut diatas menjadi kriteria keberhasilan keperawisataan di suatu wilayah.

Gelora Kepariwisataan NTT

Gelora pariwisata NTT ditandai dengan dijadikannya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas oleh Pemerintah Pusat, hal ini menjadi pintu masuk bagi daerah - daerah lain di NTT tidak terkecuali di Kabupaten Belu dalam mengembangkan potensi - potensi pariwisata yang dimiliki.

Potensi pariwisata tersebut memiliki keunikan, daya tarik, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Belu adalah adanya padang Fulan Fehan yang terletak pada ketinggian, dengan pemandangan rumput hijau nan indah.

Padang Fulan Fehan juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata terpadu terutama peternakan, pengembangan agro wisata, dan industri pariwisata.

Terhadap rencana pengembangan Fulan Fehan Gubernur NTT dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Belu pada hari Senin 10/02/2020, meminta semua steakholder (Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, PUPR, Dinas Perdagangan dan Industri, Kecamatan dan Desa saling bekerjasama menentukan program yang tepat untuk menata kawasan Fulan Fehan menjadi pusat pariwisata baru yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah peluang berharga dan membesarkan hati. (*)
---Atambua, GerbangNTT. Com - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat disela-sela kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Belu, Timor Barat, Perbatasan RI-RDTL, Selasa (11/02/2020) menyempatkan diri untuk meninjau langsung budidaya porang (Maek Bako) di hutan jati Nenuk, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat.

Namun, Gubernur yang akrab dikenal VBL itu tidak meninjau porang milik Pemerintah Daerah (Pemda) Belu, tetapi justru meninjau porang milik atau yang di budidaya warga sekitar.

Pasalnya, salah satu lokasi budidaya porang milik Pemda Belu yang menelan anggaran 1,3 Milyar itu terancam gagal.

Hal ini nampak dalam pantauan media di lokasi budidaya porang milik Pemda tak begitu banyak tumbuh tanaman yang bernilai ekonomis tinggi tersebut.

Padahal menurut rencana, porang yang dibudidaya Pemda Belu sejak 2017 lalu itu akan segera dipanen dalam waktu dua-tiga bulan kedepan.

Tak nampak porang milik Pemda begitu banyak tumbuh di lokasi tersebut itu diakui Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Belu, Gerardus Mbulu.

Menurut Kadis Gerardus, porang milik Pemda Belu gagal karena banyak yang dicuri warga.

Bahkan, PLH Sekda Belu, Marsel Mau Meta sebagaimana dilansir sejumlah media menyebut porang milik Pemda Belu di hutan jati Nenuk di curi warga.

Menanggapi itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu, Cyprianus Temu sangat geram dengan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Belu.

Cypri Temu begitu akrab dikenal menyayangkan dan menyebut sikap pemerintah sangat konyol karena mengkambing hitamkan masyarakat akibat kegagalan budidaya porang oleh Pemda Belu itu.

"Kita pemerintah itu tidak boleh menyalahkan rakyat, menuduh rakyat mencuri. Ini kan sangat disayangkan, bagaimana rakyat dituduh mencuri? Kerja tidak betul, hasil tidak ada, pengawasan tidak ada baru mengkambing hitamkan rakyat.
Ini kan pemerintahan yang konyol," tegas Cypri.

Politisi NasDem itu meminta Pemerintah harus jujur mengatakan bahwa ini (program Maek Bako) tidak berhasil.

"Harus jujur bahwa ini gagal. Sehingga kalau gagalnya itu dilakukan oleh oknum yang memproyekkan ini barang, dicari akar persoalannya. Periksa, kan seperti Itu. Bukan kita bilang rakyat yang curi, wah ini payah. Mengkambing hitamkan masyarakat," pungkasnya.

Terpisah, PLH Sekda Belu, Marsel Mau Meta (M3) yang dikonfirmasi membantah dirinya menuding warga sekitar mencuri porang milik Pemda Belu.

Justru kata M3 begitu akrab dikenal memlersilahkan warga sekitar untuk mengambil porang milik Pemda tersebut untuk membudidaya di lahan masing-masing.

"Tidak betul, kan itu percakapan saya sebelumnya dengan Camat Tasbar. Dalam percakapan itu, Camat Tasbar menceritakan bahwa barang ini (porang) mulai orang tau harga ini dijaga mati. Kita punya ini kalau tidak jaga begini orang pencuri semua. Seperti dicontohkan cendana, begitu orang tau harga, di lubang batu juga orang curi semua. Bukan menjustice warga sekitar mencuri porang milik Pemda," ungkap M3.

Selanjutnya tambah M3 mengakui porang milik Pemda tak nampak tumbuh banyak karena tidak adanya pengawasan.

"Memang porang milik Pemda ini tidak jaga atau diawasi ya hilang. Jadi ini karena tidak dijaga, karena barang ini sudah ada harga ya diambil karena tidak ada pengawasan," katanya.

[A-01/G]