Top News

Atambua, GerbangNTT. Com - Kepolisian Resor Belu dan jajaran terus menyuarakan maklumat Kapolri kepada masyarakat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19).

Salah satu poin maklumat Kapolri yang digalakkan saat ini yakni imbauan kepada masyarakat untuk menerapkan physical distancing (menjaga jarak fisik) dengan tidak beraktivitas diluar rumah atau berada di pusat-pusat keramaian.

Keseriusan Polri untuk mencegah penularan virus corona, ditunjukkan dengan menggiatkan patroli malam di seputaran kota Atambua, kabupaten Belu, sabtu  (04/04/2020) pukul 21.00 WITA.

Saat menggelar patroli di taman fronteira, gabungan piket fungsi dan peleton siaga yang dipimpin Kasiwas, IPDA Ilmudin dan Perwira Siaga, IPDA Heru Sumarno, membubarkan sejumlah muda mudi yang sedang nongkrong di taman tersebut.

Melihat kedatangan aparat kepolisian, mereka yang awalnya tengah asyik nongkrong dan ngobrol langsung bergegas berdiri dan hendak meninggalkan lokasi tersebut.

Namun sebelum meninggalkan lokasi, para pemuda dikumpulkan dan kemudian di imbau anggota kepolisian untuk kedepannya tidak lagi berkumpul ditempat umum. Bilamana ditemukan maka kepolisian tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas.

Kapolres Belu, AKBP Cliffry S. Lapian menegaskan, langkah (membubarkan) ini semata-mata untuk mencegah penularan virus corona sesuai dengan Maklumat Kapolri bahwasanya masyarakat harus membatasi jarak fisik (physical distancing) dengan tidak ngumpul-ngumpul dalam bentuk apapun.

“Dan penegakkan disiplin seperti ini akan terus Kita lakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai virus tersebut masuk wilayah Kita (Belu) dan menjangkit masyarakat banyak akibat tidak mengindahkan imbauan dari pemerintah,” pungkas Kapolres Cliffry.

Selain di taman Fronteira, anggota kepolisian juga melaksanakan patroli di seputaran pasar lama, pasar baru, perkantoran, obyek vital dan wilayah yang dianggap rawan kamtibmas.

[No/G-Ntt/Tribratanews]
Atambua, GerbangNTT. Com - Jenazah Mantan Wakil Bupati Belu, Ludovikus Taolin tiba di rumah duka (kediaman alm) di Wekatimun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Jumat (03/04/2020) sekira pukul 20.10 Wita.

Ludovikus Taolin yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Belu itu menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis (02/04/2020) sekitar pukul 14.30 WIB di RS Siloam Karawaci, Tanggerang-Banten.

Pada keesokan harinya, Jumat (03/04/2020) pagi, jenazah almarhum diterbangkan dari Jakarta menuju Bandara Eltari Kupang. Selanjutnya menuju Atambua melalui jalan darat.

Jenazah almarhum yang saat ini menjabat Anggota DPRD Propinsi NTT dari Fraksi PKB itu disambut pasukan berkuda di Oenopu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Penyambutan jenazah yang adalah pahlawan pejuang Daerah Otonom Baru (Malaka) diwarnai isak tangis warga sepanjang perjalanan menuju rumah duka di Atambua, Kabupaten Belu.

Berpulangnya Ludo Taolin yang dikenal dengan sosok humanis dan santun itu telah meninggalkan duka lara dan kehilangan tidak saja bagi keluarga, tetapi semua masyarakat Belu dan Malaka merasakannya.

Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu adalah salah satu yang merasa kehilangan sosok Ludo Taolin.

Kepada media ini, Cypri Temu begitu akrab mengaku, almarhum adalah tokoh politik Belu dan Malaka yang sangat humanis dan santun.

Selain itu kata politisi NasDem itu, almarhum juga dikenal sosok yang tangguh dan gigih dalam pengabdian untuk membangun Kabupaten Belu dan Malaka.

Salah satu bukti, Almarhum ujar Cypri, adalah pahlawan pejuang Daerah Otonom Baru (DOB) Malaka yang saat ini menjadi Kabupaten Malaka.

"Kita sangat kehilangan. Beliau adalah salah satu pahlawan pejuang pemekaran DOB Malaka, kami sama-sama berjuang untuk memekarkan Malaka," kata Cypri melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (04/04/2020) pagi.

Kisah perjuangan almarhum bersama Joachim Lopez sebagai Bupati Belu saat itu tutur Cypri sangat sulit dan penuh dengan tantangan.

"Banyak tantangan, tetapi beliau dengan gigih, putra Malaka yang paling hebat, Ludovikus Taolin, yang dengan gigih, begitu banyak orang yang tidak menghendaki pemekaran Malaka saat itu. Tetapi kami berjuang bersama dan hingga terjadi pemekaran," katanya.

"Walaupun saat itu sempat ada ancaman sanksi dari Kemendagri tetapi tetap gigih berjuang pantang mundur selangkah pun hingga DOB Malaka akhirnya terbentuk," sambung Anggota DPRD Belu empat periode ini.

Cypri yang saat berjuang memekarkan Malaka menjabat Ketua Komisi I DPRD Belu yang membidangi Pemerintahan itu mengisahkan, almarhum saat itu menjabat Wakil Bupati Belu dan beliau perwakilan dari Malaka bersama-sama dengan Bupati, Joachim Lopez berjuang hingga Malaka mekar.

"Jadi orang malaka itu sepatutnya bersyukur, harus sujud syukur, bila perlu naikan bendera setengah tiang selama satu bulan. Tanpa beliau Malaka belum tentu mekar, malaka masih bagian dari Belu," kisahnya.

Semua pengabdian almarhum tambah Cypri biarlah menjadi kisah dan pelajaran sejarah yang berharga sebagai pedoman bagi semua kita sebagai generasi penerus untuk membangun Belu dan Malaka kedepan.

"Semoga amal baik almarhum mendapat tempat yang layak disisi sang pencipta," pintanya.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur  membebaskan 14 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi.

Langkah itu sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Lapas Kelas IIB Atambua, Edwar Hadi mengatakan, program integrasi pembebasan bersyarat (PB) 14 napi tersebut telah dilaksanakan pihaknya pada Kamis (02/04/2020) lalu.

Sementara jelas Hadi, untuk asimilasi akan dilaksanakan  pada Senin (06/04/2020) nanti.

"Kalau yang integrasi sudah kita laksanakan hari kamis (02/04/2020) kemarin. Yang integrasi PB 14 orang, rencananya hari senin kita akan laksanakan yang assimilasi di rumah," ungkap Hadi kepada media ini, Sabtu (04/04/2020) pagi.

Untuk diketahui, pembebasan para napi didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Hal itu juga tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.

Untuk, Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan.
1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas dan pembimbingan serta pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Sesuai arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam Video Conference (Vicon) bahwa dalam kondisi darurat ini eksekutif melakukan realokasi anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

Selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Demikian Plt. Sekda Belu, Marsel Mau Meta kepada wartawan usai mengikuti Video Conference yang digelar  Kementerian dalam Negeri RI bersama para Kepala Daerah di Wilayah Timur Indonesia membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Jumat (03/04/2020).

Berdasarkan arahan itu jelas Mau Meta, Pemerintah Daerah akan fokus pada tiga bidang yakni penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial.

“Hari ini dan besok Kita TAPD akan bekerja lagi untuk menyiapkan sejumlah anggaran untuk melakukan apa yang sudah di tegaskan oleh Dirjen dan Sekjen Kemendagri RI, kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mentaati apa yang sudah di sampaikan Pemerintah agar selalu jaga jarak, melakukan aktifitas di luar rumah apabila urgent agar kita bisa memutus rantai covid 19,’’ ujarnya.
Sebelumnya, dalam Vicon itu, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Moch Ardian mengemukakan bahwa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 secara spesifik digunakan dalam rangka Penanganan Covid-19.

Dijelaskan, dalam Permendagri ini diatur beberapa ketentuan yang berbeda dengan pengaturan secara umum dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, hal ini dikarenakan urgensitas terhadap Penanganan Covid-19.

"Hal-hal yang kami tegaskan kepada para Kepala Daerah, bahwa Pemerintah Daerah bisa mengoptimalkan alokasi belanja tidak terduga artinya daerah dalam penanganan Covid-19  bisa melakukan segala bentuk rasiolisasi kegiatan atau penjadwalan ulang kegiatan dan semua dikumpulkan dalam jenis belanja tidak terduga, apabila belanja tidak terduga yang selama ini di alokasikan dalam APBD belum mencukupi," ungkapnya.

Ditjen mengatakan Belanja Tidak Terduga secara spesifik tidak hanya diberikan kepada SKPD Dinas Kesehatan, seluruh SKPD yang mendapat penugasan Penanganan Covid-19 oleh Kepala Daerah mengusulkan rencana kebutuhan belanjanya, Kepala Daerah wajib melakukan transfer paling lambat satu hari setelah pengajuan RKB dari masing-masing SKPD dengan mekanisme Tambahan Uang.

Lanjutnya, apabila dalam penanganan Covid-19 ternyata perlu ada kebijakan Hibah/Bansos yang harus dilakukan Pemerintah Daerah misalnya fasilitas kesehatan pemerintah terbatas tapi ternyata ada fasilitas kesehatan milik TNI – Polri yang bisa mendukung tapi butuh penganggaran hibah ini bisa dapat langsung digunakan tanpa berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD untuk Penanganan Covid–19.
Disampaikan juga menyangkut Bansos sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 ada 3 substansi utama yakni Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial. Ketiga komponen belanja ini dapat di lakukan cukup dengan Pemberitahuan kepada DPRD.

"Untuk Hibah/Bansos tidak lagi berpedoman pada Permendagri Nomor  32 Tahun  2011 Tatacaranya tetap berbasis kepada usulan oleh karena itu usulannya harus jelas secara tegas menyatakan dalam rangka Penanganan Covid-19. Silahkan Pemerintah Daerah memberikan analisa yang matang dan mendalam dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada terhadap dampak sosial yang di ajukan penerima hibah atau bansos berdasarkan SK Kepala Daerah," katanya.

"Kami berharap Pemerintah Daerah segera melakukan refocusi sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Revocusi ini tidak sekali ternyata ada kebutuhan lain diluar revocusi yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah maka dilakukan revocusi ulang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah," pungkasnya.

Turut hadir dalam Vicon bersama Kementerian Dalam Negeri RI itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala BP4D Kabupaten Belu.

[No/G-Ntt/Kominfo Belu]
Jakarta, GerbangNTT. Com ‐ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim khusus untuk mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam percepatan penanganan virus corona (Covid-19).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan langkah tersebut ditempuh menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta lembaganya mengawasi proses percepatan penanganan Covid-19.

"KPK membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja bersama Satgas [satuan petugas] di tingkat pusat dan daerah, serta dengan stakeholders terkait lainnya," kata Firli melalui keterangan tertulis dikutip CNN Indonesia Kamis (02/04/2020) malam.

Firli menyatakan KPK mendorong Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah untuk memastikan PBJ digunakan secara efektif, transparan dan akuntabel, serta tetap berpegang pada konsep harga terbaik.

Ia menambahkan bahwa telah meneken Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

"SE tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.

Prinsip yang ditekankan KPK di dalam SE tersebut, tutur dia, di antaranya agar pelaksanaan PBJ selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan yang secara khusus dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Dalam SE disampaikan rambu-rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," jelas Firli.

Ia berujar bahwa KPK berkaca pada kajian yang pernah dilakukan maupun perkara terkait. Firli bilang ditemukan sejumlah modus dan potensi korupsi dalam PBJ.

Di antaranya berupa persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/ jasa; menerima uang pelicin (kickback); penyuapan; dan gratifikasi.

Kemudian benturan kepentingan; perbuatan curang; berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat; hingga membiarkan terjadi tindak pidana.

"Kami juga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona (Covid-19).

Ia merinci, sekitar Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kemudian, sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.

Berikutnya, sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.

[No/G-Ntt/CNNIndonesia]
Jakarta, GerbangNTT. Com - Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi menilai pemerintah telah memangkas kewenangan DPR, melalui Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Covid-19.

Aboebakar mengatakan, Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, hampir semua kewenangan penganggaran diambil alih oleh pemerintah.

"Mulai dari menentukan defisit, menentukan besaran belanja wajib, melakukan pergeseran anggaran, menerbitkan surat utang, memberikan pinjaman, sampai memberikan hibah," ujar Aboebakar kepada wartawan, Jakarta, Kamis (02/04/2020) seperti dilansir tribunnews.com.

Diketahui, Perppu tersebut telah berlaku efektif sejak diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada 31 Maret 2020.

Menurut Aboebakar, setelah Peppu efektif maka DPR sudah tidak memiliki kewenangan membahas penyesuaian dan penyusunan APBN dengan perkembangan saat ini.

"Kewenangan lain DPR untuk pengaturan penyesuaian ekonomi makro yang disebutkan dalam Pasal 182 juga dihapuskan," ucapnya.

"Ini menujukkan banyak sekali kewenangan budgeting DPR yang dipangkas oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2020," sambung politikus PKS itu.

Ia berharap, tidak ada penumpang gelap yang memanfaatkan dan menyelewengkan keuangan negara di saat situasi saat ini dalam menerangi virus corona.

"Kita sudah pernah punya pengalaman pahit, saat uang negara dirampok oleh segelintir orang," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Covid-19.

Melalui Perppu tersebut, pemerintah memutuskan tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia sebesar Rp 405, 1 triliun.

Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah sektor belanja.

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan 75 triliun belanja bidang kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM," tutur Jokowi.

[No/G-Ntt]
Joachim Lopez dan Ludovikus Taolin saat hendak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu Periode 2008-2013
Atambua, GerbangNTT. Com - Wakil Bupati Belu (Periode 2008-2013) Ludovikus Taolin tutup usia di Rumah Sakit (RS) Siloam Jakarta, Kamis (02/04/2020) sekira pukul 14.30 wita.

Benediktus Taolin, salah satu adik kandung Ludo Taolin mengatakan, kakak tertuanya itu menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani pengobatan di RS Siloam Jakarta pada bulan Februari kemarin.

Benediktus menuturkan, jenazah almarhum akan diberangkatkan ke Kupang pada Jumat (03/04/2020) menggunakan penerbangan pagi dari Jakarta.

Saat ini tambah Benediktus, keluarga di Kupang sudah mempersiapkan penjemputan.

“Jenazahnya direncanakan dibawa ke Kupang besok pagi jam 08.00 WIB”, kata Benediktus.

Senada, Kim Taolin, anak kandung dari Almarhum Ludovikus Taolin membenarkan berita duka tersebut.

Kim menjelaskan almarhum berangkat ke Jakarta bulan Februari lalu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Bapak sakit komplikasi dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta-Tangerang dan meninggal tadi sore,” ungkapnya.

Hingga meninggal, Ludo Taolin adalah anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil)-7 yang meliputi Kabupaten Malaka, Belu dan Timor Tengah Utara (TTU).

Terpisah, Joachim Lopez sebagai Bupati Belu Periode 2008-2013 didampingi almarhum saat menahkodai Kabupaten Belu yang dihubungi mengaku sangat menyesal ketika mendengar kabar duka tersebut.

"Iya kita sangat menyesal dia baru menjabat Anggota DPRD Propinsi beberapa bulan tetapi sudah dipanggil pulang. Saya yakin Dengan duduknya dia di DPRD Propinsi itu bisa membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Belu," ungkap Lopez melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (02/04/2020) malam.

Lopez juga mengaku sangat kehilangan sosok Ludovikus Taolin yang masih sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Belu.

"Kita turut berduka, tetapi kita juga sangat menyesal kenapa dia cepat sekali dipanggil Tuhan," tuturnya.

Saat ini, sebagai masyarakat Kabupaten Belu tambah Lopez, ia menyampaikan terimakasih kepada almarhum karena selama lima tahun mendampingi dirinya untuk bersama-sama membangun Belu.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang tersebar di 12 Kecamatan Kabupaten Belu hingga Kamis, (02/04/2020) pukul 14:00 wita tercatat mencapai 39 orang.

Jumlah ini meningkat sebesar atau bertambah 8 orang dari jumlah kemarin sebanyak 31 orang.

Sementara jumlah pelaku perjalanan berisiko dalam pantauan sebanyak 557 orang, meningkat sebesar 49 orang dari jumlah kemarin sebanyak 508 orang.

Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan orang yang terkonfirmasi Covid-19 masih nihil.

Demikian Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Johanes A. Prihatin dalam release yang diterima media Ini, Kamis (02/04/2020).
Kadis Jap begitu akrab dikenal menuturkan, pemerintah terus menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjalankan pola hidup sehat, berdiam diri dirumah saja, atau senantiasa menjaga jarak fisik apabila terpaksa bertemu orang lain, tidak boleh bersentuhan atau membatasi interaksi fisik.

Selain itu kata Jap, juga menghindari kerumunan orang dan selalu membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun.

Bagi warga Kabupaten Belu yang baru pulang dari luar daerah terutama daerah yang terinfeksi Covid-19 juga diimbau agar melaporkan diri ke Posko Gugus Tugas melalui call center 081238654568 yang aktif 24 jam untuk selanjutnya mengikuti arahan petugas termasuk mengisolasi diri.

"Lindungi diri, lindungi sesama. Masyarakat tetap tenang dan waspada, Pemerintah serius, siap dan mampu menangani Covid-19," pungkasnya.

[No/G-Ntt]
Anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Partai Perindo, Anderias Nahak Seran (dua dari kanan) meninjau sumber air We Semen Bot dalam kunjungan kerja di Desa Rabasa Hain, Kamis (2/4/20).
Malaka, GerbangNTT. Com - Warga Desa Rabasa Hain Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka sangat membutuhkan sarana air bersih.

Tokoh masyarakat Desa Rabasa Hain, Alfonsius Seran Forek kepada wartawan, Kamis (02/04/2020) menyebutkan tiga kebutuhan prioritas masyarakat Rabasa Hain yakni listrik, jalan dan air bersih.

Dikatakan, banyak warga yang tidak menghuni rumah-rumah di Kampung Adat Rabasa Hain karena tidak tersedia air bersih. Sehingga, warga lebih memilih untuk tinggal di wilayah desa lain yang merupakan desa geneologis di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Wewiku, Kecamatan Rinhat bahkan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menurut Alfons, sumber air di wilayah Desa Rabasa Hain sangat terbatas. Namun, terdapat satu sumber air yakni We Semen Bot yang memiliki debit air yang sangat besar.

Diperkirakan, debit air yang cukup besar dapat melayani seluruh kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah Desa Rabasa Hain. Bahkan, beberapa warga di wilayah desa tetangga seperti Desa Raimataus dan Desa Umatoos memanfaatkan sumber air We Semen Bot untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada musim kemarau.

Ditegaskan, wilayah Desa Rabasa Hain yang memiliki penduduk kurang lebih berjumlah 1. 327 jiwa sangat mengandalkan sumber air We Semen Bot untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Namun, perlu didukung dengan sarana air bersih seperti perpipaan untuk mengalirkan air ke beberapa wilayah dusun seperti Dusun Rabasa Namon, Loofoun, Klisuk, Lootasi dan Nularan.

Selanjutnya, sumber air We Semen Bot dibangun secara permanen oleh pastor berkebangsaaan Belanda, Pater Yohanes Brumelhuis dan warga setempat pada 1970-an. Pastor Brumelhuis membantu warga Rabasa Hain ketika mengabdi sebagai Pastor Paroki Santo Yohanes Baptista Besikama saat itu.

Anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Partai Perindo, Anderias Nahak Seran dalam kunjungan dalam masa reses DPRD Kabupaten Malaka, Kamis (2/4/20) mengatakan masa reses dijalani dengan kunjungan ke masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Saat ini, kata Anderias tidak bisa dilakukan kegiatan reses dengan mengumpulkan warga dalam jumlah banyak. Akan tetapi, kunjungan tetap dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dijelaskan, tiga kebutuhan prioritas warga Desa Rabasa Hain yakni jalan, listrik dan air bersih. Dua kebutuhan yakni listrik dan jalan sudah dipenuhi semasa mantan anggota Dewan Malaka asal Partai NasDem, Marieta Teti dan perhatian Pemda Malaka melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Malaka.

"Bersyukur kita punya anggota Dewan terdahulu, Ibu Marieta dan Kadis PU, Yohanes Nahak yang merupakan orang asli Rabasa Hain. Saya juga bagian dari orang Rabasa karena termasuk keluarga Rabasa Hain sehingga wajib memperhatikan wilayah dan masyarakatnya," jelas Anderias.

Dikatakan, wilayah Desa Rabasa Hain termasuk wilayah pesisir pantai karena terletak di sepanjang pantai selatan Laut Timor dan kesulitan air bersih.

"Sumber-sumber air terasa asin. Hanya satu, We Semen Bot yang diandalkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Sehingga, kita aspirasikan untuk dioptimalkan supaya memenuhi kebutuhan," tandas Anderias.

Jika sumber air We Semen Bot dioptimalkan dengan sarana perpipaan yang memadai maka kebutuhan air bersih akan dipenuhi. Dengan demikian, warga yang meninggalkan Kampung Adat Rabasa Hain untuk tinggal di wilayah desa lain bisa kembali untuk menghuni rumah-rumah adat yang ditinggalkan selama ini.

[Ans/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana senilai Rp 15.156.328 353 untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Belu.

Plt. Sekda Belu, Marsel Mau Meta menjelaskan sumber anggaran penanganan Covid-19 bersumber dari anggaran pembebasan lahan Bendungan Welikis senilai Rp 10 miliar, anggaran perluasan Bandara Haliwen Rp 1.480.500.000, pengadaan videotrone di Bapenda sebesar Rp 381.503.209, anggaran DAK RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua Rp 2.560.213.036, pemangkasan DAK pada Dinas Kesehatan Rp 241.399.211, anggaran kegiatan non-DAK Dinkes Rp 482.212.503.900, serta anggaran pengadaan fasilitas Satpol PP Rp 110.500.000.

Marsel menegaskan pemangkasan anggaran senilai Rp 15,1 milyar tersebut di luar dari perintah Gubernur NTT untuk mempersiapkan dana sebesar Rp 13 milyar untuk Penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat akibat Covid-19.

“Kami melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran melalui rasionalisasi anggaran pada program kegiatan yang pelaksanaannya dapat ditunda, sehingga akan ada banyak program kegiatan  yang tidak dapat dilaksanakan tahun ini,” ungkap Marsel seperti dilansir victorynews, Rabu (01/04/2020).

Sedangkan terkait dana penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat sebesar Rp 13 miliar sesuai perintah Gubernur NTT, Pemkab Belu akan mencari sumber lain termasuk memangkas anggaran dari sejumlah program kerja pada OPD yang pelaksanaannya dapat ditunda pada tahun depan termasuk biaya perjalanan dinas.

Terkait dengan anggaran perjalanan dinas, Marsel mengungkapkan pihaknya akan melakukan rekapan untuk estimasi anggaran sesuai dengan perintah Gubernur NTT yang telah melakukan moratorium perjalanan dinas ke luar daerah bagi semua ASN.

“Apabila semua alokasi anggarannya telah maksimal dan tidak mampu lagi lakukan pergeseran anggaran maka Pemkab Belu akan bersurat resmi kepada DPRD terkait rasionalisasi anggaran penanganan Covid-19 sesuai perintah dari Pemerintah Pusat,” tambahnya.

[No/G-Ntt/Victorynews.id]