Top News

Penyematan pin Anggota DPRD Belu
Penyematan PIN Oleh Ketua DPRD Belu
Atambua, GerbangNTT. Com - Kristoforus Rin Duka dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Belu antar waktu (PAW) menggantikan Mauk Martinus.

Pergantian Anggota DPRD PAW dari Partai Demokrat asal Dapil IV ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Belu Pengganti Antar Waktu masa jabatan 2019-2024 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Belu, Senin (07/8/2020).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, didampingi Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefry Nahak.

Hadir Bupati Belu, Willybrodus Lay, Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan, para anggota DPRD Belu dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Belu serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr dalam sambutannya mengatakan peristiwa paripurna hari ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dialalui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Momentum hari ini juga kata Manek memberikan makna tersendiri bagi masyarakat dan pemerinah Kabupaten Belu.

Kepada Kristoforus Rin Duka sebagai Anggota DPRD PAW, Ketua DPRD Belu mengajak untuk dapat mengemban tugas sebagai wakil rakyat yang mampu menjalankan tugasnya serta menjalin kemitran dengan semua pihak

"Dapat mengemban tugas dengan keberpihakan anggaran untuk rakyat dalam fungsi budgeting dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam fungsi kontrol oleh DPR sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam bingkai kemitraan bersama Bupati Belu bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Belu," ungkap Manek.

Manek juga mengucapkan selamat datang kepada Kristo Rin Duka dan berharap dapat menciptakan hubungan yang harmonis demokratis dalam lembaga terhormat ini serta kemitraan dengan pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat Rai Belu.

"Marilah kita berpolitik secara santun karena sebagai politisi perbedaan pandangan dan sikap politik seluas dan setajam apapun adalah lumrah dan wajar, namun etika dan norma politik serta semangat persaudaraan dan kebersamaan di antara kita harus tetap terjaga dengan baik. Jadikan ruang diskusi dan pertarungan gagasan besar untuk membangun Rai Belu sebagai ukuran kualitas kita dalam berpolitik di lembaga terhormat ini," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat tambah Manek wajib menempatkan aspirasi dan kepentingan rakyat kabupaten Belu sebagai simpul yang mempersatukan dan puncak perjuangan dalam waktu empat tahun ke depan.

"Karena keberadaan kita di gedung dewan yang terhormat ini atas dukungan suara rakyat, oleh karenanya kerja keras dan pengabdian kita adalah prioritas utama yang menjadikan ekspektasi seluruh komponen masyarakat demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Belu," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam sambutannya mengatakan bahwa dilantiknya Kristoforus sebagai Anggota DPRD Belu PAW merupakan amanat yang diterima dari Tuhan dan rakyat. Karena itu, jaga amanat dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat.

“Ini merupakan anugerah dari Tuhan dan kepercayaan dari rakyat yang harus dijaga. Saya yakin Kristo sebagai anggota DPR PAW adalah orang pilihan rakyat yang dipercayai mampu menjembatani aspirasi rakyat. Gunakan kepercayaan yang diberi rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Bupati Lay.

Kesempatan itu, Bupati Lay atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat kabupaten Belu mengucapkan selamat bertugas kepada Kristo Rin Duka. Kiranya Tuhan memberkati setiap kerja selama menjabat anggota DPRD kabupaten Belu.

"Pemerintah dan masyarakat juga menyampaikan terima kasih dan pengghargaan yang setinggi-tingginya kepada Almahrum Mauk Martinus yang telah mendedikasikan dirinya selama tujuh bulan sebagai anggota DPR Belu.

“Mari kita tetap menjaga keharmonisan dan hubungan serta persahabatan guna bersama membangun Belu,” tutup Bupati.

Untuk diketahu, sebagai anggota DPRD PAW, Kristoforus Rin Duka pada pemilihan legislatif 2019 lalu maju melalui Partai Demokrat daerah pemilihan Belu IV dengan perolehan suara sama banyak dengan almahrum Mauk Martinus yakni sebanyak 571 suara.

[No/G-Ntt]

Jhon Aliuk dan Yos Mau
Atambua, GerbangNTT. Com - Jhon Aliuk, Yos Mau dan akun facebook Bobi resmi dipolisikan karena diduga mencemarkan nama baik Yulianus Tai Bere (Anus Koy) melalui media social (Medsos) Facebook yang disiarkan secara langsung pada Senin 03 Agustus 2020.

Anus Koy melalui Penasehat Hukumnya, Helio Caetano Moniz, SH melaporkan Jhon Aliuk, Yos Mau dan akun facebook Bobi ke Satuan Reskrim Polres Belu, Selasa (04/08/2020) siang.

Pantauan media, Anus Koy yang saat ini menjabat Anggota DPRD Belu itu bersama penasehat hukumnya mendatangi Unit Tipidter, Satreskrim Polres Belu sekira pukul 11.15 wita.

Anus Koy bersama penasehat hukumnya datang ke Polres Belu dengan membawa sejumlah bukti seperti print out hasil screen shoot dan vidio saat ketiganya melakukan siaran langsung di Facebook.

Penelusuran media ini, vidio tersebut diposting oleh akun facebook Bobi di grup Belu Bebas Bicara pada Senin (03/08/2020).
Postingan vidio oleh akun Bobi itu disertai caption (keterangan) "Bagi yg kemarin mau melaporkan saya,soal pencemaran nama baik..silakan dengarkan ini baik2 pengakuan atau pernyataan dari masyarakat Fulur....apakah akan di laporkan atas tuduhan pencemaraan nama baik lagi atau tidak......"

Dalam vidio yang berdurasi 6 menit 44 detik itu, Jhon Aliuk menyebut sejumlah proyek fisik fiktif yang dikerjakan oleh Anus Koy dan Frans Xaver Saka yang juga saat ini menjabat Anggota DPRD Belu.

Kasus itu sebut Jhon Aliuk dalam vidio tersebut telah dilaporkan pihaknya ke Inspektorat Belu dan Tipikor Polres Belu namun tidak digubris.

Untuk itu masih menurut vidio tersebut, Jhin Aliuk menegaskan dalam waktu dekat akan mempertanyakan kasus tersebut kepada pihak Tipikor Polres Belu apakah dapat menuntaskan atau tidak.

Jika kasus itu tidak dituntaskan, pihaknya akan melaporkan ke Propam Polda NTT.

Berikut kutipan lengkap pernyataan Jhon Aliuk;

"Selamat siang Om Bobi. Halo, halooo selamat siang. Om bobiiii selamat siang.

Om Bobi selamat siang. Angggg Om Bobi, mengangkut masalah Desa Fulur, yang mengangkut pekerjaan fiktif itu.

Kalau toh memang Apin dengan Anus Sa, Anus Koy itu dia menyangkal, berarti masyarakat Desa apa masyarakat Desa Fulur itu semua mata busa, buta. Berarti matanya buta itu dia. Kalau masyarakat itu kalau matanya terang, tidak mungkin masyarakat itu menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Dan ini masyarakat bersama kami sudah melapor hal ini.

Hal ini kita lapor itu di Polres, itu sudah kasi masuk sudah hampir mau satu tahun, tapi Polres Belu dalam hal ini Tipikor Belu tidak menggubris sampai hari ini. Untuk itu Om Bobi, kami mau pertanyakan dulu kepada eee, kami mau tanyakan dulu kepada Tipikor Belu, apakah kasus ini bisa dituntas, dituntaskan atau tidak. Kalau memang tidak dituntaskan, berarti kami akan lapornya di Propam Polda NTT. Itu, tapi sebelum itu kami mau tanyakan dulu kepada Kapolres Belu, apakah Tipikor ini sudah berjalan sesuai e yang ini tuntutan kami ini atau belum? Karena kami lapor itu tidak mengada-ada. Kami tidak mengada-ada. Itu, jadi itu memang, itu..., kami mau tanyakan dulu itu.

Habis itu, yang kedua itu kami lapor di, kasus Fulur ini kami sudah lapor juga di Inspektorat itu berkali-kali, tapi Inspektorat itu tidak pernah mengeluarkan satu rekomendasi, anggg tidak pernah mengeluarkan satu rekomendasi kepada Polres Belu. Itu, ini yang, sehingga, berarti ada apa, sehingga Inspektorat ini tidak mau apa, tidak mau tanggapi kami punya laporan itu. Ini yang kami pertanyakan keras kepada Inspektorat Belu, apakah kasus ini mau mereka mau lanjut atau tidak? Kalau tidak mau dilanjutkan, berarti, ada apa? Ada apa? Ini kita pertanyakan.

Nahh...Kami satu dua hari lagi, kami masyarakat Fulur, saya bersama masyarakat Fulur itu, dua tiga orang, dua tiga orang akan menghadap Kapolres kami mau mempertanyakan laporan kami yang sudah satu ini, tidak berjalan sampai hari ini. Ini yang kami mau pertanyakan.

Untuk Apin dengan, Apin Saka dengan ini, Apin Saka dengan Anus Koy, kenapa saya tidak mau omong dia sebagai Anggota DPR, karena DPR itu adalah lembaga, itu adalah lembaga terhormat, saya juga adalah mantan, maka itu, ini menyangkut kasus ini bukan DPR tapi menyangkut kasus ini adalah oknum yang saya sebut ini, itu adalah Apin Saka dengan Anus Koy, angg itu.

Semua, jalan dan jemba angg apa deker itu semuanya tidak di, hanya gusur saja. Padahal dalam RAB itu, itu adalah, ada rabat beton, ternyata itu deker ju tidak dikerjakan sampai hari ini. Sehingga masyarakat mau ke kebun apa segala macam tidak bisa, ada hasil yang mereka mau muat pakai oto tidak bisa karena ada deker yang tidak dibangun, sekarang masih lubang tetap. Mereka gali ditengah-tengah kali kecil itu tapi sampai hari ini tidak dikerjakan.

Perpipaan demikian, airnya juga tidak jalan, dan baknya juga tidak ada. Itu, itu, habis itu menyangkut ini, menyangkut ini apa, itu embung-embung. Embung-embung itu anggaran 2017 punya, dikerjakan 2017, kok 2018 tanam papan di situ. Itu yang kami sesalkan. Angg itu berarti fiktif, anggaran sekian ratus juta itu berarti fiktif, tidak ada, untuk anggaran 2018 punya karena mereka tanam papan kembali di, di Cekdam yang bangun anggaran 2017 punya itu. Jadi begitu, demikian Om Bobi. Itu sa.

Terpisah, Jhon Aliuk dan Yos Mau serta Pemilik Akun Facebook Bobi belum berhasil dihubungi mendia ini.
Sebelumnya, kepada wartawan, Penasehat Hukum Anus Koy, Helio Caetano Moniz mengatakan bahwa ia bersama kliennya Anus Koy melaporkan akun facebook atas nama Bobi bersama Jhon Aliuk dan Yos Mau karena ketiganya diduga telah melakukan pencemaran nama baik kliennya melalui media sosial facebook dimana ketiga akun tersebut melakukan siaran langsung pada Senin 3 Agustus 2020.

Dalam siaran langsung yang kemudian disebarkan disejumlah group facebook, ketiganya menyebut nama Anus Koy telah mengerjakan proyek fiktif di Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu tahun 2017 lalu.

"Saya dihubungi Pak Anus Koy tadi malam. Beliau merasa terganggu karena merasa namanya dicemarkan oleh Pak Bobi Bukit Sion dengan Pak Jhon Aliuk bersama Yos Mau," jelas Advokat yang sering disapa HCM.

Menurut HCM, selama ini kliennya tidak pernah dipanggil oleh pihak penegak hukum dan tidak pernah diperiksa atau disidangkan terkait hal yang disebutkan oleh ketiga orang yang dipolisikan.

Kliennya kata HCM dipanggil sebagai saksi saja tidak pernah, namun akun facebook Bobi Bukit Sion, Jhon Aliuk dan Yos Mau telah menyebarkan di media dan diakses banyak orang sehingga nama baik kliennya tercemar.

"Pada hari ini kami melaporkan tiga akun facebook termasuk akun Yos Mau karena dalam video itu, dia ikut berperan seperti menekan tombol HP dan mengatakan untuk Jhon Aliuk melakukan klarifikasi," pungkasnya.

[No/G-Ntt]




Atambua, GerbangNTT. Com - Yulianus Tai Bere (Anus Koy) melalui Penasehat Hukumnya, Helio Caetano Moniz, SH melaporkan Jhon Aliuk, Yos Mau dan akun facebook Bobi ke Satuan Reskrim Polres Belu, Selasa (04/08/2020) siang.

Jhon Aliuk, Yos Mau dan akun facebook Bobi dilaporkan ke Polisi lantaran diduga telah mencemarkan nama baik Anus Koy melalui siaran langsung Media Social (Medsos) Facebook pada Senin (03/08/2020).

Pantauan media, Anus Koy yang saat ini menjabat Anggota DPRD Belu itu bersama penasehat hukumnya mendatangi Unit Tipidter, Satreskrim Polres Belu sekira pukul 11.15 wita.

Anus Koy bersama penasehat hukumnya datang ke Polres Belu dengan membawa sejumlah bukti seperti print out hasil screen shoot dan vidio saat ketiganya melakukan siaran langsung di Facebook yang berdurasi 6 menit 44 detik.
Kepada wartawan, Penasehat Hukum Anus Koy, Helio Caetano Moniz mengatakan bahwa ia bersama kliennya Anus Koy melaporkan akun facebook atas nama Bobi bersama Jhon Aliuk dan Yos Mau karena ketiganya diduga telah melakukan pencemaran nama baik kliennya melalui media sosial facebook dimana ketiga akun tersebut melakukan siaran langsung pada Senin 3 Agustus 2020.

Dalam siaran langsung yang kemudian disebarkan disejumlah group facebook, ketiganya menyebut nama Anus Koy telah mengerjakan proyek fiktif di Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu tahun 2017 lalu.

"Saya dihubungi Pak Anus Koy tadi malam. Beliau merasa terganggu karena merasa namanya dicemarkan oleh Pak Bobi Bukit Sion dengan Pak Jhon Aliuk bersama Yos Mau," jelas Advokat yang sering disapa HCM.
Menurut HCM, selama ini kliennya tidak pernah dipanggil oleh pihak penegak hukum dan tidak pernah diperiksa atau disidangkan terkait hal yang disebutkan oleh ketiga orang yang dipolisikan.

Kliennya kata HCM dipanggil sebagai saksi saja tidak pernah, namun akun facebook Bobi Bukit Sion, Jhon Aliuk dan Yos Mau telah menyebarkan di media dan diakses banyak orang sehingga nama baik kliennya tercemar.

"Pada hari ini kami melaporkan tiga akun facebook termasuk akun Yos Mau karena dalam video itu, dia ikut berperan seperti menekan tombol HP dan mengatakan untuk Jhon Aliuk melakukan klarifikasi," pungkasnya.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu mendesak penyidik tindak pidana korupsi (Tipidkor) Polres Belu untuk menuntaskan proses hukum dugaan proyek pengadaan bibit porang (Maek Bako) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek kepada media ini, Kamis (29/07/2020) malam.

Polisi tegas Benny Manek begitu akrab dikenal, harus serius dan benar-benar bekerja keras menuntaskan dugaan korupsi bibit Maek Bako milyaran rupiah itu.

"Polisi harus serius dan betul-betul bekerja ekstra dalam proses hukum dugaan korupsi Maek Bako ini sehingga segera tuntas," tegas Benny Manek melalui pesan WhatsAppnya.

Polisi kata politisi muda Nasdem itu harus serius bekerja menuntaskan proses hukum dugaan korupsi Maek Bako sehingga bisa diketahui masyarakat dan publik.

Pasalnya, proses hukum terhadap dugaan korupsi pengadaan bibit Maek Bako yang menelan anggaran hampir 4 milyar lebih itu sudah dilakukan sejak akhir Februari 2020.

"Tidak baik dibiarkan berlarut-larut proses hukumnya, saya khawatir kepercayaan rakyat terhadap Polisi akan menurun nantinya," sebut Benny Manek.

Selain kasus dugaan korupsi Maek Bako tambah Benny Manek meminta Polisi untuk menelusuri sejumlah kegiatan pemerintah lainya berupa fisik yang terindikasi merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, Kapolres Belu, AKBP Cliffry S. Lapian melalui Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Sepuh Ade Irsyam Siregar kepada media ini Kamis (23/07/2020) mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi Maek Bako.

Saat ini kata Kasat Siregar, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Setda Belu untuk dilakukan pemeriksaan.

"Kita masih sementara proses. Sedang koordinasi dengan inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti menunggu hasilnya bagaimana. Kita belum bisa rilis," kata Kasat Siregar melalui pesan WhatsAppnya.

Untuk diketahui, Maek Bako (Porang) merupakan program unggulan Pemda Belu dibawah nahkoda Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, JT Ose Luan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang pertanian.

Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Belu telah mengucurkan anggaran untuk pengadaan bibit (benih) porang (Maek Bako) senilai hampir 4 milyar rupiah untuk dapat dibudidaya masyarakat.

Anggaran hampir 4 M untuk budi daya Maek Bako tersebut dialokasikan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu sejak tahun 2017 hingga 2019.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com – Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati, JT Ose Luan terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Salah satu pelayanan yang diberikan adalah di bidang kesehatan yakni menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga yang ada di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.

Jaminan kesehatan gratis bagi warga Kabupaten Belu diberikan sesuai regulasi yang diintegrasikan melalui JKN-KIS yang pengelolaannya melalui BPJS sehingga warga Belu mendapat pelayanan kesehatan secara gratis tidak saja di Kabupaten Belu tetapi di seluruh Indonesia.

Pj. Sekda Belu yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu, Marsel Mau Meta menegaskan hal itu ketikia diktemui media ini di ruang kerjanya, Selasa (28/07/2020) dan saat mengikuti vidcon bersama kepala BPJS Cabang Atambua, Munaqip di ruang kerja Sekda Belu, Rabu (28/07/2020).

Marsel Mau Meta mengatakan bahwa vidcon yang diikutinya membahas tentang regulasi terbaru, dan juga membahas kepesertaan keluarga kurang mampu dalam program JKN-KIS.

Menurut M3 begitu akrab dikenal, sesuai data yang dikeluarkan BPJS Cabang Atambua, di Kabupaten Belu saat ini tinggal sekitar 5.000 warga tidak mampu yang belum menikmati pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS sehingga akan segera diusahakan untuk didaftarkan menjadi peserta JAMKESDA dalam waktu dekat ini.

“Kami sudah mencoba menghitung dan sesuai perhitungan kita hanya butuh tambahan anggaran berkisar 500-600 juta rupiah, yang akan dialokasikan pada APBD Perubahan dan akan dibahas dalam sidang Perubahan Anggaran mendatang," ungkapnya.
Pj. Sekda Belu, Marsel Mau Meta
M3 menuturkan, apabila data 5.000 warga sudah selesai diinput sebagai peserta JAMKESDA Kabupaten Belu, maka dipastikan sebelum akhir tahun 2020 mendatang semua masyarakat tidak mampu di Kabupaten Belu sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis.

“Kita akan duduk bersama Dinas sosial dan pihak BPJS untuk meghitung secara bersama sehingga bisa mendapat satu angka pasti dan menambahkan apa yang akan dilakukan harus benar-benar berpedoman pada Perpres dan segala turunannya sehingga tidak dikenakan sanksi dari Pemerintah Pusat," terang M3.

Sementara itu, Kepala BPJS cabang Atambua Munaqib mengatakan hingga saat ini hampir semua Kabupaten di NTT sudah menjalankan program kesehatan gratis berintegrasi dengan BPJS dan hanya ada satu Kabupaten  yang melaksanakan kesehatan gratis yang tidak tergabung dalam JKN-KIS.

Untuk itu, BPJS terus melakukan upaya persuasive dengan menyurati Pemkab tersebut untuk wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial.

‘’Kita sudah melaksanakan segala upaya memanfaatkan berbagai forum untuk menyampaikan hal terkait program JKN-KIS yang merupakan salah satu program strategis nasional yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan Pemerintah sudah menetapkan tidak boleh ada skema penjaminan kesehatan yang sebagian atau seluruhnya menyerupai JKN-KIS," tegas Munaqib.

Untuk diketahui, vidcon tersebut digelar untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Permendagri Nomor 119 tahun 2019, Permenkeu Nomor 78 tahun 2020, Surat Edaran Mendagri Nomor 441, tertanggal 23 Juni 2020.

Dalam video conference yang diikuti 132 daerah di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, pihak BPJS menegaskan bahwa sesuai regulasi yang sudah ada, untuk penyelenggaraan layanan kesehatan, pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk membuat skema penjamin kesehatan yang menyerupai JKN-KIS.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat secara resmi memutuskan mengusung Balon Bupati, Willybrodus Lay dan Balon Wakil Bupati, JT Ose Luan yang terkenal dengan sandi politik SAHABAT untuk maju bertarung pada Pilkada Belu 9 Desember 2020 mendatang.

Willy Lay yang merupakan kader (Ketua DPC Belu) partai berlambang mercy itu bersama pasangan calon Wabup Ose Luan diusung maju sebagai petahana.

Kedua sosok yang dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat dan mengabdi dalam diam itu diusung partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan DPP Demokrat bernomor: 165/SK/DPP.PD/VII/2020 tentang Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Provinsi NTT periode 2020-2025.

Wakil Ketua DPC Demokrat, Magel Andreas Lona seperti dilansir goberita.com Rabu (29/07/2020) mengatakan bahwa DPC Demokrat Kabupaten Belu telah menerima salinan SK tersebut. 
Selanjutnya tegas Magel sebagaimana amanat yang dalam SK, DPC dan PAC Demokrat sekabupaten Belu segera mengambil langkah taktis.

”Kita sudah dapatkan SK, karena itu kami (Demokrat) akan melakukan konsolidasi internal partai baik di Level DPC dan PAC untuk berjuang bersama para pendukung Paket Sahabat memenangkan Pilkada nanti,” tandas Magel.

Berkaitan dengan Koalisi Demokrat dengan partai lain nanti, politisi muda Demokrat itu mengatakan bahwa, pihaknya terus membangun komunikasi sambil menghormati proses dan mekanisme yang berlaku di tiap partai.

”Yang jelas kami sedang membangun komunikasi dengan partai lain untuk koalisi tetapi tentunya setiap partai memiliki mekanisme dan tahapannya. Untuk itu kita hargai, ada partai yang sedang melakukan survey pemenangan dan proses lainnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, selain Kabupaten Belu juga DPP menetapkan Paslon Pilkada Malaka, dr. Stef Bria Seran dan Wande Taolin, Paslon TTU, Frengki Saunoah dan Amandus Nahas.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020.

Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.

Untuk itu, Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020).

Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.

Meski ditengah wabah Covid-19, atas kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabupaten Belu mampu  memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 tepat waktu.

Alhasil, Belu adalah salah satu dari enam Kabupaten di Provinsi NTT lolos dari sanksi penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana bagi hasil kepada Pemda sebesar 35 persen karena telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020. 

Hal luar biasa di saat pandemic Covid-19, Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019.

Atas prestasi WTP itu, Pemda Belu berhak mendapatkan bonus Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 42 Milyar.

Dengan adanya DID tersebut, Pemda Belu sangat tertolong saat adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.
Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Belu yang juga menjabat Pj. Sekda Belu, Marsel Mau Meta ketika ditemui media ini di ruang kerjanya, Selasa (28/07/2020).

“2020 ini kalau tidak anggaran kita hancur, kita ditolong dengan DID yang tadinya 42 milyar tetapi karena Covid-19 dialihkan lagi sekitar 5 milyar, jadi tinggal 37 milyar,” ungkap Pj. Sekda Belu.

Menurut M3 begitu akrab dikenal, jika saja Pemda Belu tidak meraih WTP dan tidak diganjar DID Rp. 42 M, pihaknya akan sangat mengalami kesulitan karena deficit anggaran, apalagi Pemda Belu juga menggelar Pilkada yang membutuhkan anggaran.

“Kalau tidak ada DID bisa dibayangkan, Pam Pemilu butuh dana, kemudian Bawaslu butuh dana, KPU butuh dana, mau ambil uang dari mana. DAK kita sudah tidak ditransfer, DAU kita sudah dipotong karena refocusing dari Pemerintah Pusat akibat PMK35,” beber M3.

Pemda Belu juga kata M3, mendapat DID sebesar 2 Milyar lantaran menang Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 tahun 2020 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Benar-benar tertolong. Situasi new normal ini DID kita pulang lagi 2 Milyar karena kita menang lomba. Walaupun DID itu sudah ada juknis penggunaannya, tetapi kan kita bisa siasati, yang tadinya DAU sudah kita save tapi cabut lagi, kita save lagi dari DID, DAU bisa digunakan untuk hal lain,” ujarnya.
Lebih lanjut Kepala BPKAD Kabupaten Belu itu mengemukakan, anggaran Pemda Belu hasil refocusing untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19 di Kabupaten Belu sebesar Rp. 130 Milyar.

“Kita hilang anggaran cuma-cuma dari realokasi dan recofusing itu Rp. 130 milyar, 127 M hasil dari PMK35, 3 M lebih itu dividen Bank NTT. Kemudian di SKB Menteri Keuangan dan Mendagri itu diminta 50% belanja barang dan jasa harus diambil, realokasi, kemudian 50% belanja modal harus diambil untuk membiayai Covid, biaya Covid kita Rp. 73 M lebih. Karena kita tidak tau Covid ini kapan berakhir, 15 M kita cadangkan untuk kesehatan sesuai dengan SKB, 25 M untuk JPS, kemudian 33 M lebih untuk pemulihan ekonomi. Ini sejalan dengan Permendagri terbaru Nomor 39 yang mengatur pemulihan ekonomi itu dapat digunakan untuk belanja pangan diserahkan untuk mereka yang terkena dampak. Kemudian penguatan modal bagi UMKM dan usaha kecil lainnya yang terdampak dan pemulihan ekonomi lainnya yang kita terjemahkan itu membuat padat karya untuk menjawab tenaga kerja yang di PHK dan di rumahkan,” terang M3.

Ditanya apakah penggunaan DID sebesar Rp. 42 M tersebut juga untuk belanja infrastruktur, M3 menegaskan, anggaran tersebut digunakan untuk kategori kesehatan fiscal dan pengelolaan keuangan daerah Rp. 26 M lebih, pelayanan dasar public bidang pendidikan Rp. 9,5 M lebih dan kategori pelayanan umum pemerintahan sebesar Rp. 1 M lebih.

“DID untuk tiga kategori itu, bukan untuk infstruktur. Kalaa Belanja infrastruktur itu perintah undang-undang bahwa harus 25% dari APBD,” pungkasnya.

Terkait prestasi WTP yang diraih Pemda Belu secara berturut-turut, M3 dengan bijak mengatakan bahwa WTP adalah wujud ketaatan pihaknya menjalankan pemerintahan sesuai standar akuntansi pemerintah.

“Ya setiap kita menjalankan pemerintahan itu, ada standar akuntansi pemerintah yang harus ditaati, dan itu kewajiban, kewajiban yang harus ditaati oleh semua Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemerintahan, pengelolaan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tidak semua daerah bisa memenuhi kewajiban ini, saya tidak sebut ini prestasi, bahwa dua tahun berturut-turut ini setelah hasil pengelolaan keuangan 2016 diperiksa 2017 kita masih ada 5 akun pengecualian, 2017 ke 2018 tinggal 1 akun pengecualian. Sebagai kepala keuangan, saya beruntung pada bupati yang saat ini ketika saya menyampaikan bahwa kita harus save anggaran untuk melakukan recount terhadap aset yang menjadi persoalan dan disetujui Bupati, ketika tahun 2018 diperiksa tahun 2019 kita WTP,” pintanya.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Ferdynandus Talok, Warga Lolowa, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu berhasil mencapai target dalam bisnis Bio Nerve.

Ferdy Talok begitu akrab dikenal yang berprofesi sebagai jurnalis itu mampu memasarkan Bio Nerve yang merupakan pil suplemen atau pil ajaib untuk memulihkan sendi dan saraf yang kaku seperti, sakit tulang dan persendian, asam urat, hipertensi, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, membersihkan paru-paru, asma, sinusitis, asam lambung, dan penyakit lainya hanya kurang lebih dari 55 hari (satu setengah bulan).

Atas capaian itu, mantan jurnalis harian Timor Express dan sekarang pendiri media online kilastimor.com itu berhak mendapat reward berupa satu unit mobil mewah jenis Mitsubshi Xpander.

Reward mobil mewah jenis Mitsubshi Xpander itu diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan didampingi Owner Bio Nerve Indonesia dan Owner Bio Nerve NTT, Wilhelmus Usboko dalam acara Grand Plan Presentation (GPP) dan Penyerahan Reward Program Mobil & Motor dari PT. Bionervee Indonesia Berjaya yang berlangsung di Gedung Graha Kirani Atambua, Sabtu (25/07/2020).

Ferdynandus Talok dalam testimoninya mengaku sangat senang dan bersyukur atas reward yang diterima.
Ia mengaku baru 55 hari bergabung dan menjalankan bisnis Bio Nerve di Kabupaten Belu.

"Hari ini tepat 55 hari saya bergabung di Bio Nerve dan saya hari ini mendapat Xpander Cross. Puji Tuhan, ini adalah sebuah kekompakan dan kerja keras dalam networking," ungkap Ferdy.

Kesempatan itu, Ferdy menyampaikan terima kasih kepada Owner Indonesia, Owner NTT, para leader dan semu mitra sehingga reward yang merupakan impiannya dapat terwujud.

"Terima kasih untuk Owner Indonesia, Owner NTT, semua leader dan mitra di Kabupaten Belu yang sudah membantu. Kerja di Bio Nerve sangat mudah, 16 tahun mengabdi sebagai jurnalis namun tidak ada hasil, hari ini Bio Nerve mewujudkan impian saya," pungkasnya.

Dalam acara Grand Plan Presentation (GPP), pihak PT. Bionervee Indonesia Berjaya juga menyerahkan Reward Program Mobil jenis Pajero Sport dan mobil lainnya kepada sujumlah agen atau membernya baik yang ada di sedaratan Timor dan Flores.

Hadir dalam acara itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay, Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan, Owner Bio Nerve Indonesia, Owner Bio Nerve NTT, Wilhelmus Usboko, para leader sedaratan Timor dan Flores, mitra kerja Se-Kabupaten Belu, Malaka dan TTU serta undangan lainnya.

[No/G-Ntt]
Atambua, GerbangNTT. Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belu siang tadi, Jumat (24/07/2020) mendatangi kantor Bulog Atambua di Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.

Kehadiran Bawaslu Belu yang dipimpin langsung Ketua, Andre Parera itu untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan kata "Sahabat" dalam program Rumah Pangan Kita (RPK).

Klarifikasi Bawaslu untuk memastikan penggunaan kata "Sahabat" sehingga tidak dikonotasi lain, apalagi konotasi yang dihubungkan dengan Pilkada Belu 2020 yang mana ada bakal paslon bupati dan wakil bupati Belu memiliki tagline Sahabat.

Usai melakukan klarfikasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andre Parera kepada wartawan mengemukakan bahwa program Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan program dari Bulog nasional yang diluncurkan sejak tahun 2017 dan Bulog Cabang Atambua sedang menjalankan program RPK di Kabupaten Belu.

Program RPK kata Andre bukan program Pemerintah Kabupaten Belu dan penyebutan kata "Sahabat" diberikan kepada orang yang menjadi agen atau peserta dari program RPK dan berlaku di seluruh Indonesia, bukan dalam konotasi lain apalagi konotasi yang dihubungkan dengan Pilkada Belu.

Sementara tambah Andre, kehadiran kepala Bulog bersama bupati di beberapa kesempatan adalah bagian dari upaya sosialisasi program RPK oleh Bulog Cabang Atambua.

Terpisah, dilansir poskupang.com, pimpinan Perum Bulog Cabang Atambua, Naomi Uly menjelaskan, program Rumah Pangan Kita merupakan program dari Bulog yang berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam program ini, Bulog menyediakan barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, tepung terigu, gula dan minyak goreng. Tujuan dari program RPK ini adalah untuk menjaga stabilisasi harga barang di pasar serta peluang usaha bagi masyarakat yang ingin berusaha demi meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Lewat program RPK, Bulog menyediakan barang-barang kebutuhan pokok yang berkualitas dan harga lebih murah.

Menurut Naomi, setiap orang yang mendaftar dalam program RPK ini disebut dengan nama Sahabat Rumah Pangan Kita. Bulog memilih kata Sahabat dan bukan mitra karena pertimbangan sosiologis.

Sahabat lebih akrab, lebih menyentuh hati dan selalu berkomunikasi dengan masyarakat yang bergabung dengan RPK. Sebaliknya, kata mitra kelasnya lebih diatas.

Naomi mengungkapkan, penggunaan kata Sahabat bukan hanya di Belu tetapi seluruh Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan politik.

"Ini program Bulog yang berlaku di seluruh Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan politik. Saya juga baru tahu kalau ada paket yang tagline sahabat," kata Naomi.

Menurut Naomi, Bulog Atambua tidak ada MoU dengan Pemkab Belu terkait program RPK. Pemerintah dan Bulog sebatas koordinasi biasa untuk bersinergi dalam membantu masyarakat. Bulog hadir bersama pemerintah saat penyaluran bantuan penanggulangan Covid-19 karena memang Bulog memiliki peranan untuk membantu masyarakat di tengah situasi sulit seperti masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Naomi meminta kepada masyarakat agar tidak mempolitisir program RPK dari Bulog. Program ini sangat membantu masyarakat dan selama Bulog hadir di saat penyaluran bantuan, masyarakat sangat antusias dan senang karena mereka mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga terjangkau. Masyarakat terima barang di tempat tanpa harus mengeluarkan lagi biaya transportasi untuk ke kota guna membeli barang kebutuhan pokok. Masyarakat yang membeli barang dari Bulog pun merupakan uang pribadi, setelah mereka menerima bantuan dari pemerintah.

Naomi menambahkan, sampai saat ini, jumlah Sahabat Rumah Pangan Kita di wilayah kerja Perum Bulog Cabang Atambua sebanyak 178 yang tersebar di Kabupaten Belu, Malaka dan TTU.

[No/G-Ntt]
Kupang, GerbangNTT. Com - Kabar gembira bagi para tenaga kontrak dan guru honorer Kabupaten Belu.

Saat ini seluruh tenaga kontrak dan guru honorer di Kabupaten Belu telah resmi mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dari program BPJamsostek.

500 Kartu Peserta BPJamsostek telah diserahkan oleh Gery Malelak selaku Pps Kepala BPJamsostek KCP Belu kepada Jonisius R Mali selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Senin (20/07/2020).

"Perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kontrak dan guru honorer, merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam bekerja,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Belu.

Pada kesempatan itu Gery memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Belu yang telah melindungi seluruh tenaga kontrak dan guru honorer di lingkungan kerjanya, dan mengharapkan agar dapat menjadi contoh bagi dinas lainnya sehingga dapat segera melindungi seluruh tenaga kontrak yang berada di lingkungan OPD masing-masing Dinas.

Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kontrak di Kabupaten Belu telah tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dengan BPJamsostek NTT.

Sehingga diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Belu dapat memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja kepada seluruh tenaga kontraknya melalui BPJS Ketenagakerjaan ungkapnya.

Pada Kesempatan terpisah, Armada Kaban, Kepala BP Jamsostek NTT menjelaskan kegiatan ini bertujuan membangun emotional relationship antara pekerja dengan BP Jamsostek.

"Kami berterimakasih kepada Kepala Dinas Pendidikan &Kebudayaan Kabupaten Belu yang telah menunjukan kepeduliannya untuk melindungi dirinya dan keluarganya dalam program BP Jamsostek," katanya.

[No/G-Ntt/Pos-Kupang]