Atambua, GerbangNTT. Com - Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu segera melakukan pengawasan secara ketat dan efektif terhadap warga yang masuk ke Kabupaten Belu.
Pasalnya, pengawasan selama ini belum efektif dilakukan pemerintah terhadap warga yang masuk ke Belu dari luar daerah.
Uskup Domi begitu akrab dikenal menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi Pemda Belu dengan Uskup Atambua bersama Forkompimda plus tentang penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Belu, di Aula Emaus Keuskupan Atambua, Jumat (17/04/2020).
Menurut Uskup, selama ini aktivitas masyarakat di luar rumah, di jalan juga masih tinggi karena kesadaran publik untuk physical distancing belum bagus sehingga dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Uskup Domi meminta pemerintah untuk melakukan pendektan yang lebih tegas terhadap masyarakat yang masih berkumpul.
Pada prinsipnya tegas Uskup, tokoh agama mendukung pemerintah untuk lebih tegas dalam mengawasi masyarakat namun tetap humanis.
Uskup Domi mengatakan, Keuskupan Atambua sudah menjalankan himbuan pemerintah terkait dengan physical distancing dengan meniadakan kegiatan rohani terpusat hanya dilakukan secara online, seperti perayaan misa online.
Selain itu, kesempatan itu Uskup Domi juga meminta kepada Bupati Belu untuk minta izin kepada presiden melalui gubernur agar WNA asal Timor Leste yang hendak pulang tidak melalui Kabupaten Belu tetapi melalui jalur udara atau laut yang langsung ke Timor Leste.
Alasannya jelas bahwa Belu adalah daerah perbatasan yang sangat rentan dengan penularan covid 19 manakala kita lengah dalam pengawasan.
Menjawab permintaan Uskup, Bupati Belu Willybrodus Lay mengatakan, pemerintah sudah membentuk posko dan segera mungkin setiap posko yang ada di pintu masuk Kabupaten Belu akan ditempatkan personil. Tugasnya melakukan pengawasan setiap orang yang masuk ke Belu, seperti pemeriksaan suhu badan, semprot disinfektan dan memberikan protokol kesehatan.
Terkait kesadaran masyarakat akan physical distancing maka pemerintah bersama aparat keamanan akan melakukan penertiban.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Belu dalam waktu dekat akan membagikan masker gratis kepada masyarakat Belu. Dan saat ini, pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat agar wajib memakai masker. Warga yang kedapatan tidak memakai masker akan diberi tindakan.
Untuk diketahui, rapat koordinasi ini untuk mempertajam lagi upaya pencegahan Covid-19 yang lebih efektif yang dapat dilakukan gugus tugas. Pasalnya, selama ini masih ada kekurangan yang perlu dibenahi.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, Kapolres Belu AKBP Cliffry Steiny Lapian, Dandim 1605 Belu Letkol (Inf) Ari Dwi Nugroho, Kejari Belu Alfons Loe Mau, Plt Sekda Belu, Marsel Mau Meta, Kepala Bea Cukai, Tribuana Wetangterah, Perwakilan Imigrasi,
[No/G-Ntt]
Pasalnya, pengawasan selama ini belum efektif dilakukan pemerintah terhadap warga yang masuk ke Belu dari luar daerah.
Uskup Domi begitu akrab dikenal menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi Pemda Belu dengan Uskup Atambua bersama Forkompimda plus tentang penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Belu, di Aula Emaus Keuskupan Atambua, Jumat (17/04/2020).
Menurut Uskup, selama ini aktivitas masyarakat di luar rumah, di jalan juga masih tinggi karena kesadaran publik untuk physical distancing belum bagus sehingga dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Uskup Domi meminta pemerintah untuk melakukan pendektan yang lebih tegas terhadap masyarakat yang masih berkumpul.
Pada prinsipnya tegas Uskup, tokoh agama mendukung pemerintah untuk lebih tegas dalam mengawasi masyarakat namun tetap humanis.
Uskup Domi mengatakan, Keuskupan Atambua sudah menjalankan himbuan pemerintah terkait dengan physical distancing dengan meniadakan kegiatan rohani terpusat hanya dilakukan secara online, seperti perayaan misa online.
Selain itu, kesempatan itu Uskup Domi juga meminta kepada Bupati Belu untuk minta izin kepada presiden melalui gubernur agar WNA asal Timor Leste yang hendak pulang tidak melalui Kabupaten Belu tetapi melalui jalur udara atau laut yang langsung ke Timor Leste.
Alasannya jelas bahwa Belu adalah daerah perbatasan yang sangat rentan dengan penularan covid 19 manakala kita lengah dalam pengawasan.
Menjawab permintaan Uskup, Bupati Belu Willybrodus Lay mengatakan, pemerintah sudah membentuk posko dan segera mungkin setiap posko yang ada di pintu masuk Kabupaten Belu akan ditempatkan personil. Tugasnya melakukan pengawasan setiap orang yang masuk ke Belu, seperti pemeriksaan suhu badan, semprot disinfektan dan memberikan protokol kesehatan.
Terkait kesadaran masyarakat akan physical distancing maka pemerintah bersama aparat keamanan akan melakukan penertiban.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Belu dalam waktu dekat akan membagikan masker gratis kepada masyarakat Belu. Dan saat ini, pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat agar wajib memakai masker. Warga yang kedapatan tidak memakai masker akan diberi tindakan.
Untuk diketahui, rapat koordinasi ini untuk mempertajam lagi upaya pencegahan Covid-19 yang lebih efektif yang dapat dilakukan gugus tugas. Pasalnya, selama ini masih ada kekurangan yang perlu dibenahi.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, Kapolres Belu AKBP Cliffry Steiny Lapian, Dandim 1605 Belu Letkol (Inf) Ari Dwi Nugroho, Kejari Belu Alfons Loe Mau, Plt Sekda Belu, Marsel Mau Meta, Kepala Bea Cukai, Tribuana Wetangterah, Perwakilan Imigrasi,
[No/G-Ntt]
