Pasalnya, semakin padat penduduk akan berjalan seiring dengan sempitnya lahan baik untuk pemukiman maupun lahan yang diolah untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Ketika terjadi kepadatan penduduk, maka lahannya akan menjadi sempit dan masalah atau konflik pun akan muncul. Dan biasanya, ketika terjadi konflik, yang menjadi korban lebih dominan terjadi pada kaum perempuan dan anak.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Vennetia R Danes mengatakan hal itu di sela-sela kegiatan Workshop Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Hotel Matahari Atambua, Kabupaten Belu, Timor Barat, Sabtu (05/05/2018).
Dikatakan Vannetia, tak dapat dipungkiri, konflik yang menyebabkan kehilangan mata pencaharian akan menyusahkan kaum perempuan dan anak-anak ditelantarkan.
Menurutnya, memang masyarakat perbatasan punya kesamaan budaya dan bahasa, akan tetapi perlu dilakukan pemetaan kerawanan konflik untuk menghindari terjadinya konflik.
"Selama ini, kondisi kita tenang dan redah. Tapi, perlu diantisipasi sehingga tidak ada masalah," kata Vennetia
Pemerintah harap Vannetia perlu membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan hak baik sebagai penduduk lokal maupun warga baru.
"Peran lembaga peduli perempuan dan anak pun tetap bekerja keras dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah provinsi dan pusat sehingga bisa dilakukan pemetaan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kehidupan masyarakat di daerah perbatasan," tuturnya.
Ia menghimbau elemen pemerhati perempuan dan anak bahu-membahu menjalin kerja sama untuk mencegah terjadinya konflik.
Kepada masyarakat, diimbau agar tetap menjaga suasana yang tenang agar bisa bekerja dengan nyaman untuk meningkatkan taraf hidupnya.
[g-ntt/mp]
