Pasalnya, kebijakan Bupati Belu Willybrodus Lay terkait psikotes tersebut dilakukan karena ada upaya untuk menggantikan anggota Satpol PP Belu khusus Teko lama yang sudah lama mengabdi.
"Saya khawatir ada kepentingan dalam kebijakan psikotes ini, artinya ada indikasi untuk ganti anak-anak teko lama. Karena kalau tidak lolos psikotes pasti diganti oleh orang lain," ketus Rudy akrab disapa ketika dikonfirmasi wartawan di Atambua, Selasa (27/02/2018).
Menurut politisi muda asal partai PAN itu, Dirinya merasa khawatir dengan kebijakan yang diambil Bupati Lay sebagai upaya menggantikan anggota Pol PP yang sudah bekerja selama ini lalu diganti oleh orang-orang lain yang memiliki kedekatan.
Kekhawatiran Rudy makin besar diungkapkannya lantaran secara anggaran tidak pernah dialokasikan untuk kegiatan psikotes, namun bupati tetap memaksa untuk melaksanakan psikotes.
"Terkesan dipaksakan, ini yang menjadi pertanyaan besar," tegas Rudy.
Lebih lanjut Rudy mempertanyakan, selama ini anggaran yang sudah digelontorkan DPRD Belu untuk kegiatan bimtek dan pelatihan bagi anggota Satpol PP Belu apakah sudah diimplementasikan atau belum?
"Ketika hasil psikotes banyak anggota Pol PP yang tidak lulus, maka anggaran untuk bimtek dan pelatihan menjadi sia-sia," katanya.
Psikotes tambah Rudy mestinya dilakukan sejak perekrutan awal bukan setelah orang bekerja sudah lama lalu dilakukan psikotes.
"Seharusnya psikotes dilakukan sejak awal rekrutmen sehingga yang tidak lulus tes tidak diterima sebagai anggota Pol PP," pungkasnya.
[g-ntt/mp]
