Berdasarkan hasil survey nasional, indeks Iiterasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sekitar 21,8 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk hanya sekitar 22 orang yang termasuk katergori well literate.
Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari 21,8% di tahun 2013 dan meningkat 29,7% di tahun 2016.
Hal ini disampaikan Kepala OJK Provinsi NTT, I Wayan Sandyana dalam sambutannya saat kegiatan Edukasi Keuangan Bagi Masyarakat di Perbatasan yang digelar Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT di Aula Hotel Matahari Atambua, Belu, Timor Barat, Kamis (01/02/2018).
Dikatakan Wayan, walaupun mengalami peningkatan, masyarakat Indonesia ditengarai belum sepenuhnya memiliki pengetahun yang cukup mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk kegiatan yang produktif.
"Masyarakat juga belum memahami dengan baik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal dan lebih tertarik pada tawaran-tawaran investasi lain yang berpotensi merugikan mereka," ungkap Wayan.
Lebih lanjut Wayan menuturkan, dilihat dari indeks literasi keuangan masyarakat untuk seluruh provinsi di wilayah Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks literasi keuangan di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 28%.
"Kondisi ini mencerminkan bahwa pengetahuan masyarakat NTT mengenai seluk beluk keuangan belum merata dengan baik," ujarnya.
Diharapkan seluruh lembaga keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat NTT.
"Sesuai kerangka pemerataan pertumbuhan ekonomi pemerintaha, pertumbuhan yang merata hanya akan dicapai jika NTT dapat tumbuh hingga setara dengan daerah lainnya," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Sondang Marta Samosir mengatakan, kegiatan hari ini dimaksudkan sebagai edukasi dan literasi kepada masyarakat di perbatasan.
Menurut Sondang, edukasi dilakukan kepada masyarakat perbatasan karena masyarakat sangat jauh dari pusat informasi, oleh karena itu perlu diedukasi.
"Artinya literasi adalah dia paham dengan produk keuangan, dia mengerti, kemudian untuk inkluisinya ada aksesnya yang ada. Jadi jangan misalnya dia punya tabungan, punya deposit, tapi tidak tau manfaatnya," katanya.
Di NTT sendiri jelas Sondang mempunyai tingkat literasinya adalah 28% kemudian tingkat inkulisnya 62,2% dan literasi syariah 0,0% dan untuk inklusi syariah 5,8%.
"Jadi kalau kita liat prosentase ini memang di Atambua ini sangat diperlukan apa yang namanya edukasi dan literasi keuangan khususnya kepada pelajar, ibu-ibu dan pelaku usaha UMKM," tuturnya.
Diharapkan melalui kegiatan ini tambah Sondang mereka kembali dari ruangan ini paling tidak mereka paham apa itu OJK, bagaimana supaya tidak masuk dalam investasi ilegal, kemudian paling tidak bisa menyebarkan informasi kepada anak-anaknya bahwa mereka harus punya jiwa menabung dan untuk apa menabung.
[g-ntt/mp]
