Demikian yang dibahas dalam Diskusi Peran Media Dalam Pengawasan Pemilu yang digelar di kantor Panwaslu Kabupaten Belu, Jumat (07/12/2017).
Ketua Panwaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera mengemukakan bahwa Panwaslu memiliki tugas yang cukup berat dalam melakukan pengawasan Pemilu mendatang. Untuk itu perlu dilakukan sinergi yang baik antara Panwaslu selaku penyelenggara dan media.
“Media mempunyai peran strategis dan vital sebagai bentuk pengawasan Pemilu diharapkan media di Belu menjadi media yang dapat dipercaya dengan menyajikan data serta informasi yang akurat dan tidak berpihak,” ujar Parera.
Dalam diskusi tersebut Parera juga mengingatkan kepada media di Belu karena rawan dimanfaatkan oleh banyak pihak termasuk peserta Pemilu.
“Harapannya adalah Media di Belu dapat menjadi rujukan dengan memberitakan hal yang berimbang sehingga dapat memberikan pilihan kepada masyarakat,” imbuh Parera.
Sinergitas yang baik dengan media tambah Parera dapat membantu tugas pengawasan Panwaslu Kabupaten Belu.
“Bagian partisipasi media dalam mensukseskan Pemilu adalah dengan membantu tugas pengawasan. Karena tanpa bantuan informasi dari media maupun masyarakat umum maka Panwas Belu mustahil dapat melakukan pengawasan di seluruh pelosok Belu dengan baik,” kata Parera diAmini dua kolega komisionernya Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP), Agustinus Mau dan Divisi Organisasi dan SDM, Melpy M. Marpaun.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Belu, Martin Bara Lay mengajak Insan Pers di Belu untuk bersama-sama berperan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.
Martin menuturkan, pihaknya sebagai penyelenggara pemilu tengah mengahadapi tugas berat karena akan menyelenggarakan Pilgub NTT 2018, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.
"Peran media sangat kita harapkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu sehingga dapat menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang baik," pungkas Lay.
Saat ini jelas Martin, terkait partisipasi masyarakat pihaknya gencar mensosialisasikan kepada masyarakat untuk wajib memiliki E-KTP sebagai syarat untuk menggunakan hak politik atau hak suara pada pemilu nanti.
"Masih banyak warga Belu yang belum memiliki E-KTP, melalui devisi sosiaslisasi kami beberapa hari ini turun ke pasar-pasar menggunakan pengeras suara dan bagi-bagi liflet mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politik. Kami minta Media untuk membantu," imbuh Lay.
Lebih lanjut Lay berharap kerjasama Media dan pihaknya sebagai penyelenggara dapat dilakukan untuk menyukseskan pemilu nanti.
“Kemampuan media seringkali dipandang sebagai sarana yang efektif, karena bisa mengarahkan, membujuk serta mempengaruhi sikap masyarakat dalam hal ini untuk berpartisipasi dalam pemilu," pintanya.
[g-ntt/mp]
