Atambua, GerbangNTT. Com - Bupati Belu, Willybrodus Lay bersama pimpinan dan anggota DPRD Belu menyepakati untuk merespon pengaduan Kelompok Tani Nelayan Paroki Stella Maris Atapupu melalui klarifikasi Bupati Belu terkait pemanfaatan excavator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjadi polemik belakangan.
Kesepakan Bupati Belu bersama pimpinan dan anggota DPRD Belu terkait klarifikasi Bupati Belu dilakukan usai sidang paripurna III DPRD Belu dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 di ruang sidang utama DPRD Belu, Selasa (15/09/2020) malam.
Dalam kesepakatan, Bupati Lay akan memberikan klarifikasi langsung kepada Kelompok Tani Nelayan yang dijadwalkan pada Senin (21/09/2020) pekan depan.
"Saya bisa memberikan klarifikasi hari ini, tapi supaya menjadi lengkap, kita hadirkan juga kelompok penerima manfaat sehingga saya tidak memberikan klarifikasi sepihak. Saya juga akan menghadirkan dinas teknis dan kelompok penerima manfaat sehingga klarifikasi yang saya sampaikan itu apabila saya menyampaikan tidak benar, kelompok penerima manfaat bisa langsung mengcounter. Tetapi saat ini saya memberikan klarifikasi tanpa kelompok penerima manfaat, kapan ketemunya," ujar Bupati Lay.
Sebelumnya, sejumlah Anggota DPRD Belu dalam usul saran meminta Bupati Lay untuk memberikan klarifikasi meskipun tanpa kehadiran Kelompok Tani Nelayan sebagai penerima manfaat.
Namun juga, sejumlah Anggota DPRD Belu lainnya menghendaki agar klarifikasi dapat dilakukan Bupati Belu dengan dihadirkan kelompok penerima manfaat sehingga menjadi terang benderang dan polemik excavator terkait pemanfaatannya dapat berakhir.
Hingga akhirnya, sidang yang dipimpin Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr menyepakati dan memutuskan agar klarifikasi dapat dilakukan Bupati Belu dengan dihadiri Kelompok Tani Nelayan Paroki St. Stella Maris Atapupu pada Senin (21/09/2020) nanti.
Turut hadir, Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefry Nahak, Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu dan sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemda Belu.
[No/G-Ntt]
Kesepakan Bupati Belu bersama pimpinan dan anggota DPRD Belu terkait klarifikasi Bupati Belu dilakukan usai sidang paripurna III DPRD Belu dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 di ruang sidang utama DPRD Belu, Selasa (15/09/2020) malam.
Dalam kesepakatan, Bupati Lay akan memberikan klarifikasi langsung kepada Kelompok Tani Nelayan yang dijadwalkan pada Senin (21/09/2020) pekan depan.
"Saya bisa memberikan klarifikasi hari ini, tapi supaya menjadi lengkap, kita hadirkan juga kelompok penerima manfaat sehingga saya tidak memberikan klarifikasi sepihak. Saya juga akan menghadirkan dinas teknis dan kelompok penerima manfaat sehingga klarifikasi yang saya sampaikan itu apabila saya menyampaikan tidak benar, kelompok penerima manfaat bisa langsung mengcounter. Tetapi saat ini saya memberikan klarifikasi tanpa kelompok penerima manfaat, kapan ketemunya," ujar Bupati Lay.
Sebelumnya, sejumlah Anggota DPRD Belu dalam usul saran meminta Bupati Lay untuk memberikan klarifikasi meskipun tanpa kehadiran Kelompok Tani Nelayan sebagai penerima manfaat.
Namun juga, sejumlah Anggota DPRD Belu lainnya menghendaki agar klarifikasi dapat dilakukan Bupati Belu dengan dihadirkan kelompok penerima manfaat sehingga menjadi terang benderang dan polemik excavator terkait pemanfaatannya dapat berakhir.
Hingga akhirnya, sidang yang dipimpin Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr menyepakati dan memutuskan agar klarifikasi dapat dilakukan Bupati Belu dengan dihadiri Kelompok Tani Nelayan Paroki St. Stella Maris Atapupu pada Senin (21/09/2020) nanti.
Turut hadir, Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefry Nahak, Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu dan sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemda Belu.
[No/G-Ntt]
