Malaka, GerbangNTT. Com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka diminta agar jangan sebatas menghabiskan dana penanganan ancaman Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kurang lebih sebesar Rp 43 milyar untuk berkunjung ke desa-desa.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek kepada wartawan, Rabu (29/04/2020).
Hendrik, demikian akrab disapa Dewan Malaka belum mengetahui rencana kegiatan dan jumlah dana yang digunakan untuk penanganan ancaman wabah Covid-19 di Kabupaten Malaka.
"Kita tidak tahu, berapa jumlah dana untuk Covid-19. Pemerintah tidak transparan soal rencana dan anggarannya kepada semua Dewan," kata Hendrik saat menghubungi wartawan via telpon selulernya, Rabu (29/04/2020) malam.
Hendrik mengatakan belum ada anggaran yang disalurkan ke masyarakat untuk membeli alat perlindungan diri (APD), masker dan penyemprotan disinfektan.
Informasi yang diperoleh, kata Hendrik masker yang dipakai masyarakat saat ini diadakan secara swadaya bukan dari dana dari pemerintah.
"Itu dari kepedulian masyarakat dan pemerintah desa," tambah Hendrik.
Sehingga, Pemkab Malaka jangan hanya menggunakan dana Covid-19 untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah. Anggaran Covid-19 harus digunakan untuk masyarakat.
"Dan itu harus transparan mulai dari rencana kegiatan sampai pemanfaatan dana," tandas pimpinan Dewan asal Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malaka.
[Tim/G-Ntt]
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek kepada wartawan, Rabu (29/04/2020).
Hendrik, demikian akrab disapa Dewan Malaka belum mengetahui rencana kegiatan dan jumlah dana yang digunakan untuk penanganan ancaman wabah Covid-19 di Kabupaten Malaka.
"Kita tidak tahu, berapa jumlah dana untuk Covid-19. Pemerintah tidak transparan soal rencana dan anggarannya kepada semua Dewan," kata Hendrik saat menghubungi wartawan via telpon selulernya, Rabu (29/04/2020) malam.
Hendrik mengatakan belum ada anggaran yang disalurkan ke masyarakat untuk membeli alat perlindungan diri (APD), masker dan penyemprotan disinfektan.
Informasi yang diperoleh, kata Hendrik masker yang dipakai masyarakat saat ini diadakan secara swadaya bukan dari dana dari pemerintah.
"Itu dari kepedulian masyarakat dan pemerintah desa," tambah Hendrik.
Sehingga, Pemkab Malaka jangan hanya menggunakan dana Covid-19 untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah. Anggaran Covid-19 harus digunakan untuk masyarakat.
"Dan itu harus transparan mulai dari rencana kegiatan sampai pemanfaatan dana," tandas pimpinan Dewan asal Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malaka.
[Tim/G-Ntt]
