Atambua, GerbangNTT. Com - Bupati Belu, Willybrodus Lay ikut merasakan keluhan para petugas Posko pemantauan dan pencegahan Covid-19 yang selama ini menjalankan tugas di tiga Posko yakni Teun, Motamaro dan Ainiba, Kabupaten Belu.
Keluhan para petugas di Posko sebagai garda terdepan itu terkait operasional, fasilitas bahkan keterlambatan konsumsi.
Hal ini diungkapkan Bupati Lay setelah mendengar penyampaian DPRD Belu setelah secara beturut-turut melakukan Sidak ke tiga Posko yang ada dan mendengarkan langsung keluhan para petugas yang disampaikan dalam pertemuan bersama di ruang rapat Bupati Belu, Rabu (29/04/2020) siang.
"Hari ini Bapak, Ibu Dewan datang menyampaikan keluhan yang saya alami, terima kasih banyak menyampaikan keluhan ini dan saya rasa keluhan ini perlu kita dengar bersama dan segera kita respon," ungkap Bupati Lay.
Bupati Lay mengatakan dirinya sudah menginstruksikan agar para petugas pantau dan pencegahan di Posko Covid-19 harus mendapat perhatian lebih dengan diberikan insentif dan vitamin juga kebutuhan lain seperti fasilitas terutama perhatian terhadap konsumsi agar tidak terlambat.
Pasalnya, para petugas di Posko ibarat prajurit-prajurit yang ditempatkan di garda terdepan medan perang.
"Instruksi saya jelas. Jadi mereka harus diperhatikan lebih dari kita yang ada di kantor ini, mulai dari konsumsi, insentif, vitamin, fasilitas yang memadai sehingga mereka dapat bertugas dengan baik," kata Bupati Lay.
Kesempatan itu, Bupati Lay meminta Plt. Sekda Belu, Marsel Mau Meta yang juga sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Belu agar segera berkoordinasi dengan seluruh bidang Gugus Tugas dan OPD terkait untuk merespon keluhan ini dan menindaklanjutinya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu mengatakan, pihaknya secara berturut-turut melaksanakan tugas dan fungsi sebagai DPRD Belu dengan melakukan Sidak ke tiga Posko yang ada dan mendengar langsung keluhan para petugas yang ada din Posko.
Keluhan petugas Posko sebut Anggota DPRD Belu empat periode itu bahwa masih ada kekurangan terkait fasilitas, APD, operasional dan konsumsi.
"Ini keluhan setelah kami melakukan pemantauan langsung di lapangan (Posko) sehingga kami menyampaikan kepada pemerintah dan Gugus Tugas untuk segera merespon," kata Cypri Temu begitu akrab dikenal.
Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek meminta agar pemerintah perlu mempertimbangkan dan menempatkan satu posko di pelabuhan.
Pasalnya masih ada aktivitas penyebrangan kapal barang di pelabuhan tersebut yang juga menjadi penting untuk dipantau.
Pertemuan hasil Sidak DPRD Belu di beberapa Posko kepada Bupati Belu itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa, sejumlah Anggota DPRD Belu diantaranya Yakobus Nahak Manek, Yunius Tae Bere, Januaria A. Walde Berek, Elvis Pedroso, Yosep A. Haleserens dan Theodorus Manehitu Djuang, Plt. Sekda Belu, Marsel Mau Meta dan Kasat Pol PP, Aloysius Fahik.
[No/G-Ntt]
Keluhan para petugas di Posko sebagai garda terdepan itu terkait operasional, fasilitas bahkan keterlambatan konsumsi.
Hal ini diungkapkan Bupati Lay setelah mendengar penyampaian DPRD Belu setelah secara beturut-turut melakukan Sidak ke tiga Posko yang ada dan mendengarkan langsung keluhan para petugas yang disampaikan dalam pertemuan bersama di ruang rapat Bupati Belu, Rabu (29/04/2020) siang.
"Hari ini Bapak, Ibu Dewan datang menyampaikan keluhan yang saya alami, terima kasih banyak menyampaikan keluhan ini dan saya rasa keluhan ini perlu kita dengar bersama dan segera kita respon," ungkap Bupati Lay.
Bupati Lay mengatakan dirinya sudah menginstruksikan agar para petugas pantau dan pencegahan di Posko Covid-19 harus mendapat perhatian lebih dengan diberikan insentif dan vitamin juga kebutuhan lain seperti fasilitas terutama perhatian terhadap konsumsi agar tidak terlambat.
Pasalnya, para petugas di Posko ibarat prajurit-prajurit yang ditempatkan di garda terdepan medan perang.
"Instruksi saya jelas. Jadi mereka harus diperhatikan lebih dari kita yang ada di kantor ini, mulai dari konsumsi, insentif, vitamin, fasilitas yang memadai sehingga mereka dapat bertugas dengan baik," kata Bupati Lay.
Kesempatan itu, Bupati Lay meminta Plt. Sekda Belu, Marsel Mau Meta yang juga sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Belu agar segera berkoordinasi dengan seluruh bidang Gugus Tugas dan OPD terkait untuk merespon keluhan ini dan menindaklanjutinya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu mengatakan, pihaknya secara berturut-turut melaksanakan tugas dan fungsi sebagai DPRD Belu dengan melakukan Sidak ke tiga Posko yang ada dan mendengar langsung keluhan para petugas yang ada din Posko.
Keluhan petugas Posko sebut Anggota DPRD Belu empat periode itu bahwa masih ada kekurangan terkait fasilitas, APD, operasional dan konsumsi.
"Ini keluhan setelah kami melakukan pemantauan langsung di lapangan (Posko) sehingga kami menyampaikan kepada pemerintah dan Gugus Tugas untuk segera merespon," kata Cypri Temu begitu akrab dikenal.
Ketua Komisi I DPRD Belu, Benedictus Manek meminta agar pemerintah perlu mempertimbangkan dan menempatkan satu posko di pelabuhan.
Pasalnya masih ada aktivitas penyebrangan kapal barang di pelabuhan tersebut yang juga menjadi penting untuk dipantau.
Pertemuan hasil Sidak DPRD Belu di beberapa Posko kepada Bupati Belu itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa, sejumlah Anggota DPRD Belu diantaranya Yakobus Nahak Manek, Yunius Tae Bere, Januaria A. Walde Berek, Elvis Pedroso, Yosep A. Haleserens dan Theodorus Manehitu Djuang, Plt. Sekda Belu, Marsel Mau Meta dan Kasat Pol PP, Aloysius Fahik.
[No/G-Ntt]
