Atambua, GerbangNTT. Com - Sedikitnya 4 (Empat) orang perwakikan sopir ojek (Kijang-Pickup) yang merupakan warga Kabupaten Belu nekat mendatangi rumah jabatan (Rujab) Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu yang terletak di Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Minggu (19/04/2020).
Empat perwakilan mereka yang berprofesi sopir itu diantaranya Leonardus Dalung, asal warga Weluli, Agustinus Seran Lau, asal warga Weaituan, Yasintus Kali, asal warga Weaitua dan Emanuel Tlonaen, asal warga Fatubenao.
Mereka nekat datangi rumah dan mengadu ke salah satu pimpinan DPRD Belu itu lantaran mereka masih ditagih pihak leasing disaat wabah Covid-19.
Pasalnya mereka adalah kelompok masyarakat yang mengalami langsung dampak secara ekonomi akibat Covid-19 saat ini.
Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu yang dikonfirmasi membenarkan kedatangan para sopir tersebut.
Dijelaskan politisi NasDem itu bahwa, mereka datang untuk mengadukan keluhan mereka tentang belum diimplementasikannya instruksi Presiden untuk pembebasan tagihan atau bayaran kepada leasing di tengah wabah Covid-19 seperti saat ini.
Empat perwakilan mereka yang berprofesi sopir itu diantaranya Leonardus Dalung, asal warga Weluli, Agustinus Seran Lau, asal warga Weaituan, Yasintus Kali, asal warga Weaitua dan Emanuel Tlonaen, asal warga Fatubenao.
Mereka nekat datangi rumah dan mengadu ke salah satu pimpinan DPRD Belu itu lantaran mereka masih ditagih pihak leasing disaat wabah Covid-19.
Pasalnya mereka adalah kelompok masyarakat yang mengalami langsung dampak secara ekonomi akibat Covid-19 saat ini.
Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu yang dikonfirmasi membenarkan kedatangan para sopir tersebut.
Dijelaskan politisi NasDem itu bahwa, mereka datang untuk mengadukan keluhan mereka tentang belum diimplementasikannya instruksi Presiden untuk pembebasan tagihan atau bayaran kepada leasing di tengah wabah Covid-19 seperti saat ini.
"Sesuai dengan penyampaian tadi, perwakilan mau mempertanyakan instruksi Presiden terkait pembebasan cicilan. Jadi mereka keberatan karena ada leasing dan Bank termasuk dealer yang tiap hari tagih mereka terus, bahkan rerlambat pun dikasi denda," ungkap Cypri Temu begitu akrab dikenal melalui sambungan telepon selulernya.
Rata-rata yang mengadu kata Cypri adalah pengusaha ojek kijang yang mana 75% pemilik kendaraan sendiri.
"Kata mereka, Kabupaten lain sudah ada keringanan tetapi sementara Belu belum," ujarnya.
Terkait keluhan dan pengaduan itu, anggota DPRD Belu empat periode ini menegaskan pihaknya akan bersurat ke pihak Pemerintah Kabupaten Belu untuk segera meresponnya.
"Besok kita akan bersurat minta pemerintah bersurat ke pihak Bank, Leasing dan Dealer. Segera menindaklanjuti instruksi presiden terhadap dampak ekonomi akibat Covid-19 khususnya di Kabupaten Belu seperti yang diadukan sopir ojek," tukasnya.
Respon pemerintah sebut Cypri harus segera sehingga membantu warga masyarakat tidak saja para sopir dan tukang ojek, tetapi juga masyatakat yang saat ini menjalani usaha kecil.
"Tadi mereka mengaku dulu pendapatan Rp. 200 ribu, sekarang mau dapat Rp. 40 atau Rp. 50 ribu pun susah," tandas Cypri.
Pemerintah tambah Cypri sangat lamban menangani dampak Covid-19 di Kabupaten Belu.
"Pemerintah lamban, jangankan soal dampak ekonomi, cegah Covid-19 saja, 10 posko yang mau dibangun sampai hari ini belum dibangun. Kalau di Malaka sudah ada posko di pintu masuk ketika masuk diperiksa dan disemprot disenfiktan. Pemerintah itu harus menjemput bola, jangan menunggu, orang bukan mati karena Covid-19, tetapi mati karena ekonomi," pungkasnya.
[No/G-Ntt]
Rata-rata yang mengadu kata Cypri adalah pengusaha ojek kijang yang mana 75% pemilik kendaraan sendiri.
"Kata mereka, Kabupaten lain sudah ada keringanan tetapi sementara Belu belum," ujarnya.
Terkait keluhan dan pengaduan itu, anggota DPRD Belu empat periode ini menegaskan pihaknya akan bersurat ke pihak Pemerintah Kabupaten Belu untuk segera meresponnya.
"Besok kita akan bersurat minta pemerintah bersurat ke pihak Bank, Leasing dan Dealer. Segera menindaklanjuti instruksi presiden terhadap dampak ekonomi akibat Covid-19 khususnya di Kabupaten Belu seperti yang diadukan sopir ojek," tukasnya.
Respon pemerintah sebut Cypri harus segera sehingga membantu warga masyarakat tidak saja para sopir dan tukang ojek, tetapi juga masyatakat yang saat ini menjalani usaha kecil.
"Tadi mereka mengaku dulu pendapatan Rp. 200 ribu, sekarang mau dapat Rp. 40 atau Rp. 50 ribu pun susah," tandas Cypri.
Pemerintah tambah Cypri sangat lamban menangani dampak Covid-19 di Kabupaten Belu.
"Pemerintah lamban, jangankan soal dampak ekonomi, cegah Covid-19 saja, 10 posko yang mau dibangun sampai hari ini belum dibangun. Kalau di Malaka sudah ada posko di pintu masuk ketika masuk diperiksa dan disemprot disenfiktan. Pemerintah itu harus menjemput bola, jangan menunggu, orang bukan mati karena Covid-19, tetapi mati karena ekonomi," pungkasnya.
[No/G-Ntt]
