Oleh : Y. Berchmans Nahak
Selamat datang, Dr. Simon Nahak, SH, MH (SN) dan Louise Lucky Taolin, S.Sos atau akrab disapa Kim Taolin (KT) di tarung politik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Malaka tahun 2020. Demikian ungkapan hati saban insan yang menghuni Rai (tanah) Malaka tatkala mendengar gong Pilkada Malaka mulai ditabuhkan.

Ungkapan itu mewakili kata hati insan-manusia yang mendambakan Pilkada Malaka sebagai pesta demokrasi. Demokrasi yang menyertakan sebuah suksesi kepemimpinan yang sukses untuk “dirayakan” dengan penuh kegembiraan. 
   
Saat ini, SN-KT tengah berupaya untuk menjadi salah satu kontestan Pilkada Malaka mendapat atensi dan dukungan meluas masyarakat Kabupaten Malaka. Paket bakal calon (balon) bupati Malaka dan wakil bupati itu mengenal dan dikenal masyarakat sehingga santer didiskusikan.
SN-KT calon pemimpin yang layak memimpin Kabupaten Malaka ke depan. Mengapa?

SN-KT akan tampil di atas pentas politik Pilkada Malaka karena dua calon pemimpin itu adalah representasi masyarakat yang mendambakan adanya perubahan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pertama, SN-KT adalah sosok calon pemimpin yang dinilai mampu meletakan dasar kepemimpinan pada tradisi budaya dan adat Sabete Saladi warisan Kerajaan Wesei Wehali.

Kepemimpinan dalam tradisi itu dilihat sebagai pelimpahan kekuatan dan wewenang kepada “yang di bawah-di pinggir” atau  Maksian-Tatanen, demikian orang Tetun menyebutnya (Herman Seran-Emanuel Bria dalam Membangun dari Pinggiran).

Kepemimpinan dihayati sebagai cara berpikir dan bertindak “ke luar” bukan eksklusif untuk melayani masyarakat dalam seluruh lapisannya. Kepemimpinan diperuntukkan bagi pelayanan kepada semua orang tanpa sekat-sekat kepentingan primodialisme. Artinya, memimpin itu ekuivalen dengan mengabdi kepada kepentingan umum.

Kepemimpinan seyogyanya berproyeksi untuk mencapai tujuan, tidak saja clean government, good government tetapi juga human goverment. Kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan manusia. Itulah kepemimpinan preferential option for the poor ; yang lemah dikuatkan, yang miskin diberdayakan dan yang tak berdaya jangan dikesampingkan. Kepemimpinan semestinya dihayati bukan sebagai posisi (position) tetapi partisipasi (participation). Karena pemimpin tanpa pengikut sesungguhnya jalan-jalan.

Kedua, kuasa tanpa korupsi. Kuasa dan korupsi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Two sides in one coin. Orang yang berkuasa cenderung korup sehingga melakukan tindakan-tindakan kejahatan. 

Lord Acton pernah mengatakan orang yang memiliki kekuasaan cenderung jahat dan apabila kekuasaan demikian banyak maka kecenderungan akan jahat itu semakin menjadi-jadi. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.

Kekuasaan tanpa korupsi merupakan kebutuhan masyarakat Malaka baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Malaka memang pernah disebut kabupaten tanpa korupsi. Akan tetapi, ada oknum-oknum kepala desa yang sementara menjalani sidang tindak pidana korupsi dan mendekam dalam penjara. Tidak hanya kepala desa, akan tetapi beberapa kepala dinas diundang dengan kop surat “Pro Justitia” untuk dimintai klarifikasi dan keterangan terkait kasus-kasus dugaan korupsi. Memang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang ditahan sesuai bukti yang kuat. 
   
Hemat kami, korupsi terjadi karena kekuasaan tidak dikelola secara baik. Kuasa kepemimpinan dihayati sebatas kedudukan. Sehingga ketika seorang manusia menjadi besar, maka berubalah tingkah lakunya. Itulah sebabnya, Lord Acton lanjut berkata, orang besar hampir selalu orang buruk. Kejahatan seorang pemimpin dapat terjadi manakala ia merasa sudah lebih dari orang lain. Di sinilah kekuasaan dikelola untuk kepentingan diri bukan sebagai amanah dan kepercayaan yang diberikan rakyat. 
   
Tak dapat dipungkiri, apa yang disebut sindrom kekuasaan akan muncul dalam kepemimpinan. Motif tindakan politik bertujuan mempertahankan, menambah dan memperlihatkan kekuasaan (Wikipedia, Hans Morgenthau, Politics Among Nation : The Struggle for Power and Peace, 1948). Seorang politikus akan cenderung menjadikan politik sebagai tempat menemukan mata pencaharian utama untuk hidup yang mengabaikan kepentingan umum. Tingkah laku dan perbuatannya adalah korupsi untuk mencapai tujuannya. 
   
Malaka seharusnya menjadi kabupaten berbudaya dan bebas korupsi. Apa mungkin bisa terwujud? Harapan akan terwujudnya Kabupaten Malaka yang berbudaya dan bebas korupsi sangat tergantung pada pemimpin dan kepemimpinan. SN-KT dua sosok calon pemimpin yang mewakili semua lapisan masyarakat. Latar belakang kehidupan dan representasi “kaum kecil” dari dua sosok tersebut dapat  menjadi semacam power steering untuk mewujudkan kepemimpinan yang didambakan masyarakat. Warga Malaka mengharapkan kepemimpinan yang humanis-berbudaya tanpa korupsi.

Selamat datang, SN-KT di tarung politik Pilkada Malaka karena masyarakat Malaka menantikan kehadiranmu untuk menabur asa di tanah asal. ***

Penulis adalah jurnalis tinggal di Atambua.
Bagikan:

GerbangNTT.Com

Post A Comment: