RPM itu Program Baik, Ini Catatan Kades Lakekun Barat dan Dewan Golkar

Diskusi bersama Kades Lakekun Barat, Luan Martinus dan anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Golkar, Henry Melki Simu
MALAKA, GerbangNTT. Com - Revolusi Pertanian Malaka (RPM) sebagai salah satu program prioritas kepemimpinan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dinilai baik.

Namun, ada beberapa catatan yang mengemuka saat diskusi bersama Kades Lakekun Barat, Luan Martinus dan anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Golkar, Henry Melki Simu saat kunjungan kerja yang berlangsung di Kantor Kepala Desa Lakekun, Jumat (14/06/2019).

Kades Martinus mengawali percakapannya dengan mengapresiasi sosok dan kehadiran Henry sebagai wakil rakyat yang begitu dekat dengan masyarakat.

Dikatakan Henry, sosok wakil rakyat yang dekat dengan semua orang baik masyarakat biasa maupun para pejabat.

Menurutnya, kehadiran anggota Dewan di tengah masyarakat dan menemui pemerintah desa dapat memberi nilai tambah tersendiri.

"Kami dapatkan banyak informasi, termasuk masukan, baik itu saran dan kritikan. Kami juga butuh dikontrol, sehingga apa yang kami kerjakan baik dan menjawab kebutuhan masyarakat," kata Kades Martinus penuh rasa antusias.

Selanjutnya, Kades Martinus menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dikerjakan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari dana desa.

Disebutkan, sedikitnya lima kegiatan yang dikerjakan dengan pemanfaatan dana desa yakni tambak ikan, MCK, jalan setapak, drainase dan sumur.

Selain itu, Kades Martinus juga memberi catatan soal program prioritas RPM.

Dikatakan, RPM itu sangat baik. Namun, informasi dan pendampingan petugas teknis di lapangan masih minim. Sehingga, masyarakat dan pemerintah desa sangat membutuhkan informasi dan pendampingan, agar RPM bisa berhasil dan terus berguna bagi masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu juga menegaskan RPM itu baik, hanya pelaksanaannya yang belum maksimal.

Dikatakan, program yang baik harus ditunjang dengan kerja yang baik pula. Karena alokasi anggaran cukup besar, sehingga hasilnya perlu dinikmati masyarakat.

"Jangan seperti pengadaan itik. Banyak itik yang mati, karena tidak divaksin. Ini tidak boleh terjadi, karena masyarakat akan rugi," kata Henry, anggota Dewan asal Fraksi Golkar.

[g-ntt/mn]
Lebih baru Lebih lama