Peningkatan pengamanan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI-Polri di wilayah perbatasan terhadap pesta demokrasi di negara baru Timor Leste.
Kapolres Belu, AKBP Cristian Tobing menyampaikan hal itu kepada gerbangntt.com di Atambua, Jumat (11/05/2018).
"Kita melaksanakan pengamanan di Belu. Pada prinsipnya kita mem-back up jika suatu waktu terjadi peningkatan ekskalasi masyarakat yang ada di Timor Leste," ujar Kapolres Tobing melalui telepon selulernya.
Disampaikan Kapolres bahwa pengamanan di wilayah perbatasan akan dilakukan mulai besok Sabtu 12 Mei 2018 hingga dua hari pasca pemilihan.
Kapolres Tobing juga menghimbau masyarakat kabupaten Belu khususnya yang berada di sepanjang wilayah perbatasan untuk tetap menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif.
"Walaupun disana ada pemilihan namun kita harapkan agar situasi tetap kondusif. Kita sama-sama mengamankan situasi di wilayah kita," himbau Tobing.
Senada, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 743/Psy Mayor Inf. I Putu Tangkas Wiratawan yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, terkait pemilu Timor Leste besok pihak Satgas Pamtas berkoordinasi degan pihak terkait seperti Polri, Imigrasi maupun bea cukai akan senantiasa melaksanakan pengamanan sebagaimana mestinya.
"Tentunya ada peningkatan pengamanan khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste untuk antsisipasi setiap kemungkinan ancaman yang ada," kata Dansatgas melalui pesan WhatsAppnya.
Dijelaskan Dansatgas Wiratawan, antisipasi pengamanan yang dilakukan adalah memperketat perbatasan untuk mencegah adanya masyarakat Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia terlebih yang melintas masuk secara ilegal maupun masyarakat Indonesia yang akan ke Timor Leste.
Mayor Wiratawan menghimbau agar masyarakat di perbatasan tidak melakukan aktivitas pelintasan apalagi melintas secara ilegal karena negara tetangga Timor Leste sedang melaksanakan Pemilu.
"Sehingga kita dapat meyakinkan bahwa semua masyarakat kita aman dan mencegah adanya keterlibatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," imbau Dansatgas Wiratawan.
Untuk diketahui, Pemilu ulang dilakukan lantaran pemilu parlemen Timor Leste yang digelar pertengahan tahun lalu tidak menghasilkan satu pemenang definitif.
Memang, Partai Fretilin yang menaungi Perdana Menteri Mari Alkatiri unggul 0,2 persen suara dari Partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) yang menaungi tokoh Timor Leste, Xanana Gusmao.
Saat itu, Presiden Guterres meminta PM Alkatiri, sekutu politiknya, untuk membentuk pemerintahan.
Namun situasi malah berakhir dengan kebuntuan legislatif setelah koalisi pimpinan CNRT, oposisi yang berkuasa di parlemen, menolak meloloskan program kebijakan Presiden Guterres.
Kebuntuan di parlemen itu membuat PM Alkatiri menuding oposisi berupaya melakukan kudeta. Sedangkan koalisi CNRT menyebut pemerintah Timor Leste inkonstitusional. Akhirnya, Presiden Guterres mengumumkan dirinya membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu ulang.
[g-ntt/mp]
