Hal itu dilakukannya agar penggunaan anggaran untuk pembangunan RSUD Atambua harus berjalan sesuai dengan rel dan tidak terjadi penyimpangan yang menghambat proses pembangunan.
"RSUD Atambua ini begitu banyak uang yang kami kelola, untuk supaya kita tetap berjalan sesuai dengan rel, kan dalam perjalanan pembangunan ini pasti ada saja potensi masalah. Ini perlu didiskusikan untuk mencari solusi bersama paling tidak mengantisipasi adanya masalah yang menghambat pembangunan," ungkap Direktur Ansila kepada wartawan disela Sosialisasi Kegiatan Pembangunan dan Penggunaan Anggaran 2018 Bersama TP4D, Penandatanganan MoU Dalam Rangka Perbaikan Pelayanan Publik di RSUD MRG. Gabriel Manek, SVD Atambua di Aula RSUD Atambua, Kamis (17/05/2018).
Dikatakan Direktur Ansila, kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pihaknya terhadap MoU antara TP4D dan Pemda Belu terkait Saber HP yang ditandatangani beberapa waktu lalu.
Ia berharap melalui kegiatan ini juga pihaknya tidak merasa bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang menakutkan.
"Sehingga melalui kegiatan ini kita harapkan TP4D bisa membantu mengawasi kita sehingga mengelola anggaran untuk pembangunan benar-benar transparan," pintanya.
"Fungsi dari pada TP4D sesuai dengan mekanisme itu berdasarkan permohonan. Kita disini murni masalah hukum, bukan mengurus masalah teknis terkait pembangunan," ujar Medellu.
Dijelaskan Kajari, keterlibatan TP4D murni malasah hukum, artinya jika dalam pelaksanaan ada aturan-aturan yang mungkin sulit diterapkan, misalnya aturan yang saling bertentangan atau pun ada aturan yang berbeda maka pihaknya akan mencarikan solusinya.
Medellu meminta agar dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang ada.
"Kunci pembangunan, fisik dan keuangan harus seimbang, ikuti jadwal, progres sudah ada sesuai durasi waktu yang ada. PPK mainkan perannya untuk terus mengawasi. Kalau sekali kita lengah itu akan terbengkalai dan menjadi masalah. Jadi saya minta semua ikuti aturan," tukasnya.
Sementara itu, Sekda Belu selaku Ketua Dewan Pengawas RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua, Drs. Petrus Bere, MM mengharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini pengelolaan anggarana dan pembangunan ini semakin transparan dan lebih baik.
Sekda Bere mengingatkan agar pengguna anggaran harus merubah mindset agar pengelolaan anggaran untuk pembangunan bukan sebagai peoyek untuk memperkaya diri para pengelola.
"Kita berharap dengan sosialisasi ini kegiatan pelayanan, penggunaan anggaran semakin baik untuk kepentingan umum di bidang pelayanan kesehatan," pungkasnya.
[g-ntt/mp]
