Mensos: Pemerintah Fokus Sejahterakan Masyarakat Perbatasan

GerbangNTT. Com, ATAMBUA - Menteri Sosial RI, Idrus Marham melakukan kunjungan perdana ke wilayah kabupaten Belu yang perbatasan langsung dengan wilayah negara Republik Demokratik Timor Lestr (RDTL), Kamis (05/04/2018).

Kunjungan orang nomor satu di jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk memantau sekaligus mendengar langsung berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat perbatasan RI-RDTL saat ini.

Selain itu, kehadiran Mensos RI di Kabupaten Belu juga melakukan sejumlah kegiatan antara lain memantau situasi perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung persis di pintu keluar masuk perbatasan yaitu Mota'ain, menyerahkan bantuan sosial pemerintah pusat kepada masyarakat Belu yang berlangsung di dusun Kaen Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen serta menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para pejabat se-propinsi NTT di gedung Bete Lalenok Atambua.

Dalam Rakor tersebut, Mensos Idrus menekankan pentingnya perhatian serius para bupati untuk fokus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Alasannya semua kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga merupakab pintu atau jendela bagi negara tetangga untuk melihat wajah negara Indonesia.
"Para bupati yang berada di perbatasan harus mendukung penuh upaya pemberdayaan masyarakat yang sedang diambil pak presiden Jokowi. Silahkan lakukan berbagai terobosan program pembangunan yang sifatnya memberdayakan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat lagi," tandas Mensos.

Para bupati diminta tidak boleh bersikap diam melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpuruk.

Mensos Idrus juga mendorong para bupati untuk lebih semangat dan berani mengambil sikap dan terobosan program pembangunan yang sifatnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemimpin itu harus berani mengambil sikap yang tepat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya bicara melulu tanpa action. Jangan takut mengambil keputusan yang bisa berguna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat," ujar Mensos.

Mensos juga mengingatkan para bupati untuk selalu rajin mengevaluasi berbagai terbosan bantuan sosial yang sedang dilakukan pemerintah pusat kepada masyarakat kurang mampu.

Hal ini kata Marham penting untuk mengetahui dampak upaya pemberdayaan masyarakat yang saat ini ditempuh pemerintahan Jokowi.

"Ada Rastra PKH dan bantuan dana Kube pemerintah daerah harus selalu memantau dan mengikuti dengan evaluasi setiap enam bulan biar tahu berapa orang yang sudah meningkat taraf kesejahteraan biar bisa ganti dengan orang lain. Jangan sampai sudah punya empat motor juga masih terus dapat bantuan pemerintah terima Rastra 10 kg setiap bulan dana bantuan PKH dana Kube dan lain sebagainya itu sama dengan menipu diri sendiri dan pemerintah," ujar Idrus.

Setiap daerah diakui Mensos memiliki keunggulan potensi ekonomi namun sering pemanfaatan potensi daerah tersandung faktor keterbasan anggaran. Karena itu Idrus memintap para bupati untuk segera mengajukan proposal ke lembaganya guna mendapat perhatian secepatnya.

[g-ntt/mp]
Lebih baru Lebih lama