Pasalnya, soal kebutuhan Tenaga Kontrak di OPD lingkup pemerintah kabupaten Belu merupakan kebutuhan OPD terkait.
Bupati Lay mengatakan hal itu kepada wartawan ketika dikonfirmasi di gedung Betelalenok Atambua, Jumat (09/03/2018) pagi.
"Yang pakai teko adalah OPD Teknis terkait. Kamu tanya di Bupati, Bupati tidak mengerti," kata Bupati Lay.
Meski tidak merinci terkait pemberhentian dan pergantian Teko, Bupati Lay mengaku pimpinan OPD sudah melakukan yang terbaik untuk OPD yang dipimpinnya.
Lebih lanjut Bupati Lay menegaskan terkait tenaga kontrak sudah ada regulasi yang mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian Teko.
"Baca itu aturan. Diperpanjang setiap tahun. Jadi kalau pemerintah mau perpanjang, ya kita perpanjang. Tapi kalau tidak mau perpanjang, ya kita harus stop dulu," tandas Lay.
Ditanya soal pergantian teko yang dilakukan oleh "bupati-bupati siluman" Ia mengatakan sebaiknya tidak mencari kambing hitam dalam persoalan Teko.
Willy Lay meminta agar persoalan pergantian Teko di sejumlah OPD jangan terus diperuncing karena masih banyak persoalan di Belu yang membutuhkan perhatian dan kerja dari semua pihak.
"Masih terlalu banyak (persoalan-red). Mari kita lihat bersama," pungkasnya.
[g-ntt/mp]
