Rencananya, program rumah layak huni (RLH) tersebut sudah harus direalisasikan sejak tahun 2016 lalu, namun tertunda lantaran masih terkendala dengan petunjuk teknisnya.
"Kita hampir selesaikan juknisnya dan sementara saya minta dinas teknisnya untuk menyelesaikan keputusan bupati tentang penentuan desa sasaran tahun ini dan disesuaikan dengan anggaran" ungkap Bupati Ray kepada media ini di kantor Kejari TTU, kamis (08/02/2018).
Untuk pembangunan bantuan rumah tersebut lanjut Bupati Ray, pemerintah daerah hanya memberikan bantuan yang sifatnya stimulan, sedangkan kekurangannya menjadi tanggung jawab masyarakat penerima bantuan.
Terkait jumlah rumah yang akan dibangun, Ray menuturkan dirinya belum bisa memastikan berapa banyak rumah yang akan direalisasikan karena saat ini pihaknya masih melakukan proses penghitungan.
Dijelaskan Ray, dalam program tersebut pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 60 miliar yang berasal dari APBD murni kabupaten TTU serta tambahan dana Rp. 3,5 miliar dari pemerintah pusat.
"kemarin penegasan saya, kalau tidak berjalan maka sanksi diberikan kepada pimpinan OPD, kita non-jobkan pimpinan OPD yang bersangkutan kalau tidak berjalan" tegas Bupati Ray.
[g-ntt/nl]
