Hal ini disampaikan Bupati Lay dalam pertemuan klarifikasi bersama wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/01/2018).
Ia menyampaikan hal itu menanggapi informasi yang berkembang dalam masyarakat bahwa penobatan Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif Raider 712/Wt Letkol Inf Elvino Yudha Kurniawan telah melecehkan lembaga adat belu.
Menurutnya, penobatan itu sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pasukan Yonif 712/Wt yang telah melaksanakan tugas selama kurang lebih sembilan bulan di Kabupaten Belu dengan hati.
"Saya rasa lembaga adat tidak tersinggung, karena saya bukan angkat dia (Mantan Dansatgas) sebagai tokoh adat, tapi warga kehormatan untuk orang belu," kata Lay.
Penghargaan sebagai warga kehormatan tambah Lay dilakukan karena satgas pamtas Yonif Raider 712/Wt selama menjalankan tugas hampir laporan masyarakat zero (nol).
"Jadi untuk itu kita mengangkat dia sebagai warga kehormatan, jadi kita bersaudara. Warga kehormatan itu saudara, artinya kita bersaudara, jangan kita pelintir jadi ketua adat," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, penobatan Mantan Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif Raider 712/Wt, Letkol Inf. Elvino Yudha Kurniawan oleh Bupati Belu Willybrodus Lay sebagai Ama Nai (Raja) atau Warga Kehormatan Masyarakat Kabupaten Belu usai menjalankan tugas sebagai pasukan pengaman perbatasan RI-RDTL dinilai telah melecehkan Lembaga Adat Belu.
Selain melecehkan Lembaga Adat, Bupati Lay juga dinilai telah mengambil alih kewenangan Lembaga Adat yang ada.
Demikian penilaian Ketua Komisi III DPRD Belu, Theo F. Seran kepada gerbangntt.com melalui sambungan selulernya, Jumat (19/01/2018).
"Kita harus tau kita punya wilayah (ranah), wilayah mana yang lembaga Adat, wilayah mana yang pemerintah punya, kalau mau berikan penghargaan untuk para pemimpin di Kabupaten Belu ini harus tau kita punya wilayah. Ini kan menurut saya mau dibilang pelecehan terhadap lembaga adat, ini kan pemerintah formil punya wilayah sendiri dan lembaga adat punya wilayah tersendiri," tegas Theo sesal.
[g-ntt/mp]
