Hal ini dilakukan Guterres demi mengakhiri kebuntuan politik yang melanda Timor Leste sejak tahun lalu.
Seperti dilansir Detik.com, Reuters dan AFP, Jumat (26/01/2018), pemilu parlemen Timor Leste yang digelar pertengahan tahun lalu tidak menghasilkan satu pemenang definitif.
Partai Fretilin yang menaungi Perdana Menteri Mari Alkatiri akan unggul 0,2 persen suara dari Partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) yang menaungi tokoh Timor Leste, Xanana Gusmao.
Saat itu, Presiden Guterres meminta PM Alkatiri, sekutu politiknya, untuk membentuk pemerintahan.
Namun situasi malah berakhir dengan kebuntuan legislatif setelah koalisi pimpinan CNRT, oposisi yang berkuasa di parlemen, menolak meloloskan program kebijakan Presiden Guterres.
Kebuntuan di parlemen itu membuat PM Alkatiri menuding oposisi berupaya melakukan kudeta. Sedangkan koalisi CNRT menyebut pemerintah Timor Leste inkonstitusional. Akhirnya pekan ini, Presiden Guterres mengumumkan dirinya membubarkan parlemen agar pemilu lebih awal bisa segera digelar.
"Hanya orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan tantangan-tantangan baru, yang kami hadapi. Dengan rendah hati, presiden meminta rakyat untuk memilih kembali dalam pemilu baru," ucap Presiden Guterres kepada wartawan setempat.
Diketahui bahwa dalam sistem semi-presidensial yang dianut Timor Leste, sang Presiden memiliki wewenang terbatas untuk membubarkan parlemen.
Presiden Guterres menyebut tanggal digelarnya pemilu parlemen yang baru akan ditentukan sesuai aturan dalam Konstitusi Timor Leste.
Disebutkan bahwa waktu pelaksanaan pemilu lebih awal akan ditentukan dalam 30 hari ke depan. Selama proses menuju pemilu parlemen berlangsung, legislatif Timor Lesta dipastikan akan tetap berfungsi normal.
Damien Kingsbury, pengamat Timor Leste yang berbasis di Australia, menilai pemilu parlemen akan digelar paling cepat April mendatang. Kingsbury akan bertindak sebagai pemantau internasional dalam pemilu itu.
Lebih lanjut, Kingsbury menyebut retorika politik selama beberapa bulan terakhir tergolong bersifat sangat menghasut dan penuh konfrontasi.
Pekan lalu, polisi Timor Leste menggerebek kediaman putri Xanana Gusmao, Zenilda, terkait tudingan mengemplang pajak.
Pemerintah Timor Leste membantah penggerebekan itu didasari motif politik. Pemilu parlemen baru dinilai akan semakin memperburuk ketegangan antara pemerintah dengan oposisi Timor Leste.
Menanggapi keputusan Presiden Guterres ini, pemimpin senior Partai CNRT, Aderito Hugo menyatakan Guterres perlu menjelaskan alasan-alasannya membubarkan parlemen sebelum partai-partai politik di parlemen bisa menerimanya.
[g-ntt/mp]
