Sejumlah Ormas tersebut dianataranya, Brigade Meo, Laskar Timor Indonesia, Garuda Kupang dan Gerakan Katong Peduli Indonesia.
Sikap penolakan itu disampaikan karena kehadiran KAMI dinilai selalu membuat keributan ditengah masyarakat.
"KAMI ini bikin kekacauan diberbagai tempat. Masyarakat resah. Sehingga Brigade Meo tolak gerakan KAMI," ungkap Ketua Brigade Meo Kota Kupang, Andy Pau, Selasa (24/10/2020) lalu.
Menurutnya, kehadiran KAMI menimbulkan telah membuat keresahan ditengah masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai keributan di beberapa daerah seperti di Surabaya, Sukoharjo, Lombok, dan sejumlah daerah lainnya.
Salah saru pengurus Ormas Laskar Timor, Yanto Letmani mengatakan bahwa organisasi KAMI tidak perlu ada di Kota Kupang. Dirinya mencurigai organisasi KAMI diboncengi kelompok radikal yang berusaha merongrong kerja-kerja pemerintah.
"Kita tidak mau organisasi ini diboncengi orang-orang radikal yang berusaha mengubah dasar negara ini. Kita mau Indonesia tetap satu dan NKRI tetap jaya," katanya.
Senada, Wakil Ketua Garuda Kupang, Thanel Nggoek, secara tegas menolak kehadiran KAMI di Kota Kupang. Baginya organisasi KAMI berpotensi menimbulkan pro-kontra sehingga rawan terhadap konflik antar kelompok masyarakat.
Dirinya meminta aparat keamanan untuk menertibkan gerakan-gerakan yang berafiliasi dengan KAMI di wilayah Kota Kupang, agar masyarakat Kota Kupang tidak terjebak dalam konflik-konflik horizontal yang berujung perpecahan.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Katong Peduli Indonesia, Florianus N. Sambi Dede menilai KAMI merupakan gerakan politik yang dibungkus dalam gerakan moral. Hal tersebut dapat diindikasikan melalui tiga sudut pandang, yakni sudut pandang tokoh, konten 8 tuntutan KAMI, dan histori gerakan yang sama.
"Dari sisi tokoh, para presidium dan deklarator KAMI merupakan orang-orang lama, para mantan pejabat sebelumnya dan berada dikelompok oposisi pada pilpres 2019 kemarin. Tokoh-tokoh ini selalu membangun narasi analisis kontra pemerintah," jelas Dede.
Dari sisi konten tuntutan, lanjut Dede, merupakan isu-isu lama yang sedang dikerjakan pemerintah. Dan yang terpenting adalah poin tuntutan kedelapan, mendesak MPR, DPR, DPD, dan MK melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusinya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Sementara itu, yang ketiga, sejarah mencatat ada gerakan yang sama di era kepemimpinan Presiden SBY, yakni Gerakan Menegakkan Kedaulatan Indonesia besutan Prof. Din Syamsudin pada Januari 2013 silam. Gerakan ini disebut sebagai gerakan moral, akan tetapi pada akhirnya terbongkar sebagai gerakan politik.
"Kita tidak melarang kemerdekaan setiap orang untuk berdemokrasi dan berpendapat. Silahkan saja. Tapi, mari lebih bijak ditengah bencana Covid19 dan ancaman resesi global. Sehingga tidak bijak gerakan KAMI saat ini," pungkasnya.
[No/G-Ntt]
