Atambua, GerbangNTT. Com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu, Benedictus Manek mengaku prihatin lantaran tak ada anggaran operasional untuk petugas jaga Posko Covid-19 yang menjalankan tugas pencegahan Covid-19 di pintu masuk wilayah Kabupaten Belu.
Benny Manek begitu akrab dikenal menyampaikan hal itu ketika dimintai tanggapannya terkait keluhan petugas jaga Posko sebagaimana diberitakan media ini, Jumat (24/04/2020).
"Iya kalau begini kan kasihan, kita prihatin karena mereka kerja 24 jam lebih dari jam kantor," ungkap Benny Manek di kantor DPRD Belu.
Menurut politisi muda yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Belu ini, para petugas jaga posko harus mendapat perhatian lebih karena mereka adalah garda terdepan dalam mencegah Covid-19 di wilayah Kabupaten Belu.
"Harus ada perhatian lebih karena pekerjaan mereka (petugas jaga posko) sangat berat dan juga beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan mereka juga, apalagi bertemu orang banyak," pungkasnya.
"Bahkan bukan hanya kesehatan dan keselamatan diri mereka sendiri, termasuk keluarga dan tetangga juga," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, petugas jaga di posko pencegahan Covid-19 di beberapa posko yang dibangun di pintu masuk wilayah Kabupaten Belu mengeluh karena tidak ada biaya operasional. Padahal mereka sudah jaga selama 24 jam.
"Kami jaga perhari ini sudah tiga hari, tiga malam tapi tidak ada biaya," ungkap sumber media ini yang enggan diberitakan namanya, Rabu (22/04/2020) sore.
Anggaran operasional dan kebutuhan fasilitas posko di situasi darurat kata sumber tersebut hingga hari ini belum cair. Khusus fasilitas posko seperti fiber air dan sabun semuanya tersedia karena bantuan pihak ketiga.
"Jadi uang Covid itu, 'Maromak Mak Hatene' (Tuhan yang Tau) satu rupiah belum keluar, untuk kegiatan ini. Seluruh fiber yang ada di posko perbatasan, itu adalah bantuan pihak ketiga. Dari Bank NTT, BRI, termasuk APD itu semua pihak ketiga. Uang Covid yang digabungkan semua sampai hari ini......," sebutnya.
Dikatakanya, anggaran kebutuhan operasional dan fasilitas posko sudah diajukan dua minggu sebelumnya. Namun belum cair untuk dimanfaatkan dalam memperlancar tugas pencegahan Covid-19 di posko-posko tersebut.
Jika tidak ada anggaran ujarnya, para petugas di Posko tidak akan jaga lagi di posko-posko tersebut.
Pasalnya, tambah sumber itu, untuk makan petugas pun harus isi daftar hadir dulu baru bisa makan.
"Sudah dua minggu usulkan, tapi sampai hari ini, anak-anak jaga setengah mati, uang tidak ada. Kasihan, mereka jaga dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, ibu-ibu juga pergi jaga. Ini anak-anak yang jaga juga kan posko di Motamaro, Teun dan Ainiba mereka dari Atambua ke sana jauh. Uang bensin tidak ada, kan kasihan. Kami mau makan juga harus isi daftar hadir dulu baru ambil makan," sebutnya.
Terpisah, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Kabupaten Belu, Marsel Mau Meta yang dikonfirmasi memastikan anggaran tersedia dan cukup untuk petugas.
Namun kata Marsel yang juga
Kepala BPKAD Kabupaten Belu dan menjabat Plt. Sekda Belu itu meminta untuk langsung konfirmasi ke Kepala Satpol PP dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu.
"Langsung konfirmasi ke Kasat Pol PP atau Kalak BPBD. Terkait anggaran saya pastikan tersedia cukup untuk petugas," kata Marsel melalui pesan WhatsApnnya, Jumat (24/04/2020) pagi.
[No/G-Ntt]
Benny Manek begitu akrab dikenal menyampaikan hal itu ketika dimintai tanggapannya terkait keluhan petugas jaga Posko sebagaimana diberitakan media ini, Jumat (24/04/2020).
"Iya kalau begini kan kasihan, kita prihatin karena mereka kerja 24 jam lebih dari jam kantor," ungkap Benny Manek di kantor DPRD Belu.
Menurut politisi muda yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Belu ini, para petugas jaga posko harus mendapat perhatian lebih karena mereka adalah garda terdepan dalam mencegah Covid-19 di wilayah Kabupaten Belu.
"Harus ada perhatian lebih karena pekerjaan mereka (petugas jaga posko) sangat berat dan juga beresiko terhadap kesehatan dan keselamatan mereka juga, apalagi bertemu orang banyak," pungkasnya.
"Bahkan bukan hanya kesehatan dan keselamatan diri mereka sendiri, termasuk keluarga dan tetangga juga," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, petugas jaga di posko pencegahan Covid-19 di beberapa posko yang dibangun di pintu masuk wilayah Kabupaten Belu mengeluh karena tidak ada biaya operasional. Padahal mereka sudah jaga selama 24 jam.
"Kami jaga perhari ini sudah tiga hari, tiga malam tapi tidak ada biaya," ungkap sumber media ini yang enggan diberitakan namanya, Rabu (22/04/2020) sore.
Anggaran operasional dan kebutuhan fasilitas posko di situasi darurat kata sumber tersebut hingga hari ini belum cair. Khusus fasilitas posko seperti fiber air dan sabun semuanya tersedia karena bantuan pihak ketiga.
"Jadi uang Covid itu, 'Maromak Mak Hatene' (Tuhan yang Tau) satu rupiah belum keluar, untuk kegiatan ini. Seluruh fiber yang ada di posko perbatasan, itu adalah bantuan pihak ketiga. Dari Bank NTT, BRI, termasuk APD itu semua pihak ketiga. Uang Covid yang digabungkan semua sampai hari ini......," sebutnya.
Dikatakanya, anggaran kebutuhan operasional dan fasilitas posko sudah diajukan dua minggu sebelumnya. Namun belum cair untuk dimanfaatkan dalam memperlancar tugas pencegahan Covid-19 di posko-posko tersebut.
Jika tidak ada anggaran ujarnya, para petugas di Posko tidak akan jaga lagi di posko-posko tersebut.
Pasalnya, tambah sumber itu, untuk makan petugas pun harus isi daftar hadir dulu baru bisa makan.
"Sudah dua minggu usulkan, tapi sampai hari ini, anak-anak jaga setengah mati, uang tidak ada. Kasihan, mereka jaga dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, ibu-ibu juga pergi jaga. Ini anak-anak yang jaga juga kan posko di Motamaro, Teun dan Ainiba mereka dari Atambua ke sana jauh. Uang bensin tidak ada, kan kasihan. Kami mau makan juga harus isi daftar hadir dulu baru ambil makan," sebutnya.
Terpisah, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Kabupaten Belu, Marsel Mau Meta yang dikonfirmasi memastikan anggaran tersedia dan cukup untuk petugas.
Namun kata Marsel yang juga
Kepala BPKAD Kabupaten Belu dan menjabat Plt. Sekda Belu itu meminta untuk langsung konfirmasi ke Kepala Satpol PP dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu.
"Langsung konfirmasi ke Kasat Pol PP atau Kalak BPBD. Terkait anggaran saya pastikan tersedia cukup untuk petugas," kata Marsel melalui pesan WhatsApnnya, Jumat (24/04/2020) pagi.
[No/G-Ntt]
