Demikian simpulan pendapat yang mengemuka dalam sosialisasi KLA yang berlangsung di Gedung Dharma Wanita Betelalenok Atambua, Belu, Timor Barat, Senin (20/11/2017).
Sosialisasi KLA menghadirkan beberapa narasumber yakni Kadis P3A, Joice Manek yang membawakan materi sekilas tentang KLA, Margaritha Boekan membawakan materi sosialisasi dan advokasi pengembangan KLA, Anie Hidayat dengan materi mewujudkan Kabupaten Belu sebagai KLA bingkai RPJMD 2016-2021 dan Victor Kiik membawakan materi tata ruang.
Sebelumnya Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan dalam arahanya sebelum membuka kegiatan sosialisasi KLA mengatakan Pembentukan kepribadian anak merupakan upaya kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik itu instansi-instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta.
Sinergitas dan kerja sama jelas Wabup perlu dibangun dan ditunjang dengan komitmen bersama.
"Sesuatu yang dilakukan tanpa komitmen, maka hasilnya belum tentu akan membuahkan hasil yang maksimal," ujar Wabup.
Wabup Ose Luan menuturkan, anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga pembentukan pribadi anak harus dilakukan sejak dini mulai dari semasa dalam kandungan hingga dewasa.
"Ibarat sebuah bambu yang lurus harus dibentuk sejak masih muda. Kalau sudah tua, tentu tidak bisa," pintanya.
Keberadaan seorang anak tambah Wabup dapat memperteguh keharmonisan dalam keluarga. Sehingga, pendidikan anak perlu dilakukan hal-hal praktis agar anak mudah memahami nilai dan norma kehidupan.
"Mendidik anak tidak diukur lewat gelar akademis. Semua punya tanggung jawab yang sama. Sehingga, mari kita sama-sama memberikan perhatian," pinta Wabup Ose Luan.
Ketua Panitia Sosialisasi KLA Dinas P3A, Karmel Betang dalam laporannya mengemukakan tujuan sosialisasi KLA memberikan gambaran prasyarat KLA dan sejauhmana pemenuhan prasyarat tersebut memberikan gambaran indikator KLA.
"Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud mendorong kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa untuk menyusun kebijakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak anak," kata Betang.
[g-ntt/mp]
