Dua desa ini dipilih karena secara administratif berada pada daerah perbatasan dengan Timor Leste dan kehidupan masyarakatnya pun masih tergolong kategori kurang sejahtera. Di samping itu, dua desa ini memiliki potensi di sektor pertanian dan peternakan.
Hal itu diungkapkan Edison Panjaitan, Koordinator Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam OASE, Ketika mengadakan pertemuan dengan Pimpinan OPD Malaka di aula kantor bupati Malaka, Rabu (01/11/2017). Rapat tersebut dipimpin Sekda Malaka, Donatus Bere.
Edison mengatakan kehadirannya bersama tim ke Kabupaten Malaka untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan program yang ada di dua desa ini, sesuai usulan Bupati Malaka dan selanjutnya melaporkan kepada kementerian dan lembaga terkait, untuk mengintervensi program ini.
"Kehadiran kami di sini untuk melihat langsung persoalan maupun kebutuhan, dalam mengintervensi program Kampung Sejahtera yang diusulkan Bupati Malaka untuk 2 desa di Malaka ini," ujarnya.
Menurut Edison yang mewakili Ditjen Bangda Depdagri ini, pada tahun 2018 akan ditetapkan salah satu desa sebagai Kampung Sejahtera sesuai identifikasi kebutuhan yang selama 2 hari langsung diintervensi tim, dengan melihat langsung dan bergaul dengan masyarakat 2 desa ini.
Dikatakan, selain rombongan ke Malaka, ada juga tim yang melakukan identifikasi ke Nunukan dengan program yang sama. Pada saatnya tim akan bertemu di Jakarta dan melaporkan hasilnya, untuk ditetapkan salah satu desa sebagai Kampung Sejahtera.
Pada kesempatan pertemuan ini, setiap Pimpinan OPD memaparkan permasalahan dan kebutuhan program di depan tim dan selanjutnya dibahas.
"Saya minta kepada seluruh Pimpinan OPD untuk memasukkan data awal sesuai permintaan dan kriteria, dan akan dibawa ke OASE untuk dibahas lebih lanjut," ungkapnya lagi.
Adapun tim yang melakukan intervensi ke Malaka yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Ditjen Bina Pemdes, BKKBN, Kementerian Kesehatan, KKP, Kemendikbud dan IPDN.
[Kominfo Malaka]
