Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Ir. HJ Boy C dalam sambutannya pada Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Masyarakat Kawasan Perbatasan Negara Di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Tmur yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Pusat di Aula Gedung Wanita Betelalenok, Jumat (10/11/2017).
"Percuma segala infrastruktur di kawasan perbatasan dibangun namun tidak didukung oleh ekonomi kerakyatan yang memadai," ujar Deputi.
Dijelaskannya, program Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo salah satunya adalah membangun indonesia dari kawasan perbatasan.
Untuk itu lanjut Deputi, tugas daripada BNPP adalah menyusun kebijakan kawasan perbatasan, menyusun anggaran, mengkordinasikan dan melakukan pengawsan.
"Kawasan perbatasan bukan hanya diperkuat pertahanan saja, namun harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Karena dengan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat maka akan kuat juga suatu sistem pertahanan negara di perbatasan," pintanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Belu, Drs. Petrus Bere, MM dalam sambutannya mengemukakan bahwa Belu artinya Sahabat, Belu adalah Kolega dan Belu adalah beranda negara dan tentunya sebagai beranda negara diharapkan agar menjadikan Kabupaten Belu ini suatu beranda negara yang baik dan patut menjadi contoh bagi beranda negara lain.
"Berbagai kebijakan dan gagasan terus dilaksanakan oleh pemerintah agar menjadikan kabupaten belu menjadi kabupaten perbatasan yang maju terus tanpa batas," tutur Sekda.
Oleh karna itu tambah Sekda hari ini kita duduk bersama untuk membicarakan kabupaten belu kedepan nanti menjadi beranda perbatasan yang tidak memalukan negara indonesia.
Kesempatan itu juga Sekda Bere mengharapkan agar pemerintah indonesia apabila ingin mengekspor barang ke Negara Timor Leste sebagai negara tetangga agar tidak langsung di ekspor ke Negara tersebut.
"Kalau pemerintah indonesia mau ekspor ke Timor Leste harus melalui pelabuhan laut Atapupu karena Belu telah memiliki pelabuhan laut di atapupu dan itu harus dimanfaatkan dan digunakan," pintanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan UKM Ir. Luhur Prayanto, Perwakilan BI Provinsi NTT, Perwakilan BPD Provinsi NTT, Camat Sekota Atambua dan Lurah Sekota Atambua-Belu.
[g-ntt/mp]
