Penghargaan tersebut diberikan Menteri Keuangan melalui Kepala Perwakilan Kemenkeu NTT, Lydia Kurniawati Christyana berupa piagam yang diterima Pjs. Bupati Belu, Zakarias Moruk di ruang rapat Bupati Belu, Senin (09/11/2020).
Hadir menyaksikan, Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr, Penjabat Sekda Belu, Kepala BPKAD Belu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu dan Pejabat Kantor Perwakilan Kemenkeu NTT serta pimpinan OPD Lingkup Pemkab Belu.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Propinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana dalam sambutannya mengatakan ini penghargaan yang kali ke dua atas Opini WTP yang diraih Pemda Belu.
"Selamat tentunya kepada Pemda Belu yang sudah meraih ptestasi Opini WTP untuk LKPD Periode 2019," ungkap Lydia.
Dikatakannya, pokok-pokok yang menjadi perhatian Pemkab Belu dengan harapan bahwa Opini WTP yang diberikan atas LKPD 2019 tidak membuat terlena menjaga 2020.
Pasalnya, tantangan di tahun 2020 tentu dirasa lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnynya. Mengingat saat ini kita harus mempertanggungjawabkan Anggaran Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya, LHP BPK Perwakilan NTT untuk LKPD 2019 pada Kabupaten Belu, apresiasi memang harus disambut dengan kegembiraan tetapi dirinya yakin semua sepakat bahwa pertahankan itu akan jauh lebih susah dibanding meraihnya.
Lebih lanjut Lydia menuturkan, masih ada catatan ketidakpatuhan atas LKPD 2019, untuk menjaga LKPD 2020 maka meyakini, menyelesaikan semua hasil pemeriksaan BPK di 2019.
"Ada tiga point yaitu kelebihan perjalanan dinas pada 9 OPD, pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang belum sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dua paket pada Dinas PUPR. Puji tuhan semuanya sudah dibereskan oleh Inspektur. Artinya optimis menjaga LKPD 2020nya," ujarnya.
Tantangan berikutnya untuk LKPD 2020 tambah Lydia adalah standar akuntasi pemerintah tidak ada perbedaan pengakuan, pengungkapan akuntasi pemerintah meskipun dalam kondisi pandemi.
"Jadi standar akuntansi pemerintahnya sama, yang berbeda adalah pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan harus mampu mengungkapkan secara paripurna terkait penggunaan belanja penanganan pandemi Covid-19. Termasuk tindakan refocussing, realokasi dan pertanggungjawaban belanjanya. Maka menjelang ditutupnya 2020 menjadi catatan penting kita bersama," pungkasnya.
Sementara itu, Pjs. Bupati Belu, Zakarias Moruk menyampaikan terimakasih Kepala Perwakilan Kemenkeu Propinsi NTT yang telah hadir dan memberikan penghargaan terkait dengan penilaian Opini WTP oleh BPK terhadap LKPD Kabupaten Belu tahun 2019.
"Kami bersyukur karena propinsi NTT di tahun 2019 ada 11 daerah yang mendapat Opini WTP dan ada 4 daerah yang sudah dua sampai tiga kali. Kami mendorong semua kabupaten di NTT bisa WTP," katanya.
Kepada seluruh pimpinan OPD tambah Pjs. Bupati menyampaikan terimkasih banyak atas kerja keras sehingga bisa meraih Opini WTP. Kedepan akan terus melanjutkannya.
Untuk diketahui, Pemda Belu untuk kedua kalinya meraih predikat Opini WTP dari BPK atas LHP LKPD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
Raihan opini WTP tahun 2019 diumumkan Ketua BPK Perwakilan NTT, Adi Sudibyo melalui Video Conference bersama Pemerintah Kabupaten Belu yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Belu, Selasa (30/06/2020) lalu.
[No/G-Ntt]
